Kenapa jangan Wilmar?

Perkebunan Asiatic Persada, dulu milik Wilmar; sekarang sudah dijual meskipun sengketa dengan masyarakat belum terselesaikan

DTE 96-97, Desember 2013

Nama Wilmar tampak besar dalam urusan bahan bakar nabati Eropa-Indonesia. Perusahaan yang berbasis di Singapura ini menjual biodiesel buatan Indonesia ke Eropa serta menjual bahan baku kelapa sawit untuk membuat biodiesel di Eropa. Wilmar adalah sebuah perusahaan yang terkait dengan serangkaian permasalahan HAM dan lingkungan paling tidak sejak 2005. [1] Yang paling akhir, empat orang penduduk desa dilukai oleh penjaga keamanan di salah satu konsesi Wilmar di Kalimantan Tengah, dalam sebuah konflik lahan yang berkepanjangan yang melibatkan perusahaan. Catatan buruk Wilmar menyoroti alasan mengapa Eropa seharusnya tidak bergantung pada minyak sawit Indonesia untuk memenuhi komitmen bahan bakar dan energi terbarukannya.

Wilmar Internasional adalah sebuah perusahaan global yang terlibat dalam penanaman, penggilingan, penyulingan dan perdagangan kelapa sawit dan berbagai jenis produknya.[2] Wilmar merupakan pedagang kelapa sawit terbesar dunia  yang memasok sebanyak 45% dari  minyak sawit yang diperdagangkan di dunia.[3]  Perusahaan tersebut juga merupakan salah satu pemilik perkebunan terbesar di Indonesia dan Malaysia. Total wilayah yang ditanami kelapa sawit Wilmar adalah sekitar 255.648 hektare, di mana sekitar 73% terletak di Indonesia, 23% di Sabah dan Sarawak di Malaysia dan 4% di Afrika. Ditambah 41.407 ha perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikelola Wilmar berdasarkan skema ‘plasma’ Indonesia yang banyak menuai kritik.[4] Area ini akan bertambah luas: perusahaan tersebut dilaporkan telah memiliki simpanan lahan dengan luas lebih dari 600.000 hektare, khususnya di Malaysia, Sumatera dan Kalimantan.[5]

Selain menjadi pemain yang dominan di sisi penawaran dari industri minyak sawit, perusahaan tersebut juga memainkan peran penting di bagian hilir usaha ini yakni dalam penyulingan dan pengolahannya.  Di Eropa, perusahaan tersebut mengoperasikan penyulingan di Belanda dan Jerman, yang tercatat dalam laporan tahunan terakhirnya sebanyak empat pabrik penyulingan dan satu pabrik khusus lemak di Eropa.[6]

Wilmar dikuasai oleh pengusaha Indonesia dan Singapura, dengan perwakilan di dewan direksinya oleh Archer Daniels Midland (ADM) salah satu perusahaan perdagangan komoditas terbaik dunia, yang juga tercatat di antara duapuluh besar pemegang saham terbesar Wilmar. ADM dan Wilmar telah membentuk sebuah kerjasama strategis, termasuk penyulingan minyak tropis di Eropa (dijual dan dipasarkan melalui Olenex. C.V. yang berbasis di Swiss).[7]

Besar dalam biodiesel

Wilmar juga merupakan pembuat biodiesel terbesar di Indonesia dan produsen biodiesel terbesar dunia yang dibuat dari kelapa sawit. Pada 2012, kapasitas produksinya mencapai 2 juta ton per tahun, dari 7 penyulingan di Indonesia dan satu di Malaysia,[8] walaupun produksinya diperkirakan di bawah kapasitas.[9]

Dalam laporan publiknya Wilmar tidak menyatakan di mana biodieselnya dijual, tapi jelas dari langkah-langkah anti-dumping yang diambil Uni Eropa terhadap para pengekspor biodiesel Indonesia dan Argentina bahwa sejumlah besar produksi Wilmar dijual di Eropa. Dalam bulan Mei tahun ini, UE mengumumkan hukuman pajak akan dikenakan pada impor dari lima perusahaan Indonesia termasuk dua produsen biodiesel Wilmar, PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Wilmar Bioenergi. Perusahaan-perusahaan tersebut dituduh menjual biodiesel yang disubsidi di pasar Eropa, dan Wilmar menerima kewajiban yang bersifat hukuman itu tertinggi di antara perusahaan-perusahaan Indonesia lainnya, yakni 9.6%.[10]

