Pada akhir era 1990-an, kalangan petani di Sumatera dan Kalimantan – difasilitasi oleh Yayasan Duta Awam (YDA) yang berbasis di Solo dan LSM AS Pesticide Action Network North America (PANNA) – memantau sebuah proyek Bank Dunia bernilai jutaan dollar yang dikenal sebagai Proyek Pembangunan Rawa Terpadu (ISDP). ISDP dimaksudkan untuk mengurangi dampak kemiskinan di area rawa yang menjadi lokasi transmigrasi dengan memperbaiki struktur pengaturan air, meningkatkan produksi tanaman pangan dan tanaman keras dan membangun atau memperbaiki fasilitas jalan dan air minum. Penelitian di lapangan mengungkap masalah besar dalam proyek tersebut, termasuk meningkatnya penggunaan dan ketergantungan pada pestisida kimia, pembangunan sistem irigasi yang tak tuntas, kurangnya transparansi dalam syarat-syarat pembayaran cicilan pinjaman, dan merajalelanya korupsi.

Setelah tiga tahun melakukan pemantauan partisipatif dan membuat rekomendasi kepada pemerintah Indonesia dan pejabat Bank Dunia, YDA dan kalangan petani di kawasan proyek mencapai perbaikan yang nyata dalam proyek tersebut. Perbaikan tersebut mencakup pelatihan dalam pengendalian hama terpadu (IPM) pada akhir tahun 2000, menempatkan “organisator masyarakat” untuk menanggapi keprihatinan petani, dan memerangi kebiasaan korupsi yang merebak dikalangan staf penyuluh pertanian setempat.

(Sumber: “Taking the World Bank to Task: A Case Study of Successful Community-Based Monitoring in Indonesia" Global Pesticide Campaigner, Vol. 11, No. 1, April 2001, yang akan segera tersedia di www.panna.org)

Kontak: Nila Adrianie di dutaawam@bumi.net.id atau Jessica Hamburger di jah@panna.org

IMF Mungkin akan Melanjutkan Pemberian Pinjaman kepada Indonesia

Dana Moneter Internasional (IMF) diperkirakan akan mengirim sebuah team ke Jakarta untuk menyusun draft Nota Kesepakatan (LoI) baru dengan pemerintah Indonesia. Pada dasarnya, Nota Kesepakatan adalah rangkaian program reformasi ekonomi yang dibebankan oleh IMF kepada negara-negara yang meminta bantuan keuangan kepada IMF.

Sejak Desember 2000, IMF menahan pencairan pinjaman senilai $400 juta kepada Indonesia karena keengganan pemerintah Indonesia mengikuti rekomendasi Panel Independen, yang beranggotakan tiga orang, yang ditugaskan oleh IMF. Panel tersebut menyarankan amandemen Undang-Undang Bank Sentral untuk mencegah campur tangan politik dalam kebijakan moneter. Berdasarkan proposal awal pemerintah Indonesia, badan pengawas dapat merekomendasikan kepada DPR pemecatan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang tidak mampu menjalankan tugasnya. IMF juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempublikasikan rekomendasi Panel.

Selain amendemen Undang-Undang Bank Sentral, IMF meminta agar pemerintah Indonesia menunda penerbitan obligasi sebesar US$500 juta yang didukung oleh pendapatan dari ekspor gas, dan agar pemerintah merevisi anggaran untuk menjaga defisit pada tingkat yang wajar, yaitu sekitar 3,8 persen dari GDP. Ketiga hal tersebut merupakan syarat utama dari IMF untuk melanjutkan kucuran pinjaman yang lama tertunda. Diharapkan pemerintah Indonesia menyetujui ketiga syarat itu untuk memulihkan kepercayaan investor sementara kondisi perekonomian negara terseok kepayahan, juga untuk mendorong lembaga-lembaga multilateral lainnya memberikan bantuan keuangan dan merestrukturisasi utang Indonesia yang jatuh tempo pada tahun 2001. Pada bulan April 2001 Kantor pusat IMF mengirimkan utusannya ke Jakarta untuk mengkaji pemenuhan persyaratan tersebut. Namun demikian, dalam kesempatan itu diputuskan bahwa IMF akan menunda lagi pencairan dana sebesar $5 juta.

Kegagalan IMF memecahkan masalah fiskal dan keuangan Indonesia dengan langkah-langkah penyesuaian struktural yang tidak populer itu, menggoyahkan kredibilitas mereka. Tapi, IMF malah menyalahkan Indonesia, dengan menuding ketidakstabilan politik dalam negeri sebagai kondisi yang mengganggu langkah-langkah yang dianjurkan IMF. (lihat juga Factsheet 13, Juni 2001)

(Sumber: Dow Jones Newswire, 21 Mei, 2001; Reuters, 21 Mei, 2001, Jakarta Post 2 Juni, 2001, Jakarta Post 14 Juni, 2001)

Kebijakan Lingkungan ADB akan Dirancang dan Dikonsultasikan

Setelah tiga puluh lima tahun beroperasi dan menghadapi kecaman yang semakin sengit tentang dampak-dampak yang merusak lingkungan dari proyek dan program mereka di kawasan Asia dan Pasifik, Bank Pembangunan Asia (ADB) akhirnya memutuskan untuk menyusun sebuah Kebijakan Lingkungan.

