Eropa/Inggeris

DTE 91-92, Mei 2012

Para pengkampanye menyerukan agar pemerintah Inggris memperketat persyaratan untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek London (LSE). Sebuah laporan baru, yang diluncurkan  pada bulan Februari 2012, memuat studi kasus DTE tentang Bumi plc. yang baru terbentuk. Perusahaan ini dimiliki bersama oleh  keluarga Bakrie Indonesia –pemain kuat dalam politik dan bisnis dalam negeri Indonesia– dan Nat Rothschild, seorang pemodal dari Inggris.

DTE 87, Desember 2010

Selama bertahun-tahun DTE telah bekerja sama dengan JATAM, Jaringan Advokasi Tambang Indonesia, dalam berbagai kampanye pertambangan di Indonesia.

Down to Earth No.85 - 86, Agustus 2010

Oleh Andrew Hickman, DTE

Down to Earth No 66  Agustus 2005

Banjir bandang yang menerjang Aceh Tenggara pada akhir bulan April telah menewaskan setidaknya sembilan belas orang serta melukai puluhan lainnya. Bencana tersebut ada kaitannya dengan besarnya permintaan kayu untuk rekonstruksi Aceh pasca tsunami.

Down to Earth No 65  Mei 2005

Perwakilan dari Negara-negara Asia termasuk Thailand, Korea Selatan, Indonesia, Timor Timur, Birma, Sri Lanka dan Filipina bergabung dengan negara lainnya seperti Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris dan Irlandia dalam sebuah pertemuan solidaritas di Papua Barat bulan April/Mei. Salah satu fokus dari pertemuan, yang berlangsung di Manila, Filipina, adalah tindakan kekerasan terhadap perempuan di Papua Barat.

Down to Earth No 65 Mei 2005

Surat berikut ini, yang agak dipersingkat, telah dikirimkan kepada Lord John Brown, pemimpin perusahaan BP, dan tertanggal 8 Desember 2004.

Sebagai perseorangan dan organisasi di Papua Barat dan internasional yang terus mengikuti secara dekat Proyek LNG Tangguh di Papua Barat, kami menulis untuk menyatakan kegelisahan kami yang menggunung dan memohon keterlibatan anda segera...

Kekhawatiran kami berpusat pada:

Down to Earth Nr 60  Februari 2004

Memburuknya konteks politik dan meningkatnya militerisasi Papua Barat membuat komitmen BP untuk penegakan HAM dan kebijakan keamanan berbasis komunitas menjadi semakin rentan.