OMS minta UE untuk ‘menghentikan perampasan tanah Indonesia untuk bahan bakar hayati’

Para juru kampanye di luar gedung Parlemen Eropa, Strasbourg, September 2013

DTE 96-97, Desember 2013

Sebuah pemungutan suara yang menentukan tentang bahan bakar hayati di Parlemen Eropa pada 11 September 2013 telah gagal memperbaiki kebijakan yang cacat yang mendorong deforestasi, perampasan lahan dan pelecehan hak-hak asasi manusia, seraya menggerogoti kedaulatan pangan masyarakat di negara-negara produsen seperti Indonesia.

Emisi karbon yang meroket; hutan-hutan yang terbakar atau dibuldoser dan habitat alam liar yang rusak; mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan hancur, tanah leluhur mereka diambil tanpa izin. Di Indonesia, beban kehancuran dari revolusi bahan bakar hayati Uni Eropa tersebut jelas sekali dan sudah saatnya Eropa bertanggung jawab.

Ini adalah pesan yang disampaikan selama kampanye bersama antara OMS Indonesia dan internasional – termasuk Down to Earth – di Eropa pada September 2013, saat para Anggota Parlemen Eropa berkumpul untuk pemungutan suara mengenai amendemen terhadap Panduan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive, RED) dan Panduan Kualitas Bahan Bakar (Fuel Quality Directive, FQD) dari UE (lihat kotak). 

Indonesia sedang berencana untuk lebih melipatgandakan luas kebun kelapa sawit hingga mencapai sekitar 11 juta hektare saat ini. Menurut Sawit Watch, pemerintah telah menerbitkan konsesi awal, atau izin lokasi yang mencakup 26,7 juta hektare lahan untuk pengembangan minyak sawit, yang sepertiga di antaranya berada di lahan gambut.[1]

Persiapan menuju pemungutan suara September

Kembali ke Oktober 2012, Komisi Eropa (KE) mengusulkan amendemen kebijakan terhadap RED dan FQD yang telah lama ditunggu-tunggu.[2] Usulan itu berupaya membatasi dampak-dampak dari kebutuhan Eropa akan bahan bakar nabati dengan memasukkan dua amendemen kritis terhadap Panduan-panduan tersebut: 1) penetapan batas atas sebesar 5%[3] atas jumlah bahan bakar hayati berbasis tanaman pangan yang diizinkan dalam target energi terbarukan 10% untuk bahan bakar transportasi, pada 2020; dan 2) pelaporan – tetapi bukan penghitungan – emisi-emisi yang disebabkan oleh perubahan penggunaan tanah secara tak langsung (Indirect Land Use Change – ILUC) (lihat info terkini bahan bakar nabati April 2013 dari DTE untuk latar belakang lebih jauh).[4] Usulan tersebut bersifat positif dalam arti itulah pertama kalinya Komisi Eropa secara formal telah mengakui bahaya dari penggunaan pangan untuk bahan bakar dan dampak dari ILUC. Namun, DTE dan para ornop lainnya berpendapat bahwa amendemen-amendemen tersebut tidak beranjak cukup jauh untuk menangani dampak-dampak nyata dari bahan bakar nabati terhadap masyarakat dan lingkungan hidup di negara-negara produsen seperti Indonesia, dan juga tidak mengurangi emisi GRK.^[5]

Sebuah proses panjang

Dibutuhkan beberapa tahap negosiasi lanjutan sebelum amendemen-amendemen tersebut dapat disetujui dan berlaku menjadi undang-undang. Pertama, usulan itu harus dinegosiasikan oleh tujuh komite kunci dari Parlemen Eropa yang akan mengedepankan posisi mereka sendiri terhadap amendemen kebijakan tersebut. Usulan itu kemudian akan berlanjut untuk pemungutan suara pleno penuh oleh Parlemen Eropa pada 11 September 2013, yang berarti bahwa seluruh 766 Anggota Parlemen Eropa akan menyampaikan pendapatnya tentang amendemen mana yang akan diterima atau diubah.

