BHP Billiton akan dikecam atas penambangan batubara Kalimantan dalam Rapat Umum Tahunan

Mata pencaharian terancam: seorang penduduk desa Maruwai, dekat tambang BHP Billiton Indomet yang direncanakan di Kalteng

Siaran Pers oleh Down to Earth dan London Mining Network

London, Selasa 22 Oktober 2013

Dewan pengurus dari raksasa pertambangan BHP Billiton yang kontroversial rencananya akan dikecam dalam rapat umum tahunannya oleh seorang aktivis Indonesia atas tujuh konsesi batubara yang secara kolektif mencakup wilayah sebesar lebih dari 350.000 hektare di tengah-tengah hutan hujan yang relatif tak tersentuh di pulau Kalimantan. Sebagian dari proyek ini tumpang-tindih dengan wilayah konservasi transnasional Heart of Borneo, yang digambarkan oleh Bank Pembangunan Asia sebagai “paru-paru Asia Tenggara”.

Hendrik Siregar, Koordinator JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), akan menghadiri rapat umum tahunan tersebut untuk menyampaikan kekhawatirannya mengenai proyek Indomet di Kalimantan Tengah dan Timur.[1] Proyek Indomet tersebut adalah usaha patungan dengan produsen batubara termal terbesar kedua Indonesia PT Adaro. BHP Billiton menguasai 75% saham dan Adaro menguasai sisa 25% lainnya. 

Para pemimpin masyarakat dari desa Maruwai yang berdekatan dengan tambang Haju yang direncanakan tersebut tidak ingin ada lagi perusahaan tambang yang datang ke tanah mereka. Polusi dan kehancuran yang disebabkan oleh penambangan batubara yang ada telah membuat mereka menolak perluasan gerak maju korporasi-korporasi tambang seperti BHP Billiton, yang mengancam merusak kesehatan dan penghidupan mereka.
 
Hendrik Siregar menyatakan: “BHP Billiton, didukung oleh para pemegang saham dan investor Inggris, bilang kepada dunia bahwa mereka sedang ‘menyediakan sumber daya untuk masa depan’. Masyarakat lokal di Kalimantan Tengah bilang kepada kami bahwa penambangan batubara sedang menghancurkan masa depan kami.”
 
Lawatan Hendrik Siregar ke London menyusul kunjungan organisasi Inggris Down to Earth dan World Development Movement ke Indonesia dan lokasi proyek Indomet tersebut serta bertepatan dengan peluncuran laporan World Development Movement bertajuk "Banking while Borneo Burns (Mendanai sambil Membakar Kalimantan)". Laporan itu menyoroti keterlibatan berskala besar dari investasi Inggris dalam ‘perburuan batubara’, yang sangat menghancurkan bagi masyarakat lokal dan lingkungan mereka.[2] Hendrik juga akan bertemu dengan para anggota parlemen, investor, pemerintah Inggris dan masyarakat sebagai bagian dari lawatannya.[3]
 
Luasnya keterlibatan korporat di sektor batubara Indonesia – yang didukung oleh pemerintah Inggris telah tampak jelas baru-baru ini melalui serangkaian skandal dan laporan independen baru: skandal Bumi plc; pinjaman milyaran dolar dari Standard Charter ke perusahaan tambang batubara Borneo Lumbung; pinjaman untuk BHP Billiton dari HSBC, RBS, Lloyds dan Barclays serta keterkaitan Inggris dengan usulan proyek infrastruktur jalur kereta milyaran dolar untuk mengapalkan batubara keluar dari wilayah Heart of Borneo.

Andrew Hickman dari Down to Earth menyatakan: “Energi yang kita konsumsi di Inggris adalah kotor, tetapi laba yang diperoleh perusahaan-perusahaan Inggris dari batubara Indonesia lebih kotor lagi. Masyarakat lokal yang menghadapi berbagai masalah kesehatan, polusi dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia tahu bahwa batubara ini juga mematikan. Konsesi batubara Kalimantan dari BHP Billiton akan menjadi bencana bagi masyarakat lokal, lingkungan hidup dan iklim kita.”

Hendrik Siregar dapat diwawancara dan memberikan komentar selama berada di London. Hubungi Andrew Hickman di +44(0)7504738696 untuk menjadwalkannya.

Menumpuk limbah ke hutan: dampak batubara terhadap tanah dan penghidupan masyarakat lokal di Kalimantan Tengah.

** SELESAI **

Untuk informasi lebih lanjut tentang dampak batubara di Indonesia lihat: http://www.downtoearth-indonesia.org/id/campaign/coal. Untuk informasi lebih lanjut tentang perusahaan tambang yang tercatat di London secara umum, lihat laman London Mining Network di http://londonminingnetwork.org/