Switch to English


Down to Earth No.76-77, Mei 2008

Perusahaan-perusahaan multinasional antri untuk mengambil keuntungan dari sumberdaya di Papua Barat

Dari tahun ke tahun Laba dari sumberdaya tambang terus meningkat


Gedung Konferensi Westminster yang bertetangga dengan gedung parlemen Inggris dan Westminster Abbey tampak sangat jauh dari kenyataan di kota baru Timika atau para nelayan udang di Teluk Bintuni, Papua Barat. Meskipun demikian, setiap tahun di gedung itu berlangsung pertemuan tahunan pemegang saham Rio Tinto PLC, perusahaan pemegang saham 40% pada tambang Grasberg di dataran tinggi Papua Barat yang terus berkembang. Di sana dewan direktur Rio Tinto mengumumkan keuntungan yang diperoleh dari operasi tambang mereka di seluruh dunia. Diuntungkan oleh peningkatan harga komoditas yang terutama disebabkan oleh berkembang pesatnya perekonomian di Cina dan India, Rio Tinto dan perusahaan lain sejenisnya sedang mengalami panen raya yang hampir tak tertandingi oleh keuntungan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 perusahaan memperoleh keuntungan US$7,4 milyar, sebuah catatan tahunan yang sangat menakjubkan.

Demikian juga meningkatnya harga energi telah menyebabkan perusahaan minyak multinasional BP terus mendulang keuntungan yang semakin besar, walaupun kekuatiran akan keselamatan operasional perusahaan juga meningkat. Pada tahun 2007 perusahaan memperoleh keuntungan US$17,29 milyar. Pabrik gas cair alam (LNG) Tangguh di pantai Bintuni yang segera akan mulai beroperasi pada akhir tahun ini sudah dapat dipastikan juga akan menambah keuntungan tersebut.

Lalu apa yang terjadi di balik keuntungan yang begitu besar tersebut? Seperti yang telah terekam pada DTE sebelumnya, banyak pertanyaan mengenai hak asasi manusia, dampak sosial dan lingkungan yang perlu diajukan.


Meningkatnya kehadiran militer di sekitar proyek BP Tangguh

Pada pertemuan Panel Penasehat Independen untuk Tangguh (TIAP) yang diselenggarakan pada tanggal 22 April 2008 di London, keprihatinan mengenai hal tersebut diangkat ke permukaan. Dalam pertemuan tersebut salah seorang hadirin membawa dan menunjukkan foto seorang pria Papua yang menjadi korban pemukulan oleh pihak keamanan Indonesia. Situasi politik di sekitar lokasi proyek BP cenderung bertentangan dengan kesan peningkatan kondisi sosial ekonomi yang tenang dan damai seperti yang digambarkan perusahaan. Panel TIAP juga mengungkapkan adanya penambahan 100 personil TNI ke Bintuni dan 30 personil ke Babo, dua kota kecil di Teluk Bintuni. Ditambahkan bahwa kota-kota dan desa-desa di sekitar proyek Tangguh mengalami pembengkakan jumlah penduduk baru yang berbondong datang untuk memetik keuntungan ekonomi dari keberadaan proyek tersebut. . Kondisi perkembangan tersebut menjadi keprihatinan mengingat adanya kesamaan pola dengan yang terjadi di Freeport/tambang Grasberg Rio Tinto di Timika, yaitu terjadinya gelombang masuk penduduk baru dan militerisasi. BP sangat keberatan dibandingkan dengan Freeport, mengingat Freeport/Rio Tinto telah dikecam keras atas kedekatan dengan militer dan polisi di sekitar pertambangan. (lihat DTE 57 (Bahasa Inggeris))

Hasil pengamatan TIAP tersebut menimbulkan keraguan atas efektifitas penjagaan keamanan BP melalui sistem pengaman terintegrasi berbasis masyarakat (Integrated Community based Security), yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya militerisasi.


