Indonesia

Pernyataan bersama DTE, 11.11.11, Watch Indonesia! dan WALHI

13 September

Pengambilan suara penting mengenai agrofuel di Parlemen Eropa pada tanggal 11 September telah gagal memperbaiki kebijakan yang cacat, yang mendorong deforestasi, perampasan tanah, pelanggaran hak-hak asasi manusia serta melemahkan kedaulatan pangan di negeri penghasil seperti Indonesia.

9 September, 2013

Menjelang pemungutan suara penting minggu ini oleh para Anggota Parlemen Eropa mengenai agrofuel, penelitian terbaru menunjukkan betapa kebijakan Uni Eropa memicu impor minyak sawit jauh lebih tinggi dibandingkan yang dianggap sebelumnya.

Padahal ada bukti jelas bahwa minyak sawit berdampak buruk terhadap iklim. Selain itu, perusahaan-perusahaan perkebunan terlibat dalam pelanggaran hak-hak asasi manusia dan konflik lahan di negara-negara penghasil seperti Indonesia.

DTE 93-94, Desember 2012

Agrofuel atau bahan bakar nabati seringkali dipromosikan oleh industri bahan bakar nabati, investor dan pejabat pemerintah sebagai cara untuk menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat pedesaan, tetapi bagaimana hal ini cocok dengan kenyataan bahwa bahan bakar nabati adalah bagian dari masalah perampasan tanah di negara-negara seperti Indonesia?

Sdr. Greg Barker MP

6 Juli 2011

Yth. Sdr. Barker,

Perihal: Tindakan Pemerintah Inggris untuk mengatasi dampak agrofuel terhadap lingkungan dan hak asasi manusia

DTE 88, April 2011

Pembangunankelapa sawit di Indonesia telah menyebabkan konflik, pelanggaran hak asasi manusia dan pencurian tanah masyarakat; pembangunan itu juga telah memicu kebakaran besar yang menghancurkan hutan, memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan iklim dan kesehatan manusia.

Bogor, April 2011. Sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia, Indonesia memang gencar untuk mengkampanyekan perluasan perkebunan kelapa sawit di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Masyarakat di Kalimantan Barat, dengan didukung oleh Ornop nasional dan internasional, telah mengambil langkah yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan yaitu menentang dampak sosial dan lingkungan yang merusak dari perusahaan minyak sawit terbesar di dunia, dengan memakai prosedur pengaduan resmi Kelompok Bank Dunia. Wilmar International dan International Finance Corporation (IFC) telah menarik klaim mereka tentang produksi 'minyak sawit lestari.'