Beranda › Kampanye › Tema: Otonomi daerah › Publikasi: Artikel buletin ›

Indonesia

Masyarakat Teluk Bintuni menginginkan akuntabilitas dalam proyek Tangguh

DTE 95, Maret 2013

Komunitas mengkritik kurangnya transparansi dan janji-janji yang tidak dipenuhi dalam proyek gas Tangguh di Papua Barat yang dioperasikan oleh BP, sebuah perusahaan multinasional yang berbasis di Inggris. 

Ketika Masyarakat Adat Memperjuangkan Hak Atas Tanahnya

DTE 93-94, Desember 2012

Konflik atas tanah yang berkepanjangan di Aceh, yang melibatkan komunitas, perusahaan perkebunan serta pertarungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Oleh Zulfikar Arma, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA Aceh).

Penyebaran Pembajakan Politik di era Pasca-Suharto di Indonesia

DTE 91-92, Mei 2012

Kajian Buku: Vedi R Hadiz, 2011, Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: a Southeast Asia perspective (Lokalisasi Kekuasaan PascaPemerintahan Otoriter Indonesia – dari sudut pandang Asia Tenggara)

Mengakhiri konflik di Papua Barat

DTE 89-90, November 2011

Serbuan brutal aparat keamanan Indonesia terhadap Kongres Papua Ketiga di bulan Oktober menyebabkan enam orang tewas dan ratusan lainnya dipukuli dan ditangkap.

Keadilan Iklim: ke(tidak)terkaitan lokal-global

DTE 88, April 2011

Dalam beberapa tahun terakhir, DTE telah bekerja sama dengan masyarakat lokal di Indonesia untuk mengikuti negosiasi-negosiasi internasional mengenai perubahan iklim.

Memperjuangkan pengakuan atas tanah adat

Down to Earth No. 87, Desember 2010 

Sebuah informasi baru tentang Badan Registrasi Wilayah kelola Adat (BRWA) yang diluncurkan awal tahun ini.

Tanah sudah di tangan kamilah, Nak.., tapi pengakuan belumlah kami dapatkan. Kami ingin bebas, merdeka mengerjakan tanah kami...(Nenek Mahbun dari Desa Kelumpang Lima)

Tangguh - Membutakan diri atas kenyataan

Down to Earth No 65  Mei 2005

Pada bulan Februari 2004, DTE telah mengulas secara rinci tentang proyek gas kontroversial BP di Teluk Bintuni, Papua Barat. Satu tahun setelah ulasan itu, kami mencoba melihat kembali sejauh mana persoalan-persoalan tentang hak asasi manusia, keamanan dan hak-hak masyarakat lokal diatasi.