Beranda › Kampanye › Kawasan: Eropa/Inggeris › Tema: Tanah dan ketahanan pangan ›

bahan bakar nabati dan perkebunan sawit

Kebijakan agrofuel Uni Eropa memperburuk perubahan iklim dan menjadi faktor-faktor pendorong utama dari kerusakan hutan dan kepunahan keanekaragaman hayati, pencaplokan tanah dan konflik, serta pelanggaran hak-hak asasi manusia di negara-negara produsen seperti di Indonesia. Semakin banyak tanah pertanian untuk tanaman pangan dialihkan untuk tanaman penghasil bahan bakar kendaraan ketimbang memberi makan mereka yang kelaparan. [Baca lebih lanjut]

Eropa semakin mengandalkan minyak sawit untuk bahan bakar: data baru

9 September, 2013

Menjelang pemungutan suara penting minggu ini oleh para Anggota Parlemen Eropa mengenai agrofuel, penelitian terbaru menunjukkan betapa kebijakan Uni Eropa memicu impor minyak sawit jauh lebih tinggi dibandingkan yang dianggap sebelumnya.

Padahal ada bukti jelas bahwa minyak sawit berdampak buruk terhadap iklim. Selain itu, perusahaan-perusahaan perkebunan terlibat dalam pelanggaran hak-hak asasi manusia dan konflik lahan di negara-negara penghasil seperti Indonesia.

DTE mendesak Anggota Parlemen Eropa untuk mempertimbangkan manusia dan planet dalam pemungutan suara yang penting mengenai agrofuel

Surat berikut ini dilayangkan kepada Anggota Parlemen Eropa anggota Komisi Lingkungan, Kesehatan Masyarakat dan Keamanan Pangan (ENVI Committee). Sebagai latar belakang silakan lihat halaman kampanye agrofuel dan perkebunan sawit.

9 Juli 2013

Anggota Komisi ENVI yang terhormat,

Analisis DTE terhadap proposal Oktober 2012 dari Komisi Eropa

Info Terkini DTE tentang Agrofuel, April 2013, Bagian II

Info Terkini Agrofuel, DTE Desember 2011

Riset terbaru menunjukkan emisi ILUC sebagai ‘suatu kekhawatiran serius’

Berbagai studi ilmiah terbaru, yang diamanatkan oleh Komisi Eropa tahun ini, memberikan indikasi yang jelas bahwa agrofuel (bahan bakar nabati) bukan merupakan solusi ajaib sebagaimana yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan dan ‘ketidakpastian ilmiah’ tidak dapat lagi menjadi dalih yang sah untuk tidak melakukan tindakan.