Tanah dan ketahanan pangan

DTE 91-92, Mei 2012

Sebuah kelompok yang terdiri dari delapan lembaga investasi yang menjadi penanda tangan  Prinsip-Prinsip PBB untuk Investasi yang Bertanggung Jawab (UN Principles for Responsible Investment) yang mewakili  aset senilai USD 1,3 triliun telah bergabung dan mengembangkan sebuah piagam baru berisi  lima butir yang disebut sebagai Prinsip-prinsip untuk Investasi yang Bertanggung Jawab untuk Lahan Pertanian (the Principles for Responsible Investment for Farmland). Gerakan ini bertujuan untuk menangani makin meningkatnya persoalan perampasan lahan (land-grabbing) di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

DTE 91-92, Mei 2012

Kajian Buku: Vedi R Hadiz, 2011, Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: a Southeast Asia perspective (Lokalisasi Kekuasaan PascaPemerintahan Otoriter Indonesia – dari sudut pandang Asia Tenggara)

DTE 91-92, Mei 2012

Dalam edisi khusus buletin  kami tentang Papua yang terbit pada bulan November 2011, DTE telah memaparkan sejarah panjang dan kelam tentang eksploitasi sumber daya dengan pendekatan dari atas ke bawah (top-down) di Papua. Saat ini, serangkaian rencana pembangunan baru tengah disorongkan,

Riset terbaru menunjukkan emisi ILUC sebagai ‘suatu kekhawatiran serius’

Berbagai studi ilmiah terbaru, yang diamanatkan oleh Komisi Eropa tahun ini, memberikan indikasi yang jelas bahwa agrofuel (bahan bakar nabati) bukan merupakan solusi ajaib sebagaimana yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan dan ‘ketidakpastian ilmiah’ tidak dapat lagi menjadi dalih yang sah untuk tidak melakukan tindakan.

DTE 89-90, November 2011, Special Papua Edition

Insiden yang baru-baru ini terjadi di Papua  –  kekerasan di tambang Freeport-Rio Tinto, penyerangan brutal terhadap kebebasan berpendapat di Abepura – memperlihatkan bahwa orang Papua masih terus menghadapi eksploitasi dan pelanggaran HAM yang ekstrim.

Masyarakat Adat Mpur dan Pembangunan

Sebuah film dari Mnukwar dengan dukungan DTE

Film baru ini memaparkan pandangan masyarakat Mpur di Papua Barat mengenai rencana pembangunan di daerah mereka yang akan berdampak terhadap tanah, penghidupan dan budaya mereka.

DTE 89-90, November 2011

Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial Persatuan Bangsa-bangsa telah menyurati pemerintah Indonesia guna menyampaikan kekhawatiran mengenai berbagai dampak dari proyek Lumbung Pangan dan Energi Terpadu Merauke (MIFEE) terhadap masyarakat adat yang terkena dampak megaproyek agroindustri ini.