BP, Tangguh dan Perubahan Iklim

Keprihatinan lain yang ditujukan kepada BP adalah tentang dampak lingkungan. Mengingat produksi LNG Tangguh akan dimulai pada akhir tahun ini, intensitas arus pengapalan akan meningkatkan resiko polusi di daerah sekitarnya dan sebagai akibatnya kapasitas penangkapan ikan nelayan setempat akan semakin terancam.

Keprihatinan berikutnya adalah mengenai emisi karbon. BP telah menyatakan niatnya untuk meminimalkan keluaran CO2 dari kegiatannya di seluruh dunia. Namun pengakuan ramah lingkungan ini dapat disangkal oleh fakta bahwa 'model pengembangan operasi tingkat dunia' yang diaku Tangguh masih belum memiliki rencana untuk menerapkan sistem penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS). TIAP telah menyerukan agar pemerintah Indonesia mengadakan studi kelayakan terhadap proyek Tangguh. Meskipun demikian, staf dari BP Indonesia telah mengungkapkan kepada DTE bahwa tidak adanya kemajuan dalam hal ini terutama adalah disebabkan oleh faktor biaya. Mereka mengatakan bahwa pemerintah Indonesia lah yang harus menanggung biaya dan bukan BP. Memang sejak Tony Hayward menjabat sebagai CEO BP yang baru, sikap perusahaan ini terhadap isu lingkungan tampak mundur. Contoh jelas dalam hal ini adalah pembelian 50% pasir ter (bitumen) berpolusi tinggi dari proyek Sunrise di Kanada yang kontroversial. Mengingat keuntungan besar yang diperoleh BP, sangat memalukan bahwa BP masih terus menolak mengimplementasikan teknik yang memungkinkan pengurangan emisi karbondioksida secara signifikan dari proyek Tangguh. (lihat DTE 73 (Bahasa Inggeris))


BP dan Pembangunan yang Berkelanjutan " sebuah kemungkinan yang realistik?

Pendekatan BP pada pengoperasian proyek Tangguh mengisyaratkan langkah yang semakin menjauh dari 'niat baik' perusahaan tersebut yang selama ini dikemukakan untuk meyakinkan publik baik di Indonesia maupun di Inggris. Kasus masyarakat nelayan di desa Tanah Merah mencuat setelah isu tersebut dimuat dalam terbitan lokal Suara Perempuan Papua. Tanah Merah adalah sebuah desa di wilayah selatan Teluk Bintuni yang digusur untuk mendirikan lokasi utama proyek. Artikel tersebut bersuara kritis terhadap situasi yang dihadapi penduduk yang dipindahkan dan juga terhadap langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk memberikan alternatif penghidupan yang baru. DTE telah mendengar dari anggota panel TIAP dan staf BP Indonesia bahwa banyak rumah baru yang dibangun di Tanah Merah Baru sekarang ini kosong dan banyak perlengkapan yang diberikan oleh BP telah dijual (sebagai contoh adalah perahu motor yang diberikan kepada penduduk nelayan). Situasi tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa meskipun telah menunjukkan itikad baik upaya BP untuk berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat tidak mencapai hasil yang diinginkan. Mungkin hal tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan antara realitas perusahaan multinasional besar dengan kondisi penduduk lokal terlalu lebar untuk dijembatani dengan cara tersebut, dan bahwa keberadaan Tangguh masih tetap merupakan ganjalan bagi masyarakat dan lingkungan setempat. Pada akhirnya, hasil dari upaya BP hanya berujud uang tunai dari hasil penjualan perahu motor yang bersifat jangka pendek dan bukannya pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan terkelola di Papua.

