[×]

Kawasan

: Indonesia
Beranda › Kawasan ›

Indonesia

Siapa yang Menanggung Perubahan Iklim?
Down to Earth No.78, Agustus 2008

Program agrofuel Indonesia dihantam kenaikan harga minyak sawit

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Produsen agrofuel1 Indonesia berhenti berproduksi sehubungan dengan meningkatnya permintaan yang mendorong kenaikan harga.

Sejak Indonesia mencanangkan kebijakan agrofuel pada tahun 2006, sebanyak 22 perusahaan telah berdiri untuk memproduksi jenis bahan bakar alternatif tersebut. Namun demikian, pada awal 2008 sebanyak 17 proyek telah berhenti disebabkan karena kurangnya pasokan bahan mentah.

Berita Singkat Pertambangan

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Peraturan baru berarti hutan murah untuk tambang

Peraturan pemerintah yang baru tentang pendapatan bukan pajak yang berasal dari kawasan hutan telah menimbulkan kemarahan di kalangan Ornop karena harga murah yang dikenakan atas pemanfaatan hutan oleh perusahaan pertambangan dan pemakaian oleh sektor non - kehutanan lainnya.

Satu tahun lagi terlewat dalam penantian

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Kemiskinan dan harga beras

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Keprihatinan mengenai keamanan pangan dunia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya harga beras lebih dari dua kali lipat di beberapa negara pada tahun lalu, dan stok beras dunia mencapai angka terendah dalam beberapa dekade terakhir ini. Sementara itu, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan produksi beras dan menjaga pasokan pangan bagi masyarakat miskin.

Kebijakan energi Uni Eropa mendorong produksi agrofuel

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Pemerintah Inggris dan Uni Eropa akan mendesakkan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan agrofuel* sebagai sumber energi - meskipun terbukti sangat merusak iklim dan komunitas - karena kepedulian terhadap perubahan iklim, peningkatan harga bahan bakar fosil dan keamanan energi.1

Apakah Menteri Kehutanan serius dengan standar legalitas baru?

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Waktu sudah berjalan lebih dari setahun sejak draft Standar Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia diserahkan ke Departeman Kehutanan Indonesia untuk mendapat persetujuan. Sejak itu, kemajuan menuju implementasinya berjalan sangat lambat, yang menimbulkan pertanyaan apakah Menteri Kehutanan serius ingin mencegah laju kerusakan hutan Indonesia.