Pada Juli 2013, Komite Lingkungan Hidup (Environment Committee, ENVI), yang ditugaskan untuk memimpin proses tersebut, menyampaikan posisi akhir mereka kepada para Anggota Parlemen Eropa. Posisi akhir tersebut mengandung sejumlah perubahan kritis terhadap usulan awal KE, termasuk penghitungan wajib (ketimbang hanya pelaporan) terhadap emisi ILUC baik pada RED maupun FQD, yang berlaku segera. Posisi akhir itu juga mengusulkan peningkatan batas atas pada bahan bakar nabati menjadi 5,5% (0,5% lebih tinggi dari usulan KE) tetapi yang penting, batas atas ini mencakup tidak hanya tanaman pangan tetapi juga seluruh tanaman berbasis lahan dan akan diterapkan pada keduanya, FGD dan RED – suatu amendemen penting yang akan memiliki dampak positif lebih banyak dalam hal membatasi Perubahan Penggunaan Tanah secara Tak Langsung secara keseluruhan. Secara umum, posisi ENVI adalah suatu perbaikan terhadap usulan KE, tetapi berbagai LSM mendesak para Anggota Parlemen Eropa untuk memperkuat amendemen-amendemen tersebut lebih lanjut dengan memperketat batas atas pada seluruh tanaman berbasis lahan menjadi 5% sebagai sebuah cara membatasi penggunaan bahan bakar berbasis lahan hingga hanya di atas tingkat penggunaan saat ini yang 4,7%. Tuntutan LSM untuk sebuah batas atas 5% adalah suatu usulan sementara pembatasan kerusakan, sebagai langkah menuju pengurangan konsumsi hingga nol secepat mungkin.

Terlepas dari kepemimpinan ENVI dalam proses tersebut, komite-komite lainnya memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi bagaimana para Anggota Parlemen Eropa memberikan suara. Komite Industri, Penelitian dan Energi (Industry, Research and Energy Committee, ITRE), yang lebih terbuka dalam menerima tuntutan industri bahan bakar hayati, menekan agar melemahkan usulan KE dan ENVI. ITRE menuntut batas atas sebesar 6,5%, bukti ilmiah yang lebih banyak sebelum mempertimbangkan pelaporan ILUC, dan menolak opsi-opsi untuk penghitungan ILUC secara keseluruhan.

Kunjungan keliling tentang bahan bakar nabati

Saat pemungutan suara bulan September di Parlemen Eropa di Strasbourg semakin dekat, kegiatan lobi semakin intensif dari kedua pihak yang berdebat itu. Dirasakan penting agar para ornop dan masyarakat tersebut dimobilisasi untuk melawan tuntutan-tuntutan dari lobi industri bahan bakar hayati generasi pertama dan untuk mendesak seluruh Anggota Parlemen Eropa untuk memberi suara untuk mendukung (atau memperkuat) usulan ENVI tersebut. Sebuah tim kampanye yang terdiri dari DTE, Watch Indonesia, FoE Eropa, Misereor, Sawit Watch dan WALHI, mengadakan kunjungan berkeliling selama dua minggu di Parlemen Eropa di Brussels dan Strasbourg untuk memastikan bahwa para Anggota Parlemen Eropa mendengar secara langsung tentang dampak-dampak dari kebijakan UE di lapangan di negara-negara produsen secara langsung dari para perwakilan OMS Indonesia. Melalui pertemuan-pertemuan publik, presentasi, wawancara media, dan diskusi dengan para Anggota Parlemen Eropa, kelompok-kelompok tersebut menyoroti empat masalah utama terkait bahan bakar nabati:

Bahan bakar nabati buruk bagi iklim

Jika dampak-dampak dari perubahan penggunaan tanah secara tak langsung (ILUC) diperhitungkan, sebagian besar bahan bakar nabati berarti emisi karbon lebih banyak, bukan lebih sedikit. Jika lahan gambut dipertimbangkan, minyak sawit dari Indonesia menjadi salah satu bahan bakar terkotor dari yang ada, karbonnya jauh lebih intensif daripada solar dari fosil. Kebijakan bahan bakar nabati yang saat ini berlaku mengabaikan hal ini.

