Perusahaan batubara Indonesia di Bursa Efek London (LSE)

DTE 91-92, Mei 2012

Para pengkampanye menyerukan agar pemerintah Inggris memperketat persyaratan untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek London (LSE). Sebuah laporan baru, yang diluncurkan  pada bulan Februari 2012, memuat studi kasus DTE tentang Bumi plc. yang baru terbentuk. Perusahaan ini dimiliki bersama oleh  keluarga Bakrie Indonesia –pemain kuat dalam politik dan bisnis dalam negeri Indonesia– dan Nat Rothschild, seorang pemodal dari Inggris.

Bumi menjalankan salah satu tambang batubara terbesar dunia, yaitu Kaltim Prima Coal (KPC) di Kalimantan Timur, sebuah proyek tambang terbuka yang sangat luas dan yang sudah lama diasosiasikan dengan penggusuran warga, penyebab hilangnya mata pencaharian, polusi, pemogokan dan  kesepakatan-kesepakatan bisnis yang meragukan.[1]

London Mining Network (Jaringan Pertambangan London) adalah aliansi dari 27 kelompok masyarakat di bidang hak asasi manusia, pembangunan, dan lingkungan. Jaringan ini menuntut pemerintah Inggris untuk memperkuat persyaratan bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di LSE sebagai bagian dari diskusi mengenai Rancangan Undang-Undang Layanan Keuangan yang baru. LMN memaparkan delapan studi kasus dalam laporan UK-Listed Mining Companies & the Case for Stricter Oversight  (Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Inggris & Alasan untuk Mempererat Pengawasan) dan mengemukakan bahwa:

• Banyak perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek London memiliki catatan yang buruk karena keterlibatan dalam  pelanggaran hak asasi manusia, polusi lingkungan atau penghancuran  kebudayaan manusia dan mata pencaharian di berbagai pelosok dunia.
• Setelah tercatat di Bursa Efek London, beberapa perusahaan pertambangan tetap meremehkan hukum negara tempat mereka beroperasi, atau   menghindari membayar pajak yang sangat merugikan, atau melanggar standar industri pertambangan internasional yang telah diterima, tanpa ada tindakan apa pun dari Otoritas Pendaftaran Bursa Efek Inggris (UK Listing Authority) untuk mendisplinkan perusahaan-perusahaan tersebut.

Laporan ini mengikuti sebuah  perkembangan dramatis di  akhir bulan Februari saat sebuah pertambangan batubara terbuka yang direncanakan dibangun oleh GCM di Bangladesh, yaitu salah satu dari delapan kasus studi yang digunakan dalam laporan ini, dikecam sebagai “mengancam hak asasi manusia” oleh sebuah  panel independen para ahli dari PBB.[2] Pada saat peluncuran laporan ini, anggota parlemen Ingris  John McDonnell  berkata “Kita tak bisa duduk diam dan menyaksikan perusahaan-perusahaan pertambangan global ini secara brutal memiskinkan dan menghancurkan  kehidupan dan lingkungan komunitas secara keseluruhan. Kita tidak hanya perlu membeberkan eksploitasi ini, tetapi juga menuntut agar sistem  peraturan, pengendalian dan akuntabilitas internasional yang kukuh ditetapkan agar kegiatan destruktif dari para korporasi pembajak ini dapat dihentikan.”

Selain Bumi, tujuh perusahaan pertambangan tercatat di Bursa Efek London lainnya yang dipaparkan dalam laporan tersebut adalah African Barrick, Brinkley Mining, African Minerals, London Mining, Vedanta Resources, Glencore dan GCM Resources.

Pada bulan April dan September 2011, LMN menyampaikan komentar  kepada konsultasi yang diadakan  Kementerian Keuangan Inggris  tentang proposal-proposal baru yang mencakup  pendirian sebuah badan baru yang disebut Otoritas Perilaku Finansial/Financial Conduct Authority (FCA). Berdasarkan pengetahuan mengenai dampak sosial, lingkungan dan hak asasi manusia dari pertambangan di seluruh dunia, LMN beranggapan bahwa badan baru ini harus dilengkapi dengan  otoritas, keahlian, petugas   dan pendanaan untuk memungkinkan badan itu memberlakukan pengawasan terhadap semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Inggris dengan cara yang belum dilakukan sebelumnya.  Reformasi peraturan tentang sekuritas harus menghasilkan  pemantauan yang lebih ketat, terutama terhadap perusahaan yang terlibat dalam pertambangan dan perdagangan mineral.

Bumi tiba di London

Salah satu perusahaan yang disorot dalam laporan LMN adalah Bumi plc, karena perusahaan yang terdaftar di LSE dikenai tuntutan untuk adanya pemeriksaan yang lebih ketat. Berikut adalah ringkasan laporan LMN.

