Pada November 2001, negara-negara donor yang bergabung dalam Kelompok Paris akan bertemu untuk ketiga kalinya sejak 1998 untuk membahas permintaan Indonesia akan penjadwalan kembali pembayaran utang pokok dan bunga sebesar 2,6 milyar US$. Indonesia harus menerima penjadwalan kembali utang untuk mempertahankan defisit anggaran negara pada tingkat yang dapat dikelola, yaitu 2,5 persen dari produk domestik bruto. Negosiasi akan berjalan alot bagi delegasi ekonomi Indonesia karena negara-negara donor justru sedang kelabakan mencari dana untuk menghindari resesi yang semakin memburuk akibat tragedi 11 September. Negara-negara donor boleh jadi menekan Indonesia untuk membayar utang pada waktunya dan memangkas jatah untuk pinjaman baru. Hal ini juga akan dibahas dalam pertemuan Kelompok Konsultatif untuk Indonesia (CGI), juga pada November 2001.

Namun demikian, ADB tidak akan menyetujui adanya tender bila seluruh persyaratan untuk pendanaan belum terpenuhi.

(Sumber: AFX-Asia, 23 Oktober 2001; Jakarta Post, 24 dan 27 Oktober 2001)

Indonesia akan 'menjual' Program Pemerintahan yang Baik dan Kebijakan yang Merakyat dalam Pertemuan CGI

Lebih dari 30 donor multilateral dan bilateral yang tergabung dalam Kelompok Konsultatif untuk Indonesia (CGI) di bawah pimpinan Bank Dunia akan bertemu di Jakarta pada 7-8 November 2001. Menteri Koordinasi Ekonomi, Dorojatun Kuntjoro Jakti, mengungkapkan bahwa program ekonomi pemerintah tahun depan akan menekankan pada pemberantasan korupsi, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta penuntasan kemiskinan. Pemerintah juga berencana mengalokasikan 24 persen dari anggarannya untuk pendidikan.

Menteri Dorojatun berharap pinjaman lunak dan hibah akan menjadi bagian besar dari pinjaman yang dijanjikan pada pertemuan CGI tersebut. Indonesia berupaya mencari pinjaman baru sebesar 3,3 milyar US Dolar dari pertemuan itu.

Untuk merebut hati negara-negara donor, pemerintah telah menyikapi bidang-bidang kunci yang terutama menjadi keprihatinan para donor. Sebagai contoh, Presiden Megawati mengatakan dalam Kongres Kehutanan Ketiga pada akhir Oktober 2001 bahwa eksploitasi sektor kehutanan yang tak terkontrol telah mengakibatkan penurunan mutu tanah dan merusak ekosistem. Ia juga menyatakan bahwa terdapat kesalahan dalam cara mengelola hutan, dan setelah penebangan hutan merajalela selama bertahun-tahun, kini saatnya untuk berubah. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Boediono juga mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia akan membentuk tim antar-departemen untuk mempercepat swastanisasi BUMN – yaitu, salah satu syarat utama paket reformasi IMF.

(Sumber: AFP, 25 Oktober 2001; The Jakarta Post, 27 Oktober 2001)

Proyek Pipa Gas yang Didanai ADB Ditunda

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terancam mendapat denda pelanggaran kontrak yang serius bila pengiriman gas ke Singapura tidak dilakukan pada awal November 2003. Awalnya, PGN menerima pinjaman sebesar 88 juta US Dolar dari Bank Pembangunan Asia (ADB) dan 93 juta US Dolar dari Bank Investasi Eropa (EIB) untuk membangun jaringan gas di Batam. Proyek itu kemudian diubah menjadi pembangunan pipa gas antara Grissik-Duri di Sumatera Selatan ke Batam. Sekitar 90 juta US Dolar pinjaman yang tak terpakai dari Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional ( JBIC) untuk proyek pertama telah dibatalkan.

PGN telah menandatangani kontrak penjualan dengan Singapura, namun mereka masih harus mencari mitra strategis untuk menginvestasikan sekurangnya 250 juta US Dolar untuk membangun pipa gas dari Batam ke Singapura. BUMN itu juga mempertimbangkan mencari utang bila mereka gagal menemukan mitra yang bersedia mengeluarkan biaya sebesar itu. PGN berharap dapat mengadakan tender pengadaan pipa dan kompresor gas pada akhir tahun ini dan memulai pembangunan tahap pertama pada bulan April 2002, bertepatan dengan tenggat waktu yang diberikan. Namun demikian, ADB tidak akan menyetujui adanya tender bila memenuhi seluruh persyaratan untuk pendanaan belum terpenuhi.

ADB menggolongkan pinjaman itu sebagai Proyek Lingkungan Kategori B. Belum ada kejelasan bagaimana ADB menilai kelayakan lingkungan, sosial, dan ekonomi dari proyek itu. