Artikel buletin

Down to Earth No 56  Februari 2003

Rencana menjadikan Sulawesi sebagai tempat eksploitasi minyak dan gas yang baru, menimbulkan keprihatinan terhadap gangguan atas kehidupan penduduk setempat, hutan, satwa liar dan ekosistem laut yang rentan.

Down to Earth Nr 55  November 2002

Semakin maraknya perusakan hutan dan tetap berlanjutnya bisnis militer dalam iklim impunitas yang berlaku di Indonesia adalah penyebab meningkatnya perkiraan pelanggaran HAM di Papua Barat. Hal ini terkait dengan aktivitas industri penebangan kayu di tempat itu.

Down to Earth Nr 52  Februari 2002

Begitu M. Prakosa menduduki jabatan sebagai Menteri Kehutanan yang keempat dalam empat tahun ini, arah kebijakan kehutanan menjadi semakin jelas

Down to Earth Nr 51  November 2001

Di bawah presiden Megawati Sukarnoputri, pemerintahan baru itu menegaskan bahwa ancaman disintegrasi nasional menjadi alasan terlambatnya pelaksanaan kebijakan desentralisasi yang telah berjalan sebelumnya.

Down to Earth Nr 51  November 2001

Pada bulan April 2001, ICRAF dan AMAN menyelenggarakan serangkaian lokakarya tentang adat dan hutan-kebun (agroforestry). Rangkaian lokakarya tersebut difasilitasi oleh Dr. Marcus Colchester, direktur Forest Peoples Programme yang juga merupakan anggota Komite Manajemen DTE. Program tersebut didanai oleh BSP-Kemala. Berikut ini adalah draft laporannya, yang berjudul: "Adat dan Agroforestry: sejumlah refleksi".

Down to Earth Nr 50  Agustus 2001

Ketegangan yang meningkat di Papua Barat sehubungan dengan semakin kerasnya sikap militer terhadap "bahaya keamanan" di wilayah yang bersengketa itu tidak menjadikan persiapan pengembangan proyek gas Tangguh untuk berhenti. Proyek ini merupakan salah satu proyek raksasa BP (British Petroleum) di Papua Barat.

Down to Earth Nr 49  Mei 2001

Pada bulan Maret perusahaan asal Amerika Serikat, Exxon Mobil, mengumumkan penghentian sementara operasi mereka di ladang gas dan minyak di Aceh karena situasi keamanan yang semakin memburuk. Bukanlah hal yang kebetulan jika beberapa hari kemudian, pemerintah Jakarta mengumumkan akan melakukan operasi militer di wilayah yang tengah dilanda konflik.