Di Indonesia, tindakan anti-dumping UE disambut dengan cemas, khususnya karena itu berarti ketidakpastian lebih lanjut untuk para produsen biodiesel Indonesia (permintaan domestik terhadap biodiesel tetap kecil). UE adalah tujuan ekspor utama untuk biodiesel Indonesia – mencakup hampir 90% dari volume ekspor sejauh ini, menurut kepala asosiasi biodiesel Indonesia, Aprobi.[11] Industri dan para pejabat pemerintah sama-sama setuju bahwa permintaan terkait langsung dengan mandat-mandat energi terbarukan dan bahan bakar.[12]

Indonesia juga merupakan pemain besar dalam kaitan dengan jumlah impor biodiesel ke UE. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh UFP/Ecofys,[13] negara-negara UE secara keseluruhan mengimpor sekitar 2,27 juta ton biodiesel pada 2011 dimana 90% dari impor tersebut berasal hanya dari dua negara saja: Argentina dan Indonesia. Porsi Indonesia berjumlah 895.000 ton.[14]

Ketika angka-angka ini dibandingkan dengan angka produksi dan ekspor pemerintah Indonesia menjadi jelas juga bahwa kebanyakan biodiesel yang diproduksi Indonesia, apalagi sebagian besar produk untuk ekspor, dijual di Eropa. Pada 2011, misalnya, Indonesia memproduksi sedikit di bawah 1,6 juta ton (1.812.000 kl) biodiesel yang mana 80% atau 1,28 juta tonnya (1.453.000 kl) diekspor.[15] Porsi Indonesia dari impor UE – 895.000 ton – mewakili 70% dari ekspor, atau di atas setengah dari total produksi tahun itu.

Dengan mempertimbangkan fakta bahwa

• UE merupakan tujuan utama bagi ekspor biodiesel Indonesia,
• Wilmar merupakan produsen biodiesel terbesar Indonesia,
• Wilmar, bersama tiga pengekspor utama Indonesia lainnya memasok hingga 95% ekspor biodiesel Indonesia,[16]
• Wilmar memiliki basis operasional di Eropa,

tampaknya cukup beralasan untuk mengasumsikan bahwa sejumlah besar biodiesel yang diproduksi oleh Wilmar dikonsumsi di negara-negara Eropa.

Bahan baku Biodiesel

Selain itu, Wilmar disebut-sebut dalam penelitian yang dilakukan oleh Proforest sebagai pemasok utama bahan mentah bagi pembuatan biodiesel berbasis minyak sawit di dalam UE.[17] Sekali lagi, tidak ada angka yang memerinci tingkat kontribusi Wilmar terhadap bahan baku kelapa sawit yang digunakan untuk membuat biodiesel oleh para produsen UE, tapi mengingat kemasyhuran Wilmar dalam perdagangan minyak kelapa sawit, dan kehadirannya di Eropa, dan fakta bahwa penelitian memperlihatkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap minyak impor minyak sawit untuk biodiesel secara umum di UE, adalah beralasan untuk mengasumsikan Wilmar memainkan sebuah peran sangat penting di Eropa juga.

Menurut penelitian dari Institut untuk Pembangunan yang Berkelanjutan (IISD) yang berbasis di Jenewa untuk Friends of the Earth Eropa, impor minyak sawit UE pada 2012 mencapai 5,6 juta – 6,3 juta ton.[18] Jumlah total yang digunakan untuk membuat biodiesel adalah 1,9 juta ton,[19] sementara 0,6 juta ton lainnya digunakan untuk pembangkit listrik dan pemanas.[20]

IISD menemukan bahwa impor minyak sawit untuk memproduksi biodiesel telah meningkat dengan tajam yakni 365% antara tahun 2006 sampai 2012, dari 240.000 ton pada 2006 menjadi 1,9 juta ton pada 2012. Dari total peningkatan impor minyak sawit selama periode itu (sekitar 1,9 juta ton) 80% dapat dikaitkan dengan pertumbuhan produksi biodiesel, sementara 10% selanjutnya tercakup dalam pertumbuhan impor minyak sawit untuk pemanas dan pembangkit listrik. Sisa 10% dicakup dalam sektor lain, terutama sektor pangan. Ini mengindikasikan bahwa insentif-insentif bahan bakar nabati Eropa, sebagaimana dikhawatirkan, mempromosikan peningkatan dalam pemakaian minyak sawit. Dan jalan meningkat ini boleh jadi akan berlanjut kecuali bila panduan-panduan bahan bakar hayati UE diamandemen secara efektif.[21]

