Tiga kontributor dana terbesar bagi Indonesia yaitu Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Jepang mengumumkan strategi asistensi yang akan diberlakukan di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

Bank Dunia 2004-2008
Pada bulan Desember 2003, Kelompok Bank Dunia mengumumkan strategi asistensi (Country Asistance Strategy/CAS) terbarunya bagi Indonesia yang telah disepakati dengan Pemerintah Indonesia dan telah melalui konsultasi publik yang meluas. CAS ini telah ditinjau dan disetujui oleh Dewan Direksi Bank Dunia dan dokumen lengkapnya tersedia bagi publik (www.worldbank.or.id).

Dalam CAS diusulkan program peminjaman kasus basis yang berkisar dari USD 450 juta dan mungkin ditingkatkan USD 850 juta/tahun dalam tahun 2007. Menurut strategi baru, sebagian besar dana-dana pinjaman dimaksudkan untuk mendukung proyek-proyek yang berorientasi kepada kemiskinan di tingkat daerah dan masyarakat. Namun, batasan pinjaman yang akan diberikan Bank Dunia bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam memenuhi syarat pinjaman berdasarkan kriteria dan kinerja di bidang tata pemerintahan yang baik.

Selama tiga tahun terakhir, pinjaman Bank Dunia rata-rata berkisar USD 400 juta per tahun, jauh dibawah tingkat pinjaman sebelum tahun 2001. Penurunan ini berkaitan dengan tingginya korupsi oleh pemerintah Indonesia. Dalam 5 tahun ke depan, Bank Dunia berniat meningkatkan jumlah pinjaman walaupun tingkat korupsi masih tinggi mengingat tingginya angka kemiskinan, padahal Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya. Untuk mengatasi hal itu, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Andrew Steer mengatakan bahwa Bank Dunia akan memasukkan isu penataan pemerintahan dan korupsi sebagai persyaratan pinjaman. Jika mampu dipenuhi, akan ada peningkatan pinjaman menjadi USD 1,4 milyar setahun. Kira-kira sepertiga dari seluruh jumlah pinjaman (± USD 230 juta setahun) diberikan dalam bentuk kredit sangat longgar dari International Development Association (IDA), yang dapat dibayar kembali dalam waktu 35 tahun tanpa bunga tetapi disertai biaya administratif sebesar 0,75% atas saldo yang tidak dikeluarkan.

Seluruh asistensi Kelompok Bank Dunia -baik dalam bentuk asistensi teknis dan analitis, pinjaman, kegiatan IFC dan MIGA, serta koordinasi donor- akan ikut menanggapi masalah-masalah peningkatan iklim investasi, menciptakan

• pelayanan publik yang tanggap terhadap rakyat miskin, dan perbaikan tata pemerintahan. Masalah yang menjadi prioritas adalah:
  
• Perbaikan iklim untuk menarik investasi berkualitas tinggi, antara lain melalui stabilitas makroekonomi, membangun sektor keuangan yang kuat, mendorong kompetisi swasta, membangun infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja bagi keluarga miskin dan petani.
  
• Perbaikan struktur manajemen dan pertanggungjawaban yang memperhitungkan kebutuhan kelompok miskin, antara lain kesehatan, pendidikan, pertanian, irigasi, dan pelayanan umum lainnya.
  
• Perbaikan tata pemerintahan, meliputi perencanaan pembangunan, penguatan pemerintah local, dan kontrol terhadap keuangan.

Bank Dunia akan mengendalikan proyek-proyek yang dibiayainya dengan pekerjaan analisis, saran kebijakan, asistensi teknis, kemitraan strategis dan pengembangan kapasitas untuk secara sistematis meningkatkan standar-standar tata pemerintahan di setiap tingkat pemerintah dimana Bank Dunia bermitra. Untuk itu ditetapkan empat prinsip bisnis berikut :

• Prinsip Pembangunan yang Digerakkan oleh Masyarakat (CDD): sekitar 25 persen dari seluruh pinjaman
  
• Prinsip Pelayanan Lokal sekitar 40 persen pinjaman
  
• Prinsip Utilitas Publik sekitar 15 persen pinjaman
  
• Prinsip Peminjaman Nasional sekitar 20 persen pinjaman

Menanggapi hal tersebut, Danang Widoyoko dari Indonesian Corruption Watch mengatakan bahwa Bank Dunia harus menghentikan pinjaman sampai pemerintah Indonesia menunjukkan upaya memerangi korupsi. Fakta-fakta menunjukkan bahwa korupsi masih berlangsung di pemerintahan-tidak ada perubahan situasi yang signifikan di Indonesia tetapi Bank Dunia tetap ingin memberikan pinjaman.