Pada bulan Juni 2011, setelah ‘pengambilalihan terbalik’(reverse take over)[5] dengan Vallar plc – sebuah perusahaan tempurung yang dibentuk oleh tokoh pemodal Nat Rothschild[6] - sebuah perusahaan batubara Indonesia hadir di LSE melalui sebuah transaksi dengan kerajaan bisnis Bakrie.[7]  Setahun sebelumnya, Indra Bakrie, pemimpin perusahaan yang baru dinamai Bumi Plc  mengumumkan niatnya untuk menjadikan Bumi pengekspor batubara untuk pembangkit listrik yang terbesar di dunia pada tahun 2013.[8]  Ambisi dan retorika ini bukan main-main.

Kerja sama bisnis ini adalah hasil pertemuan dari dua keluarga pebisnis yang berkuasa dari Barat dan Timur: Nat Rothschild, penyandang modal korporasi dan keturunan dari keluarga Rothschild, dan Indra Bakrie, anak termuda dari empat bersaudara, pemilik kelompok bisnis Indonesia PT Bakrie & Brothers.

Kelompok Bakrie memiliki kepentingan bisnis dalam agrikultur (termasuk minyak sawit), properti, media, asuransi, perbankan, perdagangan, pengapalan, konstruksi, manufaktur, dan pertambangan. [9] Aburizal Bakrie, sang anak tertua, saat ini merupakan ketua Golkar, partai politik dari rezim Suharto dan berpotensi sebagai kandidat presiden pada pemilihan presiden Indonesia tahun 2014. Pada tahun 2006, salah satu perusahaan yang dikendalikan oleh Kelompok Bakrie, PT Lapindo Brantas, bertanggung jawab atas malapetaka pengeboran minyak di Jawa Timur. Hal ini menyebabkan timbulnya gunung lumpur yang telah menyapu ribuan rumah dan memaksa pindah 30.000 keluarga, dan dituding sebagai penyebab meninggalnya 14 orang, serta terus memuntahkan lumpur hingga hari ini.[10]  Dalam apa yang bisa dipandang sebagai  upaya untuk menghindari pembayaran ganti rugi kepada ribuan korban malapetaka yang masih terus berlanjut ini, Energi Mega Persada, perusahaan milik Bakrie yang menguasai saham mayoritas di PT Lapindo Brantas, telah dua kali mencoba menjual perusahaan ini seharga dua dolar AS kepada sebuah perusahaan luar negeri.

Dalam arena politik, catatan keluarga Bakrie juga menggelisahkan. Keluarga ini dikaitkan dengan kasus-kasus suap dan pengelakan pajak, terutama dalam hubungannya dengan sebuah investigasi terhadap aktivitas-aktivitas tambang Kaltim Prima Coal (KPC) dan perusahaan induknya Bumi Resources.[11]  Tahun 2010, dilakukan berbagai upaya oleh para pejabat Pemerintah Indonesia untuk menyelidiki transaksi pajak dari KPC maupun Bumi Resources. Proses ini telah dihentikan  di pengadilan oleh pengacara-pengacara perusahaan.

Baru-baru ini, seorang pejabat dari kantor pajak telah mengaku bahwa dirinya disuap oleh perusahaan-perusahaan milik Bakrie untuk membantu mereka terkait permasalahan pajak mereka.[12]  Yang lebih mengkhawatirkan adalah pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani pada bulan Mei 2010 setelah pertikaian politik yang panjang dengan Bakrie.[13] Sri Mulyani dikenal dengan kampanye anti-korupsinya. Dua hari setelah pengunduran diri Sri Mulyani, Bakrie ditunjuk sebagai ‘Ketua Harian’ dari sebuah sekretariat gabungan untuk menentukan kebijakan pemerintah.[14] Politik dan bisnis terus terkait dengan  erat. Dalam sebuah artikel tentang kerja sama antara Bakrie dan Rothschild, kepala penelitian sebuah perusahaan broker asing dikutip menasihati para investor untuk menghindari kelompok-kelompok bisnis yang terlalu berkuasa di Indonesia karena sering kali mereka ‘terlalu besar dan berisiko untuk dilawan’.[15]

Bagi Nat Rothchild, tampaknya risiko dan tantangan melakukan bisnis dengan Bakrie dikalahkan  oleh potensi keuntungan yang ditawarkan oleh batubara Indonesia. Saat ini Indonesia merupakan pengekspor batubara termal terbesar dunia, dan permintaan batubara dari Cina dan India mendorong pertumbuhan yang lebih besar lagi.[16] Model bisnis yang digunakan oleh Rothschild adalah menciptakan perusahaan-perusahaan tempurung yang tercatat di Bursa Efek London sebagai kendaraan investasi bagi perusahaan-perusahaan tambang dan perusahaan-perusahaan minyak dan gas di seluruh dunia. Pada bulan Juli 2010, Penawaran Umum Perdana bagi Vallar memperoleh USD1,1 miliar.[17] Sejak saat itu, Rothschild telah meluncurkan sebuah perusahaan serupa dengan menggunakan nama Vallares untuk berinvestasi di proyek-proyek minyak dan gas di Kurdistan, bersama dengan mantan CEO BP Tony Hayward.

