- Beranda
- Tentang Kami
- Kampanye
- Kawasan
- Tema
- Bahan bakar nabati
- Keadilan iklim
- Masyarakat pesisir dan perikanan
- Bencana
- Ekonomi & Hutang
- Energi
- Penamanan modal asing
- Hutan dan kebakaran hutan
- Hak asasi manusia
- Masyarakat Adat
- Lembaga Keuangan Internasional
- Tanah dan ketahanan pangan
- Hukum
- Pertambangan, minyak & gas
- Perkebunan skala besar
- Politik & demokrasi
- REDD
- Otonomi daerah
- Transmigrasi
- Perairan dan waduk
- Perempuan
- Publikasi
- Link
- Kontak
Kategori terkait
Publikasi
Kawasan
Artikel terkait
Buletin DTE
Berlangganan buletin DTE
Caltex Riau Meminta Bantuan Group 4 Security
Down to Earth Nr 49 Mei 2001
Perusahaan minyak asalah Amerika Serikat, Caltex Pacific Indonesia telah meminta perusahaan keamanan internasional, Group 4 Security, untuk mengatasi masalah-masalah di wilayah operasi minyak mereka yang mengalami konflik di propinsi Riau, Sumatra.
Caltex, sebuah perusahaan modal bersama antara Texaco dan Chevron, adalah produser minyak terbesar di Indonesia dengan hasil sekitar 690.000 barel perhari.
Selama bulan-bulan terakhir ini, kegiatan perusahaan telah terganggu oleh pemogokan, protes terhadap masalah tanah, dan pengaruh lingkungan.
Menurut juru bicara perusahaan, proses pendudukan yang berlansung selama sebulan di ladang minyak Kerang di Roka diakhiri pada akhir bulan Februari setelah adanya “tekanan” dari pasukan keamanan. Produksi di ladang minyak tersebut telah berhenti sejak tanggal 8 Februari.
Gelombang Protes Memaksa Caltex untuk mendatangkan Group 4
Menurut juru bicara perusahaan, Poedoyo Oetomo, perlindungan ladang minyak membutuhkan “manajemen khusus” yang mana Group 4 memiliki pengalaman untuk menanganinya.
Pada bulan berikutnya, penduduk desa dari Air Jaman, Kabupaten Mandau, telah mengambil alih pemboran minyak di ladang Duri, untuk memprotes terhadap penolakan perusahaan untuk membayar kompensasi tanah mereka dekat wilayah operasi. Aksi yang sama yang melibatkan ratusan penduduk desa juga dilaporkan di ladang minyak Bangko pada bulan April. Aksi tersebut merupakan kelanjutan insiden-insiden yang terjadi sebelumnya di tempat yang sama Di mana jalur pipa perusahaan telah dipotong yang menyebabkan kebocoran minyak yang cukup besar. Penduduk desa sebelumnya telah memblokade wilayah tresebut selama satu bulan, mencegah operasi-operasi di beberapa ladang dari 11 sumur minyak.
Pada bulan April, sekelompok pemuda lokal telah menduduki mobil perusahaan setelah gagal mendapatkan pekerjaan di Caltex.
Group 4 adalah perusahaan swasta, yang sebelumnya dimiliki oleh Inggris, tetapi sekarang ini telah digabungkan dengan perusahaan dari Denmark dengan markasnya di Kopenhagen. Operasi yang mereka lakukan di Indonesia dijalankan dari Wina. Pada bulan Februari, perusahaan menjanjikan akan memberikan prioritas kepada penduduk lokal saat menyewa staf keamanan untuk Caltex. Menurut manejer sumber daya manusia, Adiette Soedarmo, 900 staf, yang sebelumnya dipekerjakan oleh PT Tripatra, telah memulai bekerja untuk Group 4 sejak awalh bulan Februari.
Perusahaan tersebut memberikan pelayanan kepada perusahaan-perusahaan lain di Indonesia di Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan JAWA dan beroperasi di 50 negara di seluruh dunia.
Pada bulan April, DTE telah menulis surat kepada perusahaan untuk menanyakan tentang aktivitas mereka di Riau dan mengemukakan keprihatinan tentang pelanggaran HAM. Tak ada tanggapan yang diberikan sampai SEKARANG INI.
Perjuangan untuk Kontrol
Blok minyak Caltex CPP, telah menjadi subyek sengketa berlarut-larut antara pemerintahan daerah dan pusat, tentang siapa yang akan mengoperasikan blok tersebut segera setelah kontrak Caltex expire tahun ini.
Pada bulan April, pemerintah propinsi dikatakan bahwa mereka harus menyelesaikan 10% bagian di blok tersebut, dan meningkat menjadi 15% selama sepuluh tahun, dengan perusahaan negara Pertamina yang memiliki sisanya. Laporan terpisah mengatakan Pertamina sebelumnya telah menyetujui permintaan Caltex untuk memperpanjang kontraknya, sedikitknya lebih dari setahun. Perusahaan itu telah menyatakan bahwa mereka membutuhkan periode transisi sehingga bisa memberikan bimbingan terhadap operator baru.
Presiden Caltex Indonesia juga mengatakan bahwa perusahaan telah melakukan studi lingkungan (AMDAL) untuk menilai kerusakaan yang disebabkan oleh operasi-operasi mereka di wilayah sekitar blok CPP. “Kita akan menjamin untuk meninggalkan wilayah tersebut sebersih saat kita memasuki wilayah itu,” ujarnya. Sementara itu, DPRD di sekitar wilayah Sumatra Selatan telah menyerukan kepada pemerintah untuk mnyelidiki tuduhan perncurian minyak dari kabupaten Tapanuli Selatan oleh Caltex.
(Petromindo 10/Mar/01; 12/Feb/01; 5,14-20/Apr/01)