Bahan bakar nabati mempromosikan perampasan lahan, pelecehan hak asasi manusia, konflik

Jutaan hektare lahan dirampas dari masyarakat di negara-negara seperti Indonesia untuk memenuhi permintaan bahan bakar nabati yang terus meningkat dari Eropa. Hak masyarakat adat atas Perizinan Atas Dasar Informasi Awal dan Tanpa Paksaan tidak dihormati. Pasukan keamanan dibawa masuk untuk menangani perlawanan masyarakat terhadap perampasan lahan oleh perusahaan-perusahaan besar, yang mengarah pada konflik-konflik kekerasan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Bahan bakar nabati buruk untuk keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup

Hutan dan keanekaragaman Indonesia yang berharga berada dalam ancaman yang serius dari ekspansi besar-besaran minyak sawit – yang sebagian didorong oleh permintaan bahan bakar nabati dari Eropa. Orangutan yang terancam punah kehilangan habitatnya saat hutan dikonversi menjadi minyak sawit. Pembakaran ilegal menciptakan asbut (asap kabut) yang mencekik Indonesia dan negara-negara tetangganya. Pertanian intensif dan penggunaan bahan kimia di perkebunan menyebabkan polusi sungai, kelangkaan air, degradasi lapisan tanah dan masalah-masalah kesehatan bagi para pekerja kebun.

Bahan bakar nabati tidak masuk akal secara bisnis atau pembangunan

Subsidi industri bahan bakar nabati yang sangat besar yang dibayar oleh para pembayar pajak di Eropa hanya menciptakan 3600 lapangan kerja langsung di seluruh Eropa pada tahun 2011, seraya menyebabkan kerusakan hutan dan emisi GRK yang lebih tinggi. Ini bertentangan dengan upaya ekonomi dan politik UE yang bertujuan mengurangi deforestasi di Indonesia. Kepedulian masyarakat yang meningkat terhadap dampak-dampak negatif membuat bahan bakar nabati menjadi sebuah investasi bisnis yang berisiko dan menggerogoti kewajiban UE utuk melakukan “pembangunan yang bertanggung jawab”.

Kelompok ornop tersebut menyerukan para Anggota Parlemen Eropa untuk memberi suara mendukung:

1. Penghitungan penuh terhadap seluruh emisi CO2 yang dihasilkan dari tanaman bahan bakar nabati yang meningkat (yang disebut ‘perubahan penggunaan tanah secara tak langsung’ / ILUC), melalui faktor-faktor ILUC dengan tanaman tertentu – untuk FQD serta RED. Inilah opsi kebijakan terbaik yang saat ini tersedia untuk tidak memberi motivasi bagi bahan bakar nabati yang bersifat kontraproduktif dalam mengurangi emisi karbon (khususnya minyak sawit).
2. Penghentian pertumbuhan bahan bakar nabati yang bersaing dengan tanaman pangan yang vital, dengan suatu batas atas yang sejati dan sehat (yakni 5% atau kurang yang berlaku bagi FQD dan RED) terhadap penggunaan bahan bakar nabati. Pilih batas atas yang serendah mungkin.

Dan, sebagai langkah-langkah selanjutnya:

• Suatu penilaian dampak sosial dan lingkungan hidup yang independen mengenai kebijakan bahan bakar nabati UE di negara-negara seperti Indonesia – dengan maksud untuk membuat kriteria keberlanjutan yang bersifat wajib, untuk tidak memasukkan bahan bakar nabati atau bahan baku bahan bakar nabati yang diimpor ke dalam UE yang tidak memenuhi standar lingkungan hidup dan hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip perdagangan yang adil.
• Langkah-langkah kebijakan menuju penghapusan bertahap terhadap seluruh bahan bakar nabati berbasis lahan, dan penghapusan bertahap terhadap berbagai subsidi, untuk menurunkan konsumsi mereka hingga nol secepat mungkin.
• Penerapan berbagai insentif kebijakan yang menjadikan transportasi kita ramah lingkungan yang sejati. Secara keseluruhan, berbagai kebijakan yang memusatkan perhatian pada pengurangan gas rumah kaca, penghematan energi besar-besaran, dan pengalihan moda transportasi akan menjadi cara yang lebih efektif terhadap mitigasi perubahan iklim, tanpa biaya-biaya sosial dan lingkungan hidup dari bahan bakar nabati.[7]

Hasil utama pemungutan suara

Para Anggota Parlemen Eropa memilih untuk menetapkan batas atas 6% terhadap penggunaan ‘bahan bakar hayati berbasis lahan’ (juga dikenal sebagai generasi pertama) untuk memenuhi permintaan bahan bakar Eropa. Karena bahan bakar hayati generasi pertama telah memenuhi porsi 4,7% dari pasar bahan bakar transportasi UE, para ornop menekan para Anggota Parlemen Eropa untuk membuat batas atas menjadi 5% untuk membatasi penggunaan saat ini, dan kerusakan yang disebabkannya, hingga hanya di atas level saat ini. Meski hanya lebih tinggi 1%, batas atas 6% tersebut yang dipilih oleh para Anggota Parlemen Eropa akan memiliki dampak besar bagi keamanan pangan dan kedaulatan pangan di beberapa negara termiskin dunia dan, menurut ornop internasional Actionaid, “akan membuat tanaman yang alih-alih berpotensi memberi makan bagi lebih dari 20 juta orang justru dibakar setiap tahun sebagai bahan bakar di dalam mobil.”^[9]

