Switch to English



Update Down to Earth tentang Lembaga-lembaga Keuangan Internasional


No 23, Januari 2002


Nota Kesepakatan (LoI) IMF Keempat Ditandatangani

Indonesia dan IMF menandatangani Nota Kesepakatan (LoI) keempat pada Desember 2001, yang memungkinkan dicairkannya pinjaman sebesar 400 juta USD, sebagai bagian dari paket talangan 4,8 milyar USD. Dewan Direksi IMF dijadwalkan akan rapat sekitar akhir bulan Januari untuk menyetujui pencairan dana tersebut. Nota Kesepakatan ini memuat 53 persyaratan, lebih banyak daripada LoI sebelumnya yang memuat 35 persyaratan. Sasaran-sasaran pokok LoI keempat :

Indonesia meminta IMF untuk memperpanjang program pinjaman IMF hingga akhir 2003. Tahun ini akan menjadi tahun terakhir Indonesia di bawah IMF, kecuali IMF menyetujui permintaan Indonesia untuk memperpanjang program hingga tahun depan. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan IMF hingga peringkat risiko Indonesia membaik. Selain itu, perpanjangan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan program IMF dengan penjadwalan pinjaman dalam pertemuan Paris Club. Pertemuan Paris Club dijadwalkan pada April 2002. Sementara itu, pejabat senior IMF untuk Indonesia, David C. Nellor mengatakan bahwa IMF akan terus membantu Indonesia selama pemerintah Indonesia membutuhkan IMF.

(Sumber: Reuters, 13 Desember 2001; AFX-Asia, 14 Desember 2001; Jakarta Post, 15 Desember 2001; INFID's Short News Overview No. 72: 14-20 Desember 2001 http://infid.ngonet.be/sno72-011220.html)


Kaji Ulang IMF Dijadwalkan Februari 2002

Sementara itu, kaji ulang IMF kelima dijadwalkan pada Februari 2002 bersamaan dengan kunjungan pejabat tingkat tinggi ke Jakarta. Tim ini akan memusatkan pada upaya penjualan PT Bank Central Asia (BCA), yang telah diambil alih pemerintah dari Kelompok Salim. Penjualan BCA (dijadwalkan pada tahun 2000) tertunda karena diduga bahwa perusahaan yang mewakili Kelompok Salim telah menyusup sebagai investor yang ikut tender penjualan bank tersebut. IMF juga menekan pemerintah Indonesia pada Januari 2002, - dengan ancaman menunda kaji ulang - , agar menunda keputusan kontroversial yang memudahkan syarat-syarat pembayaran cicilan utang besar kepada negara oleh para mantan pemilik bank.
(Sumber: Jakarta Post, 12 Januari 2002; Dow Jones Newswires, 14 Januari 2002)


Disetujui, Pinjaman 400 Juta USD untuk Tata-Laku Perusahaan (Corporate Governance)

Pada 4 Desember 2001, Bank Pembangunan Asia menyetujui pinjaman sebesar 400 juta USD untuk reformasi tata-laku perusahaan. Kucuran pertama pinjaman, sebesar 150 juta USD, dicairkan setelah persetujuan tersebut. Sisanya, sebesar 250 juta USD akan dicairkan setelah beberapa persyaratan dipenuhi, yaitu (a) peninjauan terhadap praktik akuntansi BUMN atau pemilihan jajaran komisaris, dan (b) penambahan jumlah BUMN yang diswastanisasikan.

Pemerintah Indonesia membutuhkan pinjaman tersebut untuk membiayai anggaran negara tahun ini, yang dapat mencapai sekitar 5,2 milyar USD. 36% dari jumlah itu berasal dari pinjaman asing.
(Sumber: Jakarta Post, 11 Desember 2001)


ADB Menghibahkan 3,6 Juta USD untuk Reformasi Badan Usaha Milik Negara

Dalam perkembangan yang sama, Bank Pembangunan Asia (ADB) akan menyediakan dana sebesar 3,6 juta USD berupa bantuan teknis guna membantu Indonesia menerapkan program reformasi BUMN. Dari jumlah itu, 1 juta dollar akan digunakan untuk mengkaji ulang bidang-bidang non-komersial yang dijalankan oleh BUMN untuk membantu mempersiapkan mereka menjalani swastanisasi. Sisanya, 2,6 juta USD, akan digunakan untuk memperkuat tata-laku BUMN dan mendorong transparansi dalam hubungan antara pengelola dan karyawan BUMN saat menjalani proses restrukturisasi atau likuidasi.

