Beranda › Publikasi › Publikasi: Artikel buletin › Kawasan: Internasional ›

Hutan dan kebakaran hutan

Pulp dan kertas menghadapi kesulitan

Down to Earth Nr 48  Februari 2001

Industri pulp di Indonesia tidak berkesinambungan baik secara finansial, sosial maupun ekologi, namun pemerintah Indonesia, pemerintah daerah dan para investor sama-sama menolak untuk bertanggung jawab.

Hutan: Masyarakat Berhadapan Dengan Penebang Kayu

Down to Earth Nr 45  Mei 2000

Masyarakat Adat yang hutannya sudah dijarah oleh perusahaan penebang kayu kini menuntut ganti rugi kerusakan. Dengan dicabutnya perlindungan yang mereka nikmati di bawah Presiden Suharto, kini perusahaan tersebut harus menghadapi hal ini dengan serius.

Perusahaan Pertambangan : Tunggu dan Lihat

Down to Earth Nr 44   Februari 2000

Perusahaan-perusahaan memberikan signal bahwa mereka akan menunda pengembangan investasi bila kondisi tidak membaik.

Protes di Pabrik Pulp PT TEL

Down to Earth Nr. 44 Februari 2000

Masyarakat sekarang ini sedang melampiaskan kemarahan mereka pada pabrik yang baru rampung dibangun di Sumatra Selatan.

Perusahaan kayu berebut menggunduli Siberut

Down to Earth Nr 44   Februari 2000

Kelanjutan perjuangan menentang Pabrik kertas pulp di Sumatra

Down to Earth No. 42, August 1999

Pembangunan pabrik kertas pulp PT Tanjung Enim Lestari (PT TEL) di Muara Enim, Sumatra Selatan senilai 1 milyar dolar hampir selesai dilaksanakan. Ancaman PHK massal pun akan segera terjadi pada ratusan pekerja kontrak di tempat itu.

Sebagian besar peralatan yang ada pun telah selesai dipasang. Kesemuanya didatangkan oleh perusahaan-perusahaan asal Skandinavia, Canada dan Jerman dengan dukungan perjanjian kredit ekspor pemerintah mereka masing-masing.

Perlawanan Terhadap UU Kehutanan yang baru

Down to Earth No. 42, August 1999

Sebelum DTE menerbitkan artikel ini, DPR telah mengesahkan UU kehutanan yang baru. Meskipun disertai dengan janji-janji reformasi, UU kehutanan ini ternyata masih bertumpu pada pengawasan bersifat top-down dan eksploitasi komersial. Oleh karena itu, kalangan LSM, akademisi kehutanan dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menuntut agar UU tersebut dicabut kembali karena mengingkari hak-hak adat dan dirancang tanpa proses konsultasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang berkepentingan.