Para Anggota Parlemen Eropa memang memilih mendukung penghitungan emisi ILUC dalam Panduan Kualitas Bahan Bakar, tetapi ini tidak akan diberlakukan hingga 2020 dan tidak akan diberlakukan terhadap RED. Keputusan ini betul-betul tidak bertanggung jawab, sehingga masyarakat Eropa masih akan membayar subsidi yang tinggi dalam tujuh ke depan untuk mendukung biodiesel yang memiliki jejak karbon yang lebih besar ketimbang bahan bakar fosil.

Para Anggota Parlemen Eropa menyokong target 2,5% untuk bahan bakar hayati generasi kedua, yang dibuat dari sumber-sumber nonpangan seperti limbah pertanian, kotoran dan alga. Mereka juga memilih mendukung ‘penghitungan berganda’ terhadap bahan bakar hayati maju – yang berarti bahwa bahan bakar maju tertentu dapat dihitung 2 atau 4 kali terhadap target-target energi terbarukan. Perubahan-perubahan ini mengirimkan sebuah sinyal positif kepada industri untuk berpindah dari bahan bakar hayati generasi ke-1 dan menuju generasi ke-2.

Keputusan penting lainnya adalah sebuah target 7,5% terhadap porsi bioetanol di dalam bahan bakar hayati – yang memberi sinyal sebuah peralihan dari biodiesel ke bioetanol. Sementara peralihan dari biodiesel tersebut akan menjadi sebuah langkah positif bagi negara-negara seperti Indonesia, yang menyediakan minyak sawit untuk biodiesel, hal itu menjadi berita buruk bagi negara-negara yang menderita akibat dampak lingkungan hidup dan hak-hak asasi manusia dari perkebunan untuk tanaman bioetanol.

Berbalik arah

Pemungutan suara itu sangat tipis hasilnya dan banyak Anggota Parlemen Eropa mengakui dan bertindak berdasarkan keprihatinan Sawit Watch dan WALHI, tetapi sebuah kelompok inti Anggota Parlemen Eropa yang kuat mempengaruhi hasil tersebut hingga mendukung reformasi yang lebih lemah. Hasil ini tidak akan membawa keringanan bagi masyarakat yang menderita akibat dampak-dampak dari kebijakan bahan bakar nabati UE di lapangan – sebuah tindakan berbalik arah yang mengecewakan terhadap janji-janji UE untuk memperbaiki kebijakannya yang gagal.

“Para Anggota Parlemen Eropa telah mengabaikan keprihatinan jutaan orang Indonesia mengenai dampak-dampak dari kebijakan bahan bakar nabati UE terhadap tanah dan penghidupan mereka. Pemungutan suara ini akan memperburuk deforestasi, perampasan lahan dan pelecehan hak-hak asasi manusia di Indonesia,” kata Nur Hidayati dari WALHI.[10] UE telah kehilangan kesempatan penting untuk memperbaiki aspek-aspek yang paling merusak dari kebijakan bahan bakar hayatinya dan sekali lagi, telah memprioritaskan industri dan perdagangan di atas masyarakat dan lingkungan hidup.

Reaksi Indonesia

Kampanye tersebut menghasilkan reaksi-reaksi yang keras di Indonesia, dengan tuduhan-tuduhan negatif terhadap para ornop lokal maupun luar negeri karena menyuarakan keprihatinan mereka tentang industri-industri pulp dan kertas dan minyak sawit. Beberapa hari setelah pemungutan suara pada 11 September tersebut, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyerukan pemerintah untuk memainkan peran penting dalam mengusir LSM, khususnya dari luar negeri, yang menyerang industri-industri pulp dan kertas dan minyak sawit. Dia mendesak industri-industri ini untuk melawan citra negatif tersebut dengan bersikap lebih proaktif dalam mempromosikan pengoperasian mereka yang lebih ramah lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup setuju bahwa para ornop – khususnya yang dari luar negeri – dengan sengaja membesar-besarkan masalah lingkungan hidup dengan tujuan mencegah pembangunan industri-industri pulp dan kertas dan minyak sawit Indonesia, dan seharusnya tidak diizinkan untuk terus melakukan hal ini.[13]