Permintaan lebih banyak di Eropa akan bahan bakar terbarukan, jelas, berarti lebih banyak lagi impor minyak sawit dari Indonesia, yang pada akhirnya mendorong produksi biodiesel dan minyak sawit di Indonesia, dan mempromosikan ekspansi sektor kelapa sawit di Indonesia. Wilmar adalah salah satu dari perusahaan yang berekspansi dengan pesat tersebut — tahun lalu saja perusahaan itu memperluas area yang ditanami yang dikelola langsung oleh perusahaan tersebut sebesar 8.567 hektare dan menambah 3.386 hektare lagi untuk area perkebunan plasmanya, dengan sebagian besar ekspansi tersebut berada di Indonesia. Dan minyak sawit dari kebun perusahaan sendiri hanyalah berjumlah kecil dibandingkan volume yang dibeli Wilmar dari perusahaan-perusahaan lain. Bagian ini dari bisnis perusahaan tersebut (pembelian bahan dari perusahaan lain) telah berkembang dengan pesat sehingga sekarang mencakup hampir setengah dari seluruh minyak sawit yang diperdagangkan secara global. Jadi pertanyaannya, kenapa bukan Wilmar? Apa saja implikasi yang ditimbulkan dari perkebunan perusahaan ini yang meluas dengan pesat maupun pembelian minyak sawit terhadap masyarakat Indonesia dan lahan serta mata pencaharian mereka?

Kinerja Wilmar

Pengoperasian Wilmar beserta dampak-dampak negatifnya yang meluas terhadap komunitas-komunitas lokal di Indonesia, sumber daya mereka dan lingkungan hidup di Indonesia telah menjadi subyek penyelidikan dan perlawanan yang terus-menerus dari para ornop Indonesia dan internasional selama bertahun-tahun. Berbagai komunitas dan OMS telah menyampaikan keprihatinan mereka ke Forum Meja Bundar tentang Kelapa Sawit Berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO), di mana Wilmar adalah anggota terkemukanya. Tujuannya adalah memastikan bahwa perusahaan tersebut memikul tanggung jawab terhadap kegagalan mereka memenuhi komitmennya untuk memenuhi syarat sertifikasi rantai pasokan ‘minyak sawit berkelanjutan’ dari RSPO. Wilmar International memiliki 9 sertifikasi yang berlaku yang tercatat di laman RSPO, sementara 14 sertifikasi berikutnya tercatat sudah tidak berlaku (termasuk dua untuk PT Wilmar Bioenergi   Indonesia).[29] Sementara itu, serangkaian pengaduan formal, yang diajukan oleh Forest Peoples Programme (FPP) dan Sawit Watch, ditujukan kepada sayap sektor swasta dari Bank Dunia, Korporasi Keuangan Internasional (International Finance Corporation - IFC), dari mana Wilmar menerima dukungan keuangan yang substansial.[30] Dalam hal ini, IFC dituduh melanggar prinsip-prinsip investasinya dengan memberikan pendanaan bagi Wilmar.

Pengaduan-pengaduan yang ditujukan pada CAO/IFC mencakup kasus-kasus tertentu berikut:

Tiga anak perusahaan Wilmar di Kalimantan Barat dan satu Sumatera Barat (pengaduan bertanggal 18 Juli 2007).[31] Perusahaan tersebut ditemukan terlibat dalam

• melakukan pembakaran secara ilegal untuk membersihkan lahan,
• pembabatan hutan primer,
• pembabatan wilayah dengan nilai konservasi tinggi, 
• pengambilalihan tanah adat dari masyarakat adat tanpa proses yang adil,
• kegagalan untuk melaksanakan konsultasi atas dasar informasi awal dan tanpa paksaan dengan masyarakat adat,
• kegagalan untuk bernegosiasi dengan komunitas atau mematuhi perjanjian yang telah dirundingkan,
• kegagalan untuk membentuk wilayah-wilayah plasma yang telah disetujui,
• konflik-konflik sosial yang memicu aksi-aksi represif oleh perusahaan dan pasukan keamanan
• kegagalan untuk melaksanakan atau menunggu persetujuan dari dampak lingkungan hidup yang diwajibkan secara hukum
• Pembabatan gambut dan hutan tropis tanpa izin yang diwajibkan secara hukum.