ADB akan memperkenalkan skim insentif kinerja dalam 30 BUMN, skim restrukturisasi dalam 10 BUMN, dan skim swastanisasi dalam 5 BUMN. ADB juga akan melatih 120 pejabat pemerintah dan pengelola BUMN.
(Sumber: Laksamana.Net, 13 Desember 2001)


Merebak, Aksi Unjuk Rasa Menentang Kenaikan Harga BBM dan Tarif Listrik di Beberapa Kota Besar di Indonesia

Gelombang aksi unjuk rasa dilancarkan oleh berbagai kelompok yang menyerukan dibatalkannya rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan tarif listrik hingga 25%. Selama ini, pemerintah Indonesia memberikan subsidi besar kepada dua komoditas ini, yang sangat membebani anggaran negara. Pada tahun 2001, pemerintah menganggarkan sekitar 5,2 milyar USD untuk subsidi BBM dan Listrik. Suatu beban yang sangat berat bagi anggaran negara yang terbatas. Dengan kenaikan tersebut, subsidi berkurang hingga 2,95 milyar USD.

Pemerintah Indonesia didesak oleh IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia agar mengurangi subsidi BBM dan listrik supaya anggaran yang lebih berimbang dapat tercapai. Hingga saat ini, kenaikan tersebut masih jauh dari yang dikehendaki oleh lembaga-lembaga keuangan itu, karena pemerintah Indonesia masih memperhitungkan oposisi yang menentang dan kerawanan situasi politik yang pada gilirannya membuat kemelut sosial dan politik terus berlanjut.
(Sumber: AFP, 15 Januari 2002)


Pinjaman 200 Juta USD dari Bank Dunia untuk Perbaikan Jalan di Indonesia Timur

Pada Desember 2001, Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar 200 juta USD untuk Proyek Transportasi Kawasan Indonesia Timur (EIRTP). Pinjaman ini untuk membiayai pemeliharaan rutin jaringan jalan nasional dan jalan strategis sepanjang 1000 km, perbaikan jalan sepanjang 1250 km, dan penggantian jembatan sepanjang lebih kurang 5800 meter di daerah termiskin dan paling sedikit penghuninya di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Barat. Pinjaman tersebut juga untuk mendukung dan memfasilitasi desentralisasi perencanaan dan pengelolaan tanggung jawab untuk pekerjaan seluruh jalan utama bagi lembaga-lembaga setempat di 15 propinsi.
(Sumber: Rilis Berita Bank Dunia, 11 Desember 2001)


Badan Pemberi Bantuan Jepang Memberikan Hibah untuk Eksplorasi Mineral

Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) memberikan hibah kepada Departemen Sumber Daya Energi dan Mineral untuk melakukan survei geologis guna mengeksplorasi dan menaksir potensi mineral di Jawa Timur, yang mencakup area 19.000 kilometer persegi. Survei ini akan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan evaluasi data yang ada; penafsiran citra satelit; survei geologis, geokimia, dan geofisik tanah; dan pengeboran di area survei. Survei ini akan berlangsung selama tiga tahun, dimulai sejak akhir 2001. Perusahaan konsultan Jepang, Nikko Exploration & Development Co. Ltd telah memenangkan kontrak.

JICA bertanggung jawab atas aspek kerjasama teknis program ODA Jepang. Lembaga ini memberikan hibah untuk berbagai aktivitas, termasuk persiapan proyek yang dapat menyedot dana lebih besar dalam bentuk kredit, baik dari badan keuangan dan pembangunan Jepang atau dari organisasi-organisasi multilateral.
(Sumber: Situs web JICA Indonesia http://www.jica.or.id/mineral.html)


Organisasi Baru ADB Mulai Berlaku pada 1 Januari 2002

Setelah memakan waktu satu tahun untuk menyusun struktur baru, akhirnya ADB mengumumkan bahwa reorganisasi bank tersebut mulai berlaku pada awal tahun ini. Organisasi lama dikecam karena lamban menanggapi tantangan baru, adanya ketidakjelasan akuntabilitas struktur internal, dan kurangnya kesempatan untuk pengembangan karir staf. Presiden ADB, Tadao Chino, mengaku bahwa struktur baru ini akan meningkatkan lingkungan kerja internal, menaikkan output, dan memperkuat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya pengetahuan dan informasi.