Tangguh dan masa depan pengawasan proyek yang independen Senator Mitchell, ketua TIAP, dengan gigih mempertahankan catatan prestasi BP ketika masalah-masalah tersebut di atas dipertanyakan. Ia menyatakan bahwa situasi di Tangguh sama sekali tidak seperti itu. Apapun realitasnya, cukup memprihatinkan bahwa sebagian anggota TIAP semakin tampak bersikap seperti anggota dewan pimpinan BP, bukannya lembaga yang benar-benar independen yang mengawasi proyek tersebut secara kritis. Rekomendasi terakhir dari laporan TIAP terbaru dalam "Informasi Publik" menunjukkan adanya kekaburan batasan antara BP dan TIAP, laporan itu memberikan berbagai rekomendasi mengenai bagaimana BP dapat "mempublikasikan manfaat yang dihasilkan dan memperbaiki kesalahpahaman mengenai proyek tersebut"

DTE baru-baru ini ikut menandatangani surat yang ditujukan kepada manajemen BP yang menggugat bahwa pengamatan yang cermat dari pihak luar sangat diperlukan selama proyek berlangsung. Masih harus dibuktikan bagaimana komitmen BP untuk memfasilitasi pengamatan yang independen terhadap operasi mereka di Papua Barat.

Kerusakan lingkungan di Papua Barat Sebaliknya, Freeport-Rio Tinto tidak mungkin mengklaim harapan setinggi BP. Dengan menyediakan investasi tambahan untuk melakukan perluasan pertambangan Grasberg, Rio Tinto membeli perusahaan dan tambang yang memiliki banyak catatan berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan sosial. Investasi tersebut telah memastikan bahwa warisan kerusakan yang ditimbulkan Freeport masih akan terus berlanjut paling tidak sampai 30 tahun mendatang. 'Prestasi' tersebut dikecam dalam pertemuan pemegang saham pada bulan April ini baik di London maupun Brisbane. Bukannya mencoba mencari jalan perbaikan, seperti juga kasus BP, pihak manajemen justru mengambil langkah-langkah mundur.

Ketika dipertanyakan mengenai dampak dari pembuangan limbah melaui alur sungai pada pertambangan Grasberg, dewan direktur Rio Tinto masih bersikeras bahwa hal tersebut merupakan solusi terbaik yang paling memungkinkan, sangat berbeda dengan pernyataan sebelumnya bahwa pembuangan tersebut merupakan metode yang 'tidak ideal'*. Banyak organisasi termasuk World Vision, Oxfam dan serikat buruh telah menuntut agar praktek tersebut dihentikan. Bahkan BHP Biliton sekalipun, sebuah perusahaan pertambangan lain yang biasanya tidak dikenal beroperasi dengan praktek-praktek yang baik, menyatakan akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah menggantikan sistem pembuangan limbah ke sungai atau ke dasar laut. (lihat juga Berita ringkas pertambangan)

Dengan tingkat keuntungan yang dilaporkan oleh Rio Tinto, bagaimana mungkin perusahaan tersebut masih terus saja melaksanakan praktek-praktek yang merugikan lingkungan? Apakah Freeport-Rio Tinto sungguh membayangkan karena kurangnya pengawasan lingkungan dan sedikitnya organisasi masyarakat di Papua Barat yang dapat bersuara keras maka tidak ada yang akan peduli? Dengan ditariknya dana pensiun pemerintah Norwegia dari investasi di Freeport, mungkin tekanan untuk perubahan akhirnya akan menjadi terlalu kuat dan tidak mungkin lagi diabaikan oleh perusahaan.