Anak-anak perusahaan di Kalimantan Barat, PT Wilmar Sambas Plantation (WSP), Buluh Cawang Plantation (BCP) dan Agro Nusa Investama (ANI) melanggar kebijakan tanggung jawab sosial korporat dari Wilmar sendiri, hukum Indonesia dan Prinsip-prinsip dan Kriteria dari RSPO, di mana Wilmar sudah menjadi anggotanya sejak 2005. Komunitas lokal yang terkena dampak dari perkebunan Wilmar menuntut agar perusahaan menghentikan operasi di lapangan sementara dilakukan AMDAL yang sesuai dan menyeluruh dan agar ada proses konsultasi yang transparan untuk memperoleh persetujuan dari komunitas tersebut untuk memperoleh lahan.

Meskipun ada keluhan yang diangkat oleh para ornop mengenai operasi Wilmar, IFC melakukan tiga investasi pada kelompok tersebut dan membantunya memperoleh dana melalui Fasilitas Lingkungan Hidup Global (Global Environmental Facility). Tindakan tersebut menunjukkan bahwa IFC tidak melaksanakan uji tuntas (due diligence) dan tidak mempedulikan Standar Kinerja IFC sambil dengan keliru menyatakan bahwa Wilmar memenuhi standar-standar RSPO. Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan instruksi pada April 2007 kepada PT WSP dan BCP untuk menghentikan seluruh operasi hingga AMDAL tuntas dilakukan dan disetujui, tetapi hal ini diabaikan. PT ANI terus mengoperasikan pabrik pemrosesan dan memperluas perkebunannya tanpa adanya AMDAL.[32]

Berdasarkan pengaduan itu, dilakukan prosedur penyelesaian sengketa dengan hanya dua dari komunitas-komunitas yang terkena dampaknya, Senujuh dan Saginang Kecil di Sambas, dengan mediasi oleh CAO, yang menetapkan beberapa preseden yang baik, meskipun beberapa masalah masih ditangani di lapangan.[33]

Riau dan Jambi: pengaduan kedua disampaikan pada 19 December 2008 ketika para ornop mengetahui bahwa IFC memberikan dukungan lebih lanjut untuk Wilmar tanpa uji tuntas. Pengaduan itu mencatat 19 operasi Wilmar lainnya yang bermasalah dan mendesak CAO/IFC mengatasi masalah-masalah sistemik dalam rantai pasokan Wilmar. Namun CAO/IFC sebaliknya memilih untuk menangani hanya beberapa kasus tertentu. Ada kemajuan dalam satu dari dua kasus yang diangkat, di mana CAO menetapkan proses mediasi, yakni PT Citra Riau, terkait dengan masyarakat Pangean di Riau. Sayangnya, dalam kasus yang lain, PT Asiatic Persada, di Jambi, masalah yang serius tetap ada antara masyarakat Batin Sembilan dan perusahaan. Perusahaan tersebut, yang dulu dimiliki oleh sayap investasi sektor swasta dari lembaga bantuan luar negeri Inggris (CDC),[34] diidentifikasi telah menyebabkan konflik yang paling lama terjadi pada perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di provinsi Jambi.[35] Pada Agustus 2011, upaya-upaya untuk menggusur masyarakat lokal dari wilayah mereka di Sungai Beruang membuat 80 rumah dihancurkan oleh Brimob dan satu orang lokal ditembak dengan peluru karet.[36] Ini adalah subyek dari pengaduan ketiga kepada CAO.[37] Pada Oktober 2013, sejumlah masyarakat adat Batin Sembilan yang terkena dampak dari operasi Asiatic Persada meminta Gubernur provinsi Jambi untuk segera mencabut HGU (hak guna usaha) perusahaan tersebut karena kesulitan terus-menerus yang mereka alami dan tidak adanya manfaat sama sekali dari kehadiran perusahaan tersebut. Upaya-upaya mediasi yang difasilitasi oleh CAO telah macet menyusul penjualan Asiatic Persada oleh Wilmar kepada PT Agro Mandiri Semesta dari Ganda Group, tanpa konsultasi sebelumnya dengan masyarakat yang terkena dampaknya, dan pada saat mediasi sedang berlangsung.[38]