Salah satu perubahan dalam struktur baru yang penting bagi kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja sama dengan ADB dalam bidang-bidang sosial dan lingkungan adalah reorganisasi Kantor Pembangunan Lingkungan dan Sosial (OESD) menjadi Departemen Pembangunan Regional dan Berkelanjutan (RSDD). Departemen ini meliputi empat divisi dan satu pusat. Yaitu:

RSDD mempunyai empat tanggung jawab utama. Pertama, mempertahankan kualitas dan keahlian teknis di seluruh organisasi ADB. Kedua, agar ADB selalu konsisten, RSDD akan mengembangkan dan memantau kebijakan dan petunjuk pelaksanaan untuk semua area tematik dan area sektor. Ketiga, RSDD akan menjadi pusat rujukan operasi ADB. Dalam fungsi ini, ADB akan memantau keselarasan antara seluruh kebijaksanaan sektor dan tematik secara umum. Namun demikian, lebih khusus lagi, struktur baru ini memberikan mandat kepada RSDD untuk memastikan tercapainya kebijaksanaan pengaman ADB. Keempat, RSDD akan mendukung fungsi pembangunan kawasan ADB dan mengembangkan serta memperkuat peran ADB dalam menghubungkan kawasan dengan jaringan dan kemitraan global.
(Sumber: Situs web ADB http://www.adb.org/Documents/Policies/Reorganization_ADB/)


Proyek/Program yang Antri Didanai ADB

Berikut ini adalah daftar ringkas proyek dan program yang sedang disiapkan untuk dibiayai oleh ADB di Indonesia. Kelompok-kelompok masyarakat diharapkan menyoroti proyek dan program yang diajukan ini untuk memastikan bahwa persiapan yang layak telah dibuat supaya dampak merugikan dapat dihindari, perbaikan dapat dilakukan dan, bila perlu, penundaan dapat dilaksanakan sebelum disetujui.
Untuk memperoleh informasi lebih rinci, carilah di www.adb.org, klik "ADBBO" pada kotak kanan, dan pilih "proposed projects" kemudian "Indonesia".


BANK PEMBANGUNAN ASIA
Nama Proyek/Program Jenis Pendanaan Total Dana (USD juta) Kategori Lingkungan
Pertanian & Sumber Daya Alam
Pendanaan Mikro Pedesaan PPTA 1.00 Diperlukan
Infrastruktur Sosial
Membangun Kapasitas Inspektorat Jenderal MSRI dalam Memerangi Korupsi AOTA 0.625 [Tidak ada keterangan]
Memberdayakan Komunitas Miskin untuk Meningkatkan Pendidikan Dasar Hibah 3.10 Tidak diperlukan
Sektor Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Pinjaman 0.10 B
Sektor Penyediaan Air Bersih & Sanitasi di Pedesaan PPTA 0.80 million Diperlukan
Perbaikan Kawasan Kumuh dan Pembuatan Sarana Pemukiman untuk Kaum Miskin di Perkotaan PPTA 1.00 Diperlukan
Keuangan
Penerapan Lembaga Pengawas Sektor Keuangan AOTA 1.50 [Tidak ada keterangan]
Penguatan Badan Pengembangan Kewirausahaan untuk Usaha Kecil dan Menengah AOTA 1.50 [Tidak ada keterangan]
Lain-lain
Pengembangan Rejim Anti Pencucian Uang AOTA 1.50 [Tidak ada keterangan]
Meningkatkan Kinerja Lingkungan UKM dengan Produksi yang Lebih Bersih AOTA 0.50 [Tidak ada keterangan]
Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penyediaan Pelayanan AOTA 0.50 [Tidak ada keterangan]
Peningkatan Pendapatan Petani Miskin Pinjaman 50.00 B

Catatan:
PPTA = Project Preparation Technical Assistance = Bantuan Teknis Persiapan Proyek (dana non-pinjaman)
AOTA = Advisory Technical Assistance = Bantuan Teknis Pendampingan (dana non-pinjaman)



Update LKI diterbitkan oleh Down to Earth, Kampanye Internasional untuk Lingkungan Hidup yang Berkeadilan di Indonesia.

Update dan Factsheet tentang LKI tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Anda dapat memperolehnya melalui email (versi rtf) secara cuma-cuma. Edisi cetak tersedia sebagai suplemen newsletter DTE. Newsletter dapat Anda peroleh dengan cara berlangganan atau saling tukar dengan publikasi organisasi Anda. Bila Anda ingin menerima Update bulanan dan Factsheet via email, silakan kirim alamat email Anda ke dte@gn.apc.org. Cantumkanlah bahasa yang Anda kehendaki. Anda juga bisa memilih kedua bahasa


Kantor: 59 Athenlay Rd, London SE15 3EN, England; email: dte@gn.apc.org tel/fax: +44 207732 7984; web:http://www.gn.apc.org/dte


   Advokasi    DTE Homepage    Buletin    Link