Papua

DTE mendukung penghormatan hak-hak asasi manusia dan keadilan ekologis di Papua. Pekerjaan kami mencakup penyebaran informasi, advokasi dan pemberian dukungan untuk pengembangan kapasitas para mitra kami dalam membantu masyarakat setempat membangun penghidupan yang lestari di tengah situasi yang pelik akibat perubahan iklim global, adanya kebijakan investasi dan proyek-proyek pembangunan yang diinstruksikan dari atas...[baca lebih lanjut]

Down to Earth Nr 62  Agustus 2004

Down to Earth Nr 60  Februari 2004

Memburuknya konteks politik dan meningkatnya militerisasi Papua Barat membuat komitmen BP untuk penegakan HAM dan kebijakan keamanan berbasis komunitas menjadi semakin rentan.

 

Down to Earth Nr 59  November 2003

Kami, seluruh peserta Kongres Kedua Masyarakat Adat Nusantara yang diselenggarakan tanggal 19-25 September 2003 di Desa Tanjung - Lombok Utara, menyadari bahwa selama lebih dari 4 tahun sejak berdirinya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah terjadi perubahan-perubahan berbagai kebijakan Negara yang terkait dengan keberadaan masyarakat adat dan hak-hak dasarnya.

Down to Earth Nr 58  Agustus 2003

Penduduk sipil adalah pihak yang paling menderita dalam peperangan yang terjadi di Aceh sekarang ini. Bencana kelaparan menjadi ancaman nyata akibat konflik yang menghancurkan ketahanan pangan masyarakat.

Down to Earth No 57  Mei 2003

Rio Tinto, sebuah perusahaan pertambangan terbesar di dunia, sekarang ini tengah menuai badai kritik dari berbagai penjuru dunia. Sumbernya berpusar pada masalah hak asasi manusia, lingkungan, kesehatan, keselamatan dan upah kerja.

Down to Earth No 56  Februari 2003

Rencana menjadikan Sulawesi sebagai tempat eksploitasi minyak dan gas yang baru, menimbulkan keprihatinan terhadap gangguan atas kehidupan penduduk setempat, hutan, satwa liar dan ekosistem laut yang rentan.

Down to Earth Nr 55  November 2002

Semakin maraknya perusakan hutan dan tetap berlanjutnya bisnis militer dalam iklim impunitas yang berlaku di Indonesia adalah penyebab meningkatnya perkiraan pelanggaran HAM di Papua Barat. Hal ini terkait dengan aktivitas industri penebangan kayu di tempat itu.