Sumber: www.worldbank.or.id
The New York Times 2 Des 2003
Kontak :
Mohamad Al-Arief (021) 5299-3084
malarief@worldbank.org

ADB 2004-2006
Dalam 3 tahun ke depan ADB berencana menyalurkan pinjaman maksimal USD 3,27 miliar kepada Indonesia. Namun, realisasi program ini sangat tergantung pada ketepatan waktu pelaksanaan program reformasi oleh pemerintah dan penyelesaian berbagai isu menyangkut implementasi proyek-proyek yang dibiayai dengan pinjaman. Menurut koordinator program ADB Shiladitya Chaterjee, program ini merupakan kombinasi seimbang antara program pengurangan kemiskinan dan bantuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Program pinjaman yang dijabarkan dalam Country Strategy and Program Update 2004-2006 itu disetujui oleh Dewan Direktur ADB. Pada saat bersamaan, ADB juga menyetujui program bantuan teknis senilai USD 12-14 juta per tahun untuk mendukung pinjaman tersebut. Pinjaman dan bantuan teknis ini pada dasarnya diharapkan dapat mendukung kebijakan ekonomi menjelang dan pasca program IMF.

Pinjaman ADB dilaksanakan dalam 30 proyek yang mencakup 4 bidang utama, yaitu:

1. Pertanian dan sumber daya alam, meliputi pengembangan budidaya air, rehabilitasi lahan, manajemen banjir di Jawa, manajemen sumber daya air, perikanan dan sumber daya pesisir, serta pembangunan sektor perdesaan.
   
2. Energi dan transportasi, meliputi rehabilitasi jalan, transportasi antar pulau, rehabilitasi bandar udara, dan perbaikan kualitas udara.
   
3. Infrastruktur sosial, antara lain meliputi penyediaan air bersih dan infrastruktur perkotaan.
   
4. Industri dan keuangan, meliputi bantuan untuk BUMN, pembiayaan bagi pemerintah daerah, pengembangan jaminan sosial, serta usaha kecil menengah.

Di akhir tahun 2003 ini, ADB masih memberikan bantuan teknis (RETA) sebesar USD 3 juta untuk membiayai 4 riset bidang pertanian di 14 negara, termasuk Indonesia. Total dana riset sebesar USD 8,4 juta ini dimaksudkan untuk memerangi kemiskinan, memperbaiki kehidupan petani dan memperbaiki sistem ketahanan pangan di negara-negara tersebut. Tiga Kelompok Konsultasi di bidang riset pertanian internasional, yaitu International Rice Research Institute (IRRI), World Fish Centre, dan International Center for Agriculture Research in the Dry Areas (ICARDA) akan membiayai sebagian dana riset sebesar USD 3,4 juta dan sisanya akan ditanggung oleh lembaga riset pertanian di masing-masing negara.

Sumber :
Kompas 24 Oktober 2003
www.adb.org/Media/Articles/2003
www.thedailystar.net/2003/11/13

Jepang
Pemerintah Jepang berkomitmen menyediakan pinjaman 880 juta dolar AS bagi Indonesia melalui forum CGI. Jumlah ini lebih dari seperempat dari total komitmen pinjaman yang disediakan para donor yang tergabung dalam CGI.

Komitmen pinjaman Jepang itu terbagi dua, yaitu USD 660 juta merupakan pembiayaan melalui CGI yang diambil dari fasilitas Official Development Assistance (ODA) Pemerintah Jepang. Sisanya, USD 220 juta merupakan pembiayaan non-CGI dalam bentuk kredit ekspor.

