Kalimantan

DTE 96-97, Desember 2013

Nama Wilmar tampak besar dalam urusan bahan bakar nabati Eropa-Indonesia. Perusahaan yang berbasis di Singapura ini menjual biodiesel buatan Indonesia ke Eropa serta menjual bahan baku kelapa sawit untuk membuat biodiesel di Eropa.

Siaran Pers oleh Down to Earth dan London Mining Network

London, Selasa 22 Oktober 2013

Dewan pengurus dari raksasa pertambangan BHP Billiton yang kontroversial rencananya akan dikecam dalam rapat umum tahunannya oleh seorang aktivis Indonesia atas tujuh konsesi batubara yang secara kolektif mencakup wilayah sebesar lebih dari 350.000 hektare di tengah-tengah hutan hujan yang relatif tak tersentuh di pulau Kalimantan. Sebagian dari proyek ini tumpang-tindih dengan wilayah konservasi transnasional Heart of Borneo, yang digambarkan oleh Bank Pembangunan Asia sebagai “paru-paru Asia Tenggara”.

DTE 93-94, Desember 2012

Agrofuel atau bahan bakar nabati seringkali dipromosikan oleh industri bahan bakar nabati, investor dan pejabat pemerintah sebagai cara untuk menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat pedesaan, tetapi bagaimana hal ini cocok dengan kenyataan bahwa bahan bakar nabati adalah bagian dari masalah perampasan tanah di negara-negara seperti Indonesia?

Siaran pers: Down to Earth, London Mining Network dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

London, 26 Juni 2013

Sebagian besar pembicaraan di pertemuan umum tahunan Bumi plc saat ini akan berpusat pada masalah finansial dan tata kelola yang serius perusahaan tersebut, namun sebenarnya masyarakat yang paling terkena dampak secara langsung dari operasi penambangan batubara Bumi-lah yang perlu didengar.

Siaran pers AMAN dan DTE

21 Mei  2013

Menyambut keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 16 Mei yang mengakui keberadaan hutan adat, AMAN dan DTE mengumumkan penerbitan buku Hutan untuk Masa Depan versi elektronik.  Edisi cetak buku ini akan terbit di kemudian hari.

Arahan DTE menyongsong kunjungan Presiden SBY ke Inggris, Oktober - November 2012

Arahan lengkap dengan kontribusi oleh DTE dan organisasi masyarakat sipil lainnya (hanya dalam Bahasa Inggris), klik di sini.

Berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjurus ke arah perampasan tanah dan sumber daya alam Indonesia oleh para pebisnis besar. Proses ini semakin meminggirkan masyarakat adat dan komunitas lokal Indonesia.