Kelompok-kelompok masyarakat sipil yang bergiat dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan ADB serta masyarakat awam yang terkena dampak proyek dan program yang didanai ADB perlu mempelajari secara cermat draft Kebijakan Lingkungan dan proses konsultasi tersebut. Dulu, kaji ulang dan pengembangan kebijakan ADB tidak sepenuhnya memadukan masukan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil juga tidak memetik pelajaran dari proyek dan program sebelumnya yang didanai oleh ADB. Selain itu, ADB memang terkenal buruk dalam menerapkan kebijakannya sendiri. (Lihat juga DTE Factsheet no. 12, Mei 2001)

Informasi tentang Kertas Kerja Kebijakan Lingkungan, Sintesis Komentar yang telah diterima oleh ADB tentang draft Kebijakan, begitu pula Strategi Konsultasi dapat dilihat di www.adb.org/Environment/Envpol/public.asp atau hubungi: environment@adb.org. Konsultasi publik di Indonesia diselenggarakan pada 12 Juni 2001 di Jakarta. ADB telah menunjuk Elly Rasdiani rasdiani@rad.net.id dan Amanda Akniode akniode@rad.net.id sebagai konsultan dalam konsultasi tersebut.

Sumber: Situs web ADB www.adb.org

Pengajuan Permintaan Inspeksi ADB Pertama

Satu-satunya cara agar ADB dapat diminta pertanggungan jawabnya atas dampak merugikan dari kiprah mereka adalah mekanisme akuntabilitas mereka sendiri, yaitu Fungsi Inspeksi. Melalui proses ini, masyarakat yang dirugikan dapat mengajukan permintaan inspeksi kepada Komite Inspeksi ADB untuk menyelidiki apakan proyek yang bersangkutan memenuhi persyaratan kebijakan ADB sendiri. Kebijakan Inspeksi ADB mulai berlaku sejak Oktober 1996, namun sampai sekarang, belum pernah teruji. (Untuk informasi, lihat www.adb.org/Inspection/default.asp) Pada April 2001 masyarakat yang terkena dampak Proyek Pengelolaan Limbah Air Samut Prakarn di Thailand yang didanai ADB mengajukan Permintaan Inspeksi kepada Komite Inspeksi (untuk informasi tentang proyek itu dan Permintaan Inspeksi, lihat www.bicusa.org). Kasus Samut Prakarn dapat menjadi ujian bagi keefektifan mekanisme tersebut.

Kelompok-kelompok masyarakat sipil di Indonesia dapat meminta kepada ADB untuk menerjemahkan Kebijakan Inspeksi ke dalam Bahasa Indonesia dan menyelenggarakan lokakarya Inspeksi di Indonesia. Hal ini dapat memberikan kesempatan belajar lebih banyak tentang berbagai perangkat advokasi bagi masyarakat dan kelompok yang terkena dampak proyek dan program ADB, sehingga mereka dapat menyuarakan keprihatinan mereka. Hubungi Jill Drilon, Sekretaris Komite Inspeksi di jdrilon@worldbank.org

(Sumber: www.bicusa.org, http://www.adb.org/Inspection/default.asp)

Proyek dan Program ADB yang sedang Dipersiapkan

Berikut ini adalah daftar usulan proyek dan program ADB untuk Indonesia yang berhubungan dengan ekologi dan sumber daya alam, dan sedang memasuki tahap persiapan. Beberapa di antaranya berbentuk hibah bantuan teknik (TA) yang akan digunakan untuk menyiapkan proyek. Lainnya berupa pinjaman untuk penerapan proyek.

Daftar di bawah ini ditujukan sebagai peringatan dini bagi kemungkinan dampak sosial, lingkungan dan ekonomi yang merugikan, sehingga kelompok-kelompok masyarakat sipil dan masyarakat yang rentan terhadap dampak tersebut dapat mengajukan keprihatinan mereka sedini mungkin dalam siklus proyek/program.

Informasi lebih banyak tentang usulan pinjaman tersebut dapat ditemukan di http://www.adb.org/Business/Opportunities/prpprjcs.asp lalu klik "Indonesia", atau hubungi

ADB Indonesia Resident Mission
Gedung BRI II, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Tel. (62-21) 251-2721
Fax. (62-21) 251-2749
Email: adbirm@adb.org

ENERGI

Rencana Pengembangan Sektor Gas:
Bantuan Teknik akan: (i) mengembangkan sebuah strategi untuk memperkuat kemitraan sektor swasta dalam pengembangan sektor gas di Indonesia; (ii) mengkaji ulang persyaratan kontrak eksplorasi dan produksi, serta menyarankan perubahan; (iii) mengembangkan suatu Rencana Induk Gas; dan (iv) mendukung pengembangan kapasitas kelembagaan untuk regulasi teknik di sektor minyak dan gas.
Masalah-masalah penting: pembagian pendapatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan antara sektor swasta dan pemerintah Indonesia.