Selain itu, Pemerintah Jepang juga menyediakan pinjaman yen (yen loan) sebesar 104,6 miliar yen (USD 967 juta) yang akan dimanfaatkan untuk membiayai tujuh proyek infrastruktur di Indonesia, antara lain pembangkit tenaga listrik, jalur rel kereta api ganda, dan sarana penunjang pelabuhan laut.

Bantuan Jepang bagi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka kerjasama Jepang dan ASEAN. Kepentingan Jepang terhadap Indonesia terletak pada posisi Indonesia sebagai salah satu jalur transportasi laut bagi produk-produk Jepang dan sebagai salah satu sumber terpenting dalam memenuhi kebutuhan energi Jepang, terutama dalam impor gas.

Shinichi Nishimiya, Deputy Director General Biro Asia dan Oceania Kementrian Luar Negeri Jepang dalam sidang ke-10 kepala negara ASEAN+ Jepang di Tokyo 11-12 Desember 2003 mengatakan bahwa pinjaman Jepang pada ASEAN diberikan dalam bentuk ODA dan difokuskan pada bidang sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Jepang menginginkan jurang perbedaan ekonomi antarnegara ASEAN mengecil. Bagi Indonesia sendiri, komitmen Jepang tersebut sangat berarti di tengah ketidakpastian keuangan negara setelah berakhirnya program dengan IMF.

Sementara itu di akhir tahun ini, Jepang masih menandatangani kontrak bantuan hibah senilai USD 243.00 untuk mendanai proyek pengadaan air bersih di Kabupaten Sleman (Yogyakarta) dan rehabilitasi dua waduk kecil di Pulau Madura. Ketiga proyek ini bertujuan untuk meningkatkan mata pencaharian penduduk dan memperluas akses terhadap air bersih yang kini menjadi terbatas. Proyek ini merupakan proyek yang langsung ditangani pelaksanaannya oleh dinas di daerah dan tidak lagi melalui pusat.

Sumber :
Kompas 30 Oktober 2003, 22 November 2003, 12 Desember 2003
Suara Merdeka 12 Desember 2003

Pengumuman dari ketiga LKI utama ini sangat penting bagi Indonesia yang masih berada dalam ketidakpastian pembiayaan pengeluaran negara sehubungan dengan berakhirnya program dengan IMF. Dana yang diberikan oleh ketiga LKI pun mengandung persyaratan-persyaratan yang relatif sama dengan IMF dulu. Pertumbuhan ekonomi, kestabilan keamanan, dan perbaikan sistem peradilan merupakan prasyarat yang masih berlaku. Pada prinsipnya, tanpa mengambil program monitoring dari IMF pun, kinerja ekonomi dan politik Indonesia masih akan dikontrol oleh LKI yang menjadi sumber pinjaman bagi Indonesia karena LKI tersebut menerapkan sistem persyaratan pinjaman yang ketat.

Sumber :
Kompas 30 Oktober 2003, 28 November 2003

Hasil Akhir Proses Tinjauan Industri Ekstraktif
Tahun 2003 adalah akhir dari Proses Tinjauan Industri Ekstraktif (EIR) yang telah berlangsung sejak tahun 2000. Keseluruhan proses tinjauan ini bermaksud menjawab secara kritis pertanyaan mengenai "Apakah proyek-proyek industri ekstraktif sesuai dengan tujuan Kelompok Bank Dunia untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan?" Tinjauan ini dirancang dalam bentuk seri dialog konsultasi dan riset dengan melibatkan pemerintah, ornop, organisasi masyarakat adat, organisasi masyarakat yang terkena dampak proyek dan organisasi berbasis masyarakat, serikat pekerja, industri, akademisi, organisasi international, dan Kelompok Bank Dunia.

Dalam bulan Desember 2003, Sekretariat Tinjauan Industri Ekstraktif mempublikasikan laporan akhir dari seluruh proses tinjauan ini. Laporan disusun berdasarkan hasil konsultasi di 5 region, riset di 6 wilayah, kunjungan pada 4 lokasi proyek, konferensi internasional yang relevan, dan konsultasi informal dengan pihak terkait di seluruh dunia.