Dampak pertambangan Grasberg terhadap manusia

Bagaimanapun juga, catatan buruk Freeport-Rio Tinto pada pertambangan Grasberg tidak hanya berkaitan dengan lingkungan. Seperti yang telah disebutkan di depan, kolusi antara perusahaan dengan pasukan keamanan Indonesia telah didokumentasikan dengan baik. Insiden-insiden kekerasan yang terjadi baru-baru ini di sekitar pertambangan menggambarkan lebih jauh ketegangan sosial yang dipicu oleh aktivitas perusahaan. Survival International melaporkan bahwa pada pada tanggal 5 Desember 2007 dua perempuan telah ditembak mati dan yang satu orang lagi luka-luka ketika melakukan protes di sekitar tambang. Baru-baru ini 19 orang penambang ilegal tewas tertimpa longsoran tanah sewaktu mereka mendulang emas limbah dari pertambangan Grasberg. Meskipun juru bicara Freeport-Rio Tinto mengelak tanggung jawab perusahaan atas terjadinya peristiwa tersebut, dengan mengatakan bahwa para penambang liar tersebut beroperasi di luar kawasan perusahaan, tampak bahwa peristiwa tragis semacam itu semakin sering terjadi di sekitar area pertambangan.


Masa depan Eksploitasi Sumberdaya alam di Papua Barat

Meskipun sejarah keberadaan dua proyek besar tersebut berbeda, mewakili dua masa berbeda dalam ekploitasi sumberdaya alam di Papua Barat, masa depan mereka tampaknya semakin saling terkait. Kedua proyek tersebut dirancang untuk menghasilkan keuntungan yang melimpah bagi para pemegang sahamnya di Inggris, Amerika dan Australia dan dalam proses berkembang lebih luas. Pada saat yang sama, kedua perusahaan beroperasi pada lingkungan yang tidak cocok dengan teknologi yang digunakan, dan sisi yang paling buruk, operasi perusahaan dilakukan dengan mengorbankan dan bertentangan dengan kehendak masyarakat setempat. Bagaimanapun, dengan meningkatnya kesadaran akan dampak perubahan iklim serta ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang ditimbulkan proyek semacam itu, komunitas masyarakat global mulai sadar akan aktivitas perusahaan-perusahaan seperti BP dan Freeport-Rio Tinto di Papua Barat.


Kesepakatan tambang Nikel Rio Tinto di Sulawesi

Rio Tinto dan pemerintah Indonesia telah menyetujui klausul pajak untuk proyek tambang nikel senilai US$2 milyar di Sulawesi. Proyek tersebut akan menjadi investasi besar pertama di bidang pertambangan di Indonesia untuk beberapa tahun mendatang. Rencana yang dicanangkan adalah untuk memproduksi 46.000 ton nikel per tahun dengan potensi untuk ditingkatkan menjadi 100.000 ton per tahun. Rio Tinto menyatakan bahwa kandungan yang begitu besar memungkinkan proyek tersebut untuk beroperasi selama 40 sampai 100 tahun.

(Sumber: AP 29/Apr/08; www.riotinto.com/ourapproach/217_features_7741.asp. Lihat juga DTE 70 (Bahasa Inggeris).


* Untuk informasi lebih rinci mengenai kajian sistem pembuangan limbah tailing pertambangan Grasberg lihat Laporan tahun 2006 mengenai pertambangan Rio-Tinto yang disusun oleh WALHI (www.eng.walhi.or.id/kampanye/tambang/frpt-report-may-06/).

(Sumber: Laporan TIAP ke-6 Report tentang Proyek LNG Tangguh, dapat dilihat di www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9004751&contentId=7008791; 'Hidup dalam Sangkar Emas' Suara Perempuan Papua, Edisi 19, Tahun 4(2008), Laporan Walhi tentang Freeport-Rio Tinto, di www.eng.walhi.or.id/kampanye/tambang/frpt-report-may-06/; Mineral Policy Institute, Australia, laporan tentang Rio Tinto AGM 2008 di Brisbane, Australia; 'Suharto and the rape of West Papua', TAPOL Bulletin No.188/189, Maret 2008; Survival, News Archive, 'Police arrest, torture and kill Papuan tribal people' 14 Desember 2007; ANC News Online 7 Mei 2008, 'Papua landslide death toll rises to 19')



Daftar isi Buletin DTE     DTE Homepage     Advokasi     Link