BP Tangguh, setelah dua tahun

BP-Tangguh LNG operation in Bintuni Bay, West Papua

DTE 89-90, November 2011

Informasi terkini mengenai keadaan di proyek raksasa gas dan LNG di wilayah Kepala Burung Papua Barat, yang dioperasikan oleh perusahaan energi multinasional dari Inggris, BP.

Lebih dari dua tahun telah berlalu sejak proyek gas alam cair (LNG) Tangguh mulai berproduksi, tapi pertanyaan mengenai BP dan proyeknya senilai US$5 milyar di Teluk Bintuni, Papua Barat, itu masih menggantung.

Peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain tahun lalu menimbulkan pertanyaan yang kurang menguntungkan bagi BP. Bencana minyak Teluk Meksiko menggarisbawahi tingginya biaya lingkungan dan sosial dari pengeboran minyak dan gas. Dalam hal Papua Barat, biaya ini kurang terlihat oleh dunia luar karena akses atas berita mengenai Tangguh susah diperoleh akibat sulitnya transportasi dan komunikasi di wilayah itu.

Meskipun terdapat risiko sosial, HAM dan lingkungan, BP terus memaksakan rencananya untuk memperluas proyek LNG Tangguh: ’kereta’ produksi ketiga akan dibangun tahun 2014, menyusul dua kereta lain yang sudah berproduksi.

BP juga telah memperoleh konsesi eksplorasi lepas pantai untuk minyak dan gas di Laut Arafura, di selatan Timika, dan diduga akan merencanakan untuk mendapatkan konsesi minyak dan gas lagi di daerah sekelilingnya. Ditambah dengan empat kontrak gas metana batubara (coal bed methane) di Kalimantan Tengah dan satu kontrak proyek gas di Kalimantan Timur,[1]  yang baru ditandatangani, maka komitmen BP untuk memperluas kepentingannya di Indonesia semakin jelas.[2]

Permintaan akan LNG dari luar negeri tetap tinggi, sementara LNG Tangguh diekspor ke pasar Cina, A.S. dan Korea Selatan. Jepang dan Taiwan juga merupakan importir potensial untuk LNG Tangguh. Selain itu, BP telah melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak untuk mulai memasok LNG ke pasar Indonesia. Ada laporan mengenai kontrak potensial untuk memasok LNG ke pembangkit listrik di Sumatra Utara[3] dan bahkan kemungkinan untuk memasok LNG untuk pabrik petrokimia baru yang diusulkan di Papua Barat sendiri.[4]

Jelas bahwa permintaan atas pasokan energi yang semakin besar mendorong Indonesia untuk mencoba memenuhinya, khususnya melalui proyek Tangguh. BP dan rekan Indonesianya BPMigas tengah berusaha untuk memanfaatkan keadaan ini.

Sementara itu, dengan latar belakang pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia,[5] dorongan untuk mendapatkan keuntungan dan pertumbuhan yang lebih besar semakin kuat dengan adanya pengumuman bahwa pemerintah Indonesia tengah melakukan negosiasi ulang harga kontrak penjualan LNG dengan salah satu konsumen Tangguh terbesar, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).[6]

Tangguh sebagai ‘pembangunan’ dari atas ke bawah dan peran TIAP

Awan gelap yang menyelimuti ufuk di balik sumber keuntungan energi Teluk Bintuni ini adalah situasi politik yang berbahaya yang kini berkembang di Papua Barat. Selama bertahun-tahun, DTE telah melaporkan situasi HAM di Papua Barat dan menyoroti perlunya pemerintah dan perusahaan mempertimbangkan masyarakat setempat dalam pembuatan prakarsa baru dan penentuan kebijakan pemerintah. DTE telah menyerukan secara terus menerus agar pembangunan harus mengakar dan menjawab kebutuhan, kepentingan dan prioritas masyarakat setempat. Sementara itu, proyek raksasa seperti BP Tangguh terus didorong dengan alasan untuk membawa kemajuan dan pembangunan bagi Papua Barat, meskipun tujuan utama mengeruk sumber daya alam adalah untuk memenuhi permintaan akan energi dan pasar dari negeri yang teramat jauh. 

Sejak dimulainya proyek Tangguh, DTE, bersama dengan berbagai ornop dan organisasi masyarakat sipil, telah menghadiri pertemuan Majelis Penasehat Independen Tangguh (TIAP) guna mendorong BP agar mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam, serta untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat setempat atas perusahaan raksasa ini. TIAP dibentuk oleh BP tahun 2002 untuk “memberikan nasihat eksternal kepada pengambil keputusan senior terkait dengan aspek non-komersial proyek LNG Tangguh”. Kemandirian dan efektivitas proses TIAP semakin dipertanyakan. Tahun 2009, Lord Hannay, salah seorang anggota majelis TIAP, menuduh beberapa ornop berteriak-teriak tak beralasan untuk mencari perhatian atas situasi HAM di Papua.

Dua tahun telah berlalu, meskipun BP Tangguh telah melakukan usaha untuk melindungi diri dari beberapa masalah terkait dengan kegiatannya di Papua Barat, tampaknya proyek itu tak akan dapat menghindari terperosok dalam masalah yang lebih luas di Papua.

Konflik, pembunuhan, mogok kerja dan korupsi terus menghantui tambang Rio Tinto-Freeport dekat Timika[7] dan meningkatnya kekerasan di Papua secara umum berarti masalah semakin mendekati Tangguh.

Komisi HAM Asia baru-baru ini melancarkan aksi mendesak mengenai penahanan dan pemenjaraan sejumlah aktivis dengan dakwaan ’pemberontakan’ karena mengibarkan bendera bintang kejora di ibukota wilayah Manokwari.[8] Di awal September, jurnalis yang meliput protes pemilik tanah adat dipukul oleh kepala distrik di Sorong Selatan dan asistennya dan ditekan agar membuat berita yang menguntungkan mereka.[9]

Kejadian-kejadian tersebut tidak berhubungan langsung dengan BP Tangguh, tetapi menjadi bukti meningkatnya ketegangan dan ketidakpuasan di wilayah itu pasca Konferensi Damai di bulan Juli (lihat artikel terpisah) dan perkembangan politik lainnya. Masih banyak ketidakpuasan lain terkait dengan gagalnya Otonomi Khusus untuk mengangani masalah Papua. Masalah keseimbangan jumlah penduduk lokal dan pendatang juga menambah ketegangan. Laporan terbaru mengenai situasi umum di Papua Barat meramalkan bahwa penduduk asli, yang sekarang berjumlah sekitar setengah dari seluruh penduduk, akan kalah jumlahnya menjadi dua banding satu dibandingkan dengan jumlah penduduk pendatang  dalam waktu sepuluh tahun mendatang.[10]  Semua ketegangan ini hanya akan semakin parah dengan semakin terpinggirkannya penduduk asli setempat.

Pertanyaan untuk BP

Apakah peran keberadaan BP Tangguh dalam kaitannya dengan peningkatan rasa tidak puas dan konflik di Papua Barat? Dalam pertemuan TIAP terakhir, DTE mengajukan pertanyaan spesifik mengenai situasi di kawasan sekitar Teluk Bintuni. Pertanyaan kami didasarkan atas hasil dari konsultasi sebelumnya dengan organisasi masyarakat sipil dan wakil masyarakat di Papua Barat dan Jakarta. Kami menanyakan mengenai klaim atas kompensasi bagi masyarakat Sebyar dan Immeko, dan minta penjelasan mengenai program sosial, kesehatan dan kesejahteraan BP Tangguh bagi masyarakat pesisir utara di Teluk Bintuni. Pertemuan itu membahas proposal untuk advokasi HAM bagi Teluk Bintuni.[14]  Kami menyampaikan pesan dari Yan Christian Warinussy, direktur LP3BH, organisasi advokasi HAM yang berkantor di Manokwari, bahwa BP perlu secara proaktif mendukung pelaporan situasi HAM di wilayah itu.[15] DTE mengingatkan BP mengenai keputusan OECD terhadap BP terkait dengan pipa Baku-Tblisi, yang menyerukan agar BP mempertimbangkan konteks HAM dalam proyek mereka.[16] Staf BP dalam pertemuan itu sepakat untuk ‘mempertimbangkan dengan serius’ proposal untuk advokasi HAM di wilayah Teluk Bintuni dan akan ‘menindak lanjuti’. DTE memahami bahwa sejak pertemuan itu, BP setuju untuk mendanai proposal itu.

Salah satu isu utama yang muncul dalam pertemuan itu adalah prosedur penyampaian keluhan BP Tangguh. Ada kesepakatan bahwa prosedur ini belum membawa manfaat dalam menyampaikan dan mengatasi kekhawatiran masyarakat dan bahwa prosedur itu terlalu rumit serta seringkali tidak tepat secara budaya.[17] DTE juga menyampaikan kekhawatiran mengenai program pengembangan masyarakat BP, yang dilaporkan oleh sebuah organisasi masyarakat sipil Indonesia, UCM-Jakarta, yang bekerja sama dengan masyarakat di pesisir utara Teluk Bintuni. Dalam hal ini dan juga dalam hal klaim kompensasi Sebyar dan Immeko, prosedur penyampaian keluhan yang berbelit-belit di BP tidak membuahkan hasil. Dari berbagai keluhan ini tampaklah bahwa kenyataan di lapangan dalam masyarakat tersebut sangatlah berbeda dengan gambar indah yang dibuat BP sendiri dalam sebagian besar publikasi perusahaan.

Hal lain yang dibahas dalam pertemuan TIAP adalah dipekerjakannya warga Papua setempat. Dalam hal ini, BP melaporkan bahwa target pemekerjaan warga Papua setempat untuk tahun 2029 tampaknya tak akan terpenuhi.[18] Mengenai hal pemukiman kembali, disebutkan bahwa kekhawatiran diungkapkan oleh pendukung finansial BP perihal keberlanjutan desa-desa pemukiman kembali tersebut.[19] Mengenai transparansi keuangan, informasi publik yang dapat dilacak mengenai pendapatan dari Tangguh masih kurang. Pertemuan membahas peran perempuan di daerah Teluk Bintuni dan kebutuhan atas pertimbangan gender yang merupakan hal penting bagi semua aspek dalam proyek Tangguh. Juga, pertanyaan yang masih sama mengenai kegagalan Tangguh untuk menggunakan penangkapan dan penyimpanan karbon sebagai cara untuk mengurangi emisi karbon juga menjadi catatan. Setelah membicarakan hal-hal ini dan juga hal lain, pertanyaan yang lebih luas dan lebih nyata tetap tak terjawab: siapa yang mendapatkan keuntungan terbesar dari Tangguh, dan siapa yang akan terus dirugikan oleh dampak sosial, HAM dan lingkungan?