Reaksi ini, dan perdebatan di Indonesia tentang bahan bakar hayati dan dampak-dampaknya terhadap kebijakan UE, adalah sebuah sinyal bahwa pesan-pesan Sawit Watch dan WALHI tersebut disuarakan secara efektif di Eropa. Selain itu, diskusi-diskusi tentang bagaimana memperbaiki sistem penyelesaian sengketa dari Forum Meja Bundar tentang Kelapa Sawit Berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil) telah mendapat dorongan ekstra oleh kampanye Eropa tersebut. Sebuah resolusi yang dirancang oleh Sawit Watch, yang juga anggota RSPO, baru-baru ini disetujui pada pertemuan terakhir organisasi itu di Medan.
 

Apa yang terjadi selanjutnya?

Hasil-hasil dari pemungutan suara Parlemen Eropa (‘pembahasan pertama’) harus disampaikan ke Dewan Menteri (yakni Negara Anggota) untuk peninjauan lebih lanjut sebelum ditetapkan menjadi peraturan. Untuk mempercepat proses tersebut, Pelapor Corinne Lepage meminta mandat dari Parlemen untuk segera maju bernegosiasi dengan Dewan tersebut – tetapi usulannya ditolak oleh satu suara. Sebagai gantinya, sebuah kelompok Anggota Parlemen Eropa membuat usulan tandingan untuk mengembalikan amendemen-amendemen tersebut ke Parlemen Eropa untuk ‘pembahasan kedua’, menyusul peninjauan Dewan tersebut – dan dimenangkan oleh dua suara. Ini adalah momen kritis dalam proses tersebut, yang dapat menyebabkan penundaan tanpa batas dalam memperbaiki kebijakan tersebut.

Penundaan lebih lama

Bola sekarang (Desember 2013) ada di tangan Dewan UE karena mereka menyelesaikan pembahasan pertama dari amendemen-amendemen kebijakan tersebut. Dewan tersebut memiliki kesempatan untuk memperkuat amendemen-amendemen tersebut, tetapi posisi Parlemen Eropa telah membelah negara-negara Anggota. Para pemain kunci seperti Inggris, Belanda, Belgia dan Finlandia dilaporkan ingin sekali melihat batas atas tersebut dikurangi, tetapi hanya untuk tanaman pangan. Yang lainnya, seperti Jerman, menolak bersuara lantang secara terbuka tentang posisi mereka atau menekan agar batas atas tersebut ditingkatkan menjadi 7% atau bahkan 8%. Beberapa negara anggota mendorong untuk tidak memasukkan faktor-faktor ILUC dari kebijakan tersebut secara bersama-sama.

Debat yang masih berlangsung itu berarti bahwa Dewan tidak akan menyelesaikan posisi mereka dan menyetujui untuk mengembalikan ini ke Parlemen Eropa untuk peninjauan akhir (pembahasan kedua) hingga pertengahan Desember 2013. Dengan pemilihan Parlemen yang ditetapkan pada April tahun depan dan para Komisioner baru akan menempati kursi-kursi mereka, tampaknya tidak mungkin dihasilkan sebuah persetujuan sebelum 2015.

Jadi apa arti semua ini? Secara singkat, UE telah berhasil mengerem kemajuan positif terhadap perbaikan kebijakan bahan bakar hayati selama sedikitnya satu tahun lagi, dengan mengabaikan bukti ilmiah akan dampak-dampak yang menghancurkan dari kebijakan tersebut. Penundaan lebih lama memungkinkan lebih banyak waktu bagi lobi industri untuk membangun tekanan terhadap para pembuat kebijakan untuk melemahkan atau meniadakan amendemen-amendemen tersebut. Penundaan tersebut juga menciptakan ketidakpastian lebih lanjut bagi investasi dalam alternatif-alternatif energi terbarukan yang lebih inovatif, termasuk bahan bakar maju yang berkelanjutan. Masih lebih buruk, hal itu meningkatkan risiko harga pangan yang lebih tinggi, emisi karbon yang lebih banyak dan konflik-konflik lahan di negara-negara produsen seperti Indonesia.

Informasi lebih lanjut: Clare McVeigh dteproguk@gn.apc.org