Jumlah konflik dengan masyarakat dan rutinitas munculnya masalah tersebut menunjukkan adanya masalah sistemik yang terkait pada operasi Wilmar, sebagaimana disoroti dalam sebuah surat kepada Ombudsman Penasihat Ketaatan (CAO) dari IFC pada bulan Maret tahun lalu yang ditandatangani oleh FPP, Sawit Watch dan delapan OMS Indonesia dan internasional lainnya. Surat itu mencatat laporan-laporan dengan masalah serius pada banyak operasi Wilmar – sebagai tambahan terhadap kasus-kasus tertentu yang mulai dikaitkan dengan daftar CAO di bawah ini. Ini mencakup sengketa lahan atau keluhan masyarakat lokal lainnya di seluruh anak perusahaan Wilmar yang tercatat sejak 2007. Surat itu mencatat permohonan sebelumnya, pada 2011, yang mendesak CAO untuk melaksanakan peninjauan kembali yang lebih luas terhadap operasi Wilmar karena berkaitan dengan perolehan lahan dan penyelesaian sengketa, dan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mengadopsi langkah-langkah yang efektif untuk menangani secara sistematis konflik-konflik lahan di wilayah konsesinya sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia internasional, Standar Kinerja IFC dan Prinsip-prinsip dan Kriteria RSPO.

Surat pada 2012 itu juga mencatat bahwa Wilmar diwajibkan menerapkan standar IFC terhadap rantai pasokan keseluruhannya, termasuk para pemasok yang bukan anak perusahaan Wilmar, yang merupakan sumber dari setidaknya 70% dan kemungkinan sebanyak 90% dari minyak sawitnya.[39]

FPP mencatat bahwa serangkaian pengaduan terhadap Wilmar memicu dilakukannya audit oleh CAO yang mengindikasikan adanya kesalahan terhadap pendanaan Wilmar oleh IFC, yang menegaskan masalah-masalah yang diangkat dalam pengaduan para OMS pada 2007. Audit CAO itu lalu menyebabkan Presiden Bank Dunia menangguhkan seluruh pendanaan Kelompok Bank Dunia terhadap kelapa sawit di seluruh dunia selama hampir dua tahun sementara Bank Dunia melakukan konsultasi dan mengadopsi suatu kerangka strategi investasi di sektor minyak sawit. “Sejak 2011, investasi IFC di perusahaan minyak sawit besar telah nyaris berhenti (meskipun IFC sedang mempertimbangkan tiga permohonan)” lapor FPP pada April tahun ini, “dan upaya-upaya IFC telah difokuskan pada bagaimana menyalurkan dana ke sektor tersebut melalui perantara finansial sambil memastikan penyediaan yang adil bagi plasma.”[40]

“Sementara itu, di lapangan, kebanyakan sengketa antara anak perusahaan Wilmar dan masyarakat tetap tidak terselesaikan dan memang terus bertambah banyak, baik di Indonesia dan sekarang di Nigeria.”[41]

Kasus-kasus pengaduan lainnya terhadap Wilmar yang dibawa di Indonesia serta di Nigeria dan Uganda dicatat oleh Friends of the Earth.[42]

Laporan-laporan konflik yang terkait dengan Wilmar terus mencapai media, yang paling akhir di Kalimantan Tengah. Di sini, empat penduduk desa terluka oleh para satpam di perkebunan PT Bumi Sawit Kencana milik Wilmar di kabupaten Kotawaringin Timur pada Juli 2013. Satpam-satpam tersebut diduga memukul beberapa penduduk desa Pantap dan merusak motor mereka. Para penduduk desa telah memprotes penggalian parit oleh perusahaan di lahan yang diklaim oleh para penduduk desa tersebut. Mongabay Indonesia melaporkan bahwa setelah insiden ini para pemrotes menyelamatkan diri ke desa mereka, mengadu ke para penduduk dan kemudian kembali ke lokasi tersebut, di mana mereka menemukan para satpam yang mempersenjatai diri mereka dengan senapan rakitan. Para penduduk membakar dua pos keamanan perusahaan dan merusak dua truk dan satu mobil milik perusahaan. Empat orang terluka dalam bentrokan ini dan sebuah motor milik seorang penduduk desa hancur. Laporan itu menyatakan bahwa kedua pihak sejak itu telah menyetujui perjanjian damai, tapi masih ada rasa takut bahwa konflik itu akan terus berlanjut jika akar masalah yang telah lama ada itu tidak diselesaikan. Menurut WALHI Kalimantan Tengah, konflik itu hanyalah satu dari banyaknya kasus di wilayah itu yang terkait dengan lahan masyarakat yang diambil alih untuk konsesi, di mana tak satu pun kasus itu yang telah terselesaikan.[43]

Mongabay Indonesia telah mencatat daftar nama delapan belas anak perusahaan Wilmar di provinsi Kalimantan Tengah, yang mencakup total wilayah 276.920 hektare, termasuk daerah yang ditanami serta daerah simpanan lahan yang belum ditanami.[44]

