Beranda › Kawasan › Publikasi: Artikel buletin › Kawasan: Indonesia ›

Hutan dan kebakaran hutan

Adat dan Hutan

Down to Earth Nr 51  November 2001

Pada bulan April 2001, ICRAF dan AMAN menyelenggarakan serangkaian lokakarya tentang adat dan hutan-kebun (agroforestry). Rangkaian lokakarya tersebut difasilitasi oleh Dr. Marcus Colchester, direktur Forest Peoples Programme yang juga merupakan anggota Komite Manajemen DTE. Program tersebut didanai oleh BSP-Kemala. Berikut ini adalah draft laporannya, yang berjudul: "Adat dan Agroforestry: sejumlah refleksi".

Konferensi Tentang Penegakan Undang-Undang Kehutanan dan Pemerintahan

Down to Earth Nr 51  November 2001

Rakyat Mamberamo menentang pembangunan proyek waduk

Down to Earth Nr 50  Agustus 2001

Proyek Tangguh BP yang memacu meningkatnya ketegangan

Down to Earth Nr 50  Agustus 2001

Ketegangan yang meningkat di Papua Barat sehubungan dengan semakin kerasnya sikap militer terhadap "bahaya keamanan" di wilayah yang bersengketa itu tidak menjadikan persiapan pengembangan proyek gas Tangguh untuk berhenti. Proyek ini merupakan salah satu proyek raksasa BP (British Petroleum) di Papua Barat.

Pulp dan kertas menghadapi kesulitan

Down to Earth Nr 48  Februari 2001

Industri pulp di Indonesia tidak berkesinambungan baik secara finansial, sosial maupun ekologi, namun pemerintah Indonesia, pemerintah daerah dan para investor sama-sama menolak untuk bertanggung jawab.

Aceh: Ekologi Wilayah Perang

Down to Earth Nr 47  November 2000

Sumber daya alam adalah salah satu faktor utama yang melandasi perjuangan kemerdekaan di Aceh. Tetapi perampasan serakah selama beberapa dekade menyebabkannya habis terkuras.

Masyarakat adat dan Kendali Demokrasi

Down to Earth Nr 46  Agustus 2000

Hak dari puluhan juta masyarakat adat tidak mendapatkan pengakuan secukupnya dalam hukum Indonesia dan penduduk hutanlah yang paling dirugikan. Walaupun hukum adat sudah mendapat perhatian dalam Undang-undang Kehutanan 1999 dan produk hukum lainnya, hak tanah adat masih tidak diakui di wilayah hutan karena hutan digolongkan sebagai milik pemerintah.