INFRASTRUKTUR SOSIAL

Reformasi Perusahaan Air Minum:
Usulan Bantuan Teknik (TA) untuk Restrukturisasi dan Rehabilitasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) akan mendukung tahap ketiga kebijakan sektor penyediaan air minum dan kebersihan lingkungan yang diarahkan untuk mencapai komersialisasi dan privatisasi penyediaan air minum. TA akan membantu pemerintah Indonesia mengambil posisi sebagai regulator dan administrator sektor penyediaan air minum dan kebersihan lingkungan perkotaan. Pemerintah pusat akan berperan sebagai pendorong bagi PDAM untuk memberikan layanan air minum, pembuangan limbah, dan kebersihan lingkungan secara menyeluruh dengan berlandaskan pada asas komersial.
Masalah-masalah penting:
dampak-dampak swastanisasi terhadap karyawan perusahaan air minum; kepentingan konsumen dalam soal harga dan layanan air minum; jaminan untuk memperoleh air minum bagi kaum miskin dan kelompok masyarakat marginal; dampak lingkungan dari eksploitasi air; pembagian pendapatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan antara sektor swasta dan pemerintah pusat.

Sektor Penyediaan Air Minum dan Kebersihan Lingkungan:
TA mempunyai dua komponen: (i) layanan konsultasi, dan (ii) penelitian dan analisis. Dana TA akan digunakan untuk membayar konsultan yang akan bekerja selama 36 bulan. Konsultan akan menjamin kelangsungan pelayanan pemberian petunjuk (advisori) dan memfasilitasi pertukaran pengalaman antara badan-badan pemerintah, lembaga akademik dan lembaga lain, serta propinsi dan kabupaten dengan menitikberatkan pada propinsi-propinsi yang terlibat dalam Proyek. Komponen kedua dari TA akan terdiri dari sumber daya yang dialokasikan oleh Departemen Kesehatan, yang berkonsultasi dengan ADB, untuk survai, lokakarya, riset operasi dan penelitian yang mendukung reformasi sektor kesehatan.
Masalah-masalah penting: kemungkinan mengarah pada pola pengenaan biaya terhadap pemakai, yang kemungkinan tidak terjangkau oleh rakyat miskin dan kelompok-kelompok marginal.

Sektor Penyediaan Air Minum dan Kebersihan Lingkungan bagi Masyarakat Pedesaan:
Bantuan Teknik untuk Persiapan Proyek (PPTA) akan membantu pemerintah pusat mengembangkan dan menerapkan mekanisme penyediaan air minum dan kebersihan lingkungan yang memungkinkan komunitas-komunitas kecil di pedesaan dan kawasan pinggiran perkotaan untuk mengembangkan, mengoperasikan, dan memelihara sistem air minum dan kebersihan yang sesuai bagi kebutuhan mereka. TA juga akan mengidentifikasi dan menyiapkan proyek sektor penyediaan air minum dan kebersihan yang berbasis masyarakat.
Masalah-masalah penting:
tersedianya kelangsungan dana untuk mencapai mekanisme yang efektif; partisipasi komunitas dalam perancangan dan penerapan; kemungkinan persaingan dengan perusahaan-perusahaan air besar dalam mendapatkan sumber-sumber air.

Sektor Pengurangan Kemiskinan Perkotaan:
Bantuan Teknik (TA) akan membantu pemerintah Indonesia dalam mengidentifikasi dan menyiapkan proyek sektor bagi kabupaten untuk membangun sistem dan program pengurangan kemiskinan perkotaan, bekerja sama dengan pemerintah pusat, masyarakat sipil dan sektor swasta. TA akan memfokuskan pada rumah tangga miskin dan “berisiko” di sekitar 30 kota besar dan menengah di kawasan selatan Jawa Tengah dan Jawa Barat, serta di seluruh kawasan Sumatra. Pemerintah Indonesia memilih kawasan-kawasan tersebut karena indeks penyebaran kemiskinan perkotaan yang tinggi dan besarnya jumlah kaum miskin perkotaan, dan ADB telah membantu proyek di kawasan-kawasan tersebut.
Masalah-masalah penting:
skema pengurangan kemiskinan sebelumnya terbukti tidak dapat berkelanjutan dan tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan; dukungan keuangan yang tersendat-sendat dan kurangnya koordinasi antarlembaga telah mengurangi manfaat yang bisa diperoleh dari program serupa pada masa lalu.

LAIN-LAIN

Pengembangan Indikator-Indikator Utama Kemiskinan untuk Pemantauan Kemiskinan:
Bantuan teknik akan membantu Biro Pusat Statistik mengembangkan indikator-indikator utama kemiskinan dari sumber-sumber yang ada; mengembangkan kemampuan BPS untuk menyusun dan melaporkan secara rutin indikator-indikator utama tersebut kepada pemerintah Indonesia dan pihak-pihak yang terkait dalam masalah kemiskinan; melatih para pembuat kebijakan dalam menggunakan indikator-indikator utama tersebut; dan menguji kumpulan indikator-indikator baru kemiskinan dan kesejahteraan.