Proses perolehan lahan yang diikuti oleh anak perusahaan Wilmar lainnya, PT Mustika Sembuluh, telah diinvestigasi secara detail oleh sebuah konsorsium OMS. Konsesi ini di Kalimantan Tengah adalah salah satu yang pertama menerima sertifikasi RSPO setelah sebuah penilaian oleh PT TUV Rheinland pada 2009. Kajian pada 2012 oleh OMS tentang Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan Tanpa Paksaan dalam konsesi PT Mustika Sembuluh, berupaya menentukan apakah beberapa dari masalah-masalah yang diangkat dalam penilaian tersebut telah ditangani oleh perusahaan tersebut. Ini termasuk sengketa lahan yang sedang berlangsung terhadap pemakaman yang hancur, kurangnya identifikasi dan perjanjian yang terdokumentasi antara perusahaan dan masyarakat lokal menyangkut hak-hak tradisional mereka dan penggunaan lahan tersebut, kurangnya pemonitoran dan pengawasan wilayah yang bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value, HCV), dan kurangnya pemonitoran berkala dan manajemen dampak-dampak sosial; yang semuanya diwajibkan berdasarkan kriteria sertifikasi RSPO. Kajian itu menemukan bahwa banyak dari masalah yang dihadapi masyarakat berlangsung lebih dari dua tahun setelah perkebunan itu disertifikasi sebagai berkelanjutan dan tanpa terpengaruh oleh penutupan PT TUV terhadap masalah-masalah ketidaktaatan utama setelah diverifikasi pada Desember 2009. Ini berkaitan dengan lahan kantong, polusi dari sungai-sungai lokal, nilai konservasi tinggi dan penyelesaian konflik dan mediasi. Ada pula masalah-masalah dengan masyarakat yang dijanjikan lahan kebun ‘plasma’ dan tidak menerima apapun seperti pembagian lahan minimum yang diwajibkan secara hukum, ditambah penanaman sawit secara ilegal di dekat sungai, danau dan anak sungai, yang menghambat akses masyarakat ke sumber daya ini.[45]

Di Papua: Wilmar juga terlibat dalam proyek MIFEE yang banyak dikritik di Papua.[46] Walau tidak di sektor kelapa sawit,[47] investasi ini telah mengangkat keprihatinan yang sama tentang proses perolehan lahan dan potensi dampaknya pada masyarakat. Anak perusahaan Wilmar PT Anugrah Rejeki Nusantara (ARN) berupaya memperoleh lahan untuk perkebunan tebu di desa Baad, Merauke. Di sini masyarakat lokal menghadapi tekanan untuk menyerahkan tanah adat mereka dengan ganti rugi minimal dan prospek yang sangat buruk untuk memperoleh keuntungan. Setelah melihat dampak yang merusak dari MIFEE di desa tetangga, Zanegi, di mana kelaparan dan kemiskinan terjadi akibat perolehan lahan oleh Medco Group untuk perkebunan kayu industri, para penduduk desa di Baad sedang berpikir dua kali untuk melepaskan tanah mereka. Hal ini didokumentasikan oleh staf ornop FPP dan Pusaka yang  mengunjungi wilayah ini awal tahun ini.[48]

Tanggung gugat gabungan

Sebagaimana diperlihatkan dalam konflik terakhir di Kalimantan Tengah, sistem pengaman yang ada untuk mencegah perlakuan buruk korporasi terhadap masyarakat di Indonesia tidak berjalan. Uni Eropa juga tidak dapat meyakinkan warga negaranya bahwa biodiesel yang menjadi bahan bakar transportasi, atau menghasilkan panas dan listrik di negara mereka betul-betul dihasilkan dengan cara yang berkelanjutan secara lingkungan hidup dan sosial. Perusahaan seperti Wilmar mengambil laba dari kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi emisi karbon Eropa dengan mengorbankan masyarakat dan iklim. Ilmu pengetahuan telah menginformasikan kita bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan tujuannya, dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia menyerukan UE untuk menolak biodiesel dari minyak sawit. Semakin tinggi batas atas terhadap penggunaan minyak sawit, semakin besar masalah di lapangan di Indonesia, kata mereka.[49] UE perlu mengambil tanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi, dan memotong minyak sawit, bersama dengan seluruh bahan baku bahan bakar hayati berbasis lahan yang merusak lainnya dari bahan bakar transportasi dan campuran energi.

Ketiga produsen biodiesel lainnya yang mengekspor ke Eropa

Ketiga produsen biodiesel selain Wilmar yang muncul dalam investigasi anti-dumping UE.