Sebuah artikel Financial Times tentang kesepakatan batubara Bumi menyoroti nafsu Rothschild untuk menghasilkan uang di atas segala pertimbangan lainnya. ‘Kau harus membuat jerami saat matahari bersinar,’ katanya pada kunjungan pertamanya ke Indonesia untuk melihat tambang batubara Kalimantan yang akan ia beli.[18] Mengingat hilangnya hutan hujan Kalimantan secara pesat dan mata pencaharian yang disediakan hutan tersebut bagi penduduk lokal, ada ironi tertentu dalam pernyataan tersebut. ‘Pembuatan-jerami’ ala Rothschild tidak mungkin membawa manfaat bagi hutan-hutan Kalimantan dan masyarakat yang kehidupannya tergantung pada hutan-hutan tersebut.

Banyak yang telah ditulis dalam kolom-kolom keuangan mengenai hadirnya Bumi Plc di LSE. Prosesnya sangat cepat dan pengawasannya minim. Dibutuhkan waktu hanya sedikit lebih dari enam bulan sejak pengumuman awal dari transaksi USD3 miliar di Jakarta hingga pencatatan Bumi di LSE.[19] Enam bulan berikutnya sejak pencatatan ini, jaringan intrik bisnisnya yang ruwet sudah mulai tampak, memunculkan berbagai pertanyaan serius tentang keefektifan proses ‘uji tuntas’ yang dilaksanakan sebelum peluncuran perusahaan pada 28 Juni 2011.[20] Pada tanggal 8 November 2011, sepucuk surat dari Rothschild di Financial Times secara mengejutkan mengecam tata kelola perusahaan dari Bumi Resources, perusahaan mitra Indonesia dari Bumi Plc, dan meminta pembayaran kembali utang-utang oleh pihak-pihak terkait.[21]

Apakah Rothschild benar-benar khawatir akan tata kelola perusahaan dari Bumi Resources beserta utang-utangnya telah banyak diperdebatkan di media keuangan. Kebanyakan menganggap adanya alasan yang sinis di balik surat itu. Keluarga Bakrie dilaporkan tengah menyelidiki mitra barunya karena mencoba memanipulasi harga saham dengan tujuan memperoleh kepemilikan saham yang lebih besar di perusahaan itu. Memang, tak lama setelah surat tersebut dipublikasikan, Rothschild menghabiskan 1 juta pound Inggris untuk membeli lebih banyak saham  perusahaan tersebut.[22] Fakta bahwa baik Bumi Resources dan Keluarga Bakrie terlilit utang merupakan cerita lama, yang sudah barang tentu telah diketahui Rothschild sebelum memulai kesepakatan bisnis apa pun dengan mereka. Pada saat krisis keuangan Asia di akhir tahun 1990-an, kerajaan Bakrie hampir bangkrut karena utang.[23] Sebuah laporan Reuter baru-baru ini yang menggambarkan Kelompok Bakrie sebagai ‘dikenal karena akuisisinya yang didanai oleh utang yang dikaitkan dengan saham di perusahaannya’, berkomentar bahwa hal ini merupakan sebuah ‘strategi senjata makan tuan ketika krisis keuangan global menimpa pasar ekuitas dan utang’.[24]

Dalam ketergesa-gesaan untuk menarik keuntungan dari sumber alam Indonesia yang berlimpah dan hasrat dunia akan energi, kedua pihak tampaknya hanya mengincar uang dan laba dan hanya sedikit memberi perhatian pada berbagai dampak terhadap masyarakat lokal dan lingkungan, apalagi iklim dunia, dari pembuldoseran hutan-hutan Kalimantan demi batubara. LSE dan institusi-institusi keuangan saat ini memainkan peran kunci dalam memungkinkan dan mendorong hal ini terjadi. Terkait dengan hal ini tampaknya reputasi LSE juga mulai dipertanyakan di luar negeri. Merujuk pada sebuah artikel Jakarta Globe tentang transaksi Bumi, seorang komentator menulis: ‘Sebuah pertanyaan yang harus diajukan adalah mengapa begitu banyak oligarki dunia berbasis di Inggris… Arab, Rusia, India, Cina, dll. Alasannya karena di daerah City di London, apa pun bisa terjadi’.[25]

Apakah para pengawas telah menyerah begitu saja? Kepala UKLA  dikutip pada musim gugur lalu mengatakan: ‘Kami tidak menganggap peran kami sebagai pihak yang memastikan atau menjamin praktik terbaik terkait dengan aturan gabungan, dan kami juga tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut.” Ia melanjutkan dengan lemah: ‘Peran para pemilik saham sangatlah diremehkan’.[26]  Apakah ini berarti bahwa UKLA sedang berharap Indra Bakrie dan Nat Rothschild untuk mengatur diri mereka sendiri?

Laporan LMN lengkap dapat diunduh dari http://londonminingnetwork.org/docs/lmn-the-case-for-stricter-oversight.pdf.