Laporan yang berjudul "Striking a Better Balance" memberikan penilaian yang kritis mengenai keterlibatan industri ekstraktif dalam isu pembangunan, hak asasi manusia, dan lingkungan. Tim memberikan rekomendasi yang penting bahwa Bank Dunia seharusnya :

• Lebih banyak mengupayakan pengurangan kemiskinan dan melindungi hak asasi manusia
• Sesegera mungkin menghentikan pembiayaan proyek ekstraksi batubara di seluruh dunia
  
• Mengakhiri dukungan pada proyek ekstraksi minyak pada tahun 2008
  
• Tidak lagi mendanai proyek minyak dan tambang tanpa izin dari masyarakat adat
  
• Tidak lagi membiayai perusahaan tambang yang menghasilkan limbah ke sungai dan laut

Untuk mendorong terjadinya tiga prasyarat utama tersebut, Kelompok Bank Dunia akan melakukan sejumlah reformasi, antara lain memperbaiki dan menekankan pelaksanaan Kebijakan Safeguarding serta melakukan perubahan insentif bagi staf Bank Dunia.

Kelanjutan dari proses ini adalah melakukan konsultasi global di tahun 2005 untuk menilai apakah Kelompok Bank Dunia berhasil menggunakan industri ekstraktif sebagai jalan menuju pembangunan berkelanjutan yang sekaligus dapat mengurangi kemiskinan di dunia.

Bersamaan dengan keluarnya laporan akhir EIR, Friends of the Earth International juga mempublikasikan hasil tinjauan independennya mengenai dampak keterlibatan Kelompok Bank Dunia dalam industri ekstraktif. Dalam tinjauan di 11 lokasi yang menjadi studi kasus, ditemukan resistensi global dan lokal terhadap proyek pertambangan skala besar yang didanai LKI. Oleh karena itu, tim tinjauan independen ini mengusulkan agar Bank Dunia menghentikan pendanaan pada proyek minyak dan batubara di negara berkembang dan meminta LKI untuk memperhatikan hak-hak asasi manusia serta hak-hak masyarakat lokal di dalam melakukan ekstraksi sumber daya. (laporan dapat dilihat pada situs www.foei.org/media/2003/handsoff.html)

Kelompok masyarakat sipil sendiri melakukan pertemuan strategis pada tanggal 14-15 Desember 2003 di Lisbon (Portugal) untuk membahas keterlibatan LKI dalam industri ekstraktif dan membahas cara-cara untuk memastikan bahwa Kelompok Bank Dunia akan betul-betul melaksanakan rekomendasi yang dihasilkan dari proses EIR. Laporan akhir dari kegiatan ini akan disampaikan secara resmi kepada Presiden Bank Dunia pada akhir Desember 2003 dan keputusan Bank Dunia untuk mengadopsi atau tidak rekomendasi dari proses EIR akan diumumkan pada bulan Maret 2004.

Sumber :
www.eireview.org
www.worldbank.org
www.ifiwatchnet.org
www.foei.org

Bank Dunia: Inisiatif Transparansi dalam Proyek Industri Ekstraktif
Dalam bulan Desember 2003 ini, Bank Dunia secara resmi mengeluarkan kebijakan untuk mendukung Inisiatif Transparansi dalam Proyek Industri Ekstraktif. Bank Dunia berjanji untuk bekerja sama dengan negara-negara berkembang dan perusahaan swasta untuk mengumumkan akumulasi penerimaan yang diperoleh dari investasi dalam sektor minyak, gas, dan tambang. Rashad Kaldany, Direktur Kelompok Bank Dunia dari departemen minyak, gas, tambang, dan kimia, menegaskan bahwa langkah ini sekaligus menekankan dan memperluas peran Kelompok Bank Dunia dalam memacu transparansi, memastikan akuntabilitas, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Dalam laporan yang disampaikan tim EIR disebutkan bahwa Bank Dunia sebaiknya tidak lagi terlibat dalam pembiayaan proyek industri ekstraktif mulai tahun 2008. Kaldany mengatakan bahwa Bank Dunia saat ini belum akan bereaksi terhadap hasil tinjauan industri ekstraktif; beberapa rekomendasi masih membutuhkan studi lebih lanjut dan Bank Dunia belum setuju mengenai beberapa hal di dalamnya.

Sumber :
www.worldbank.org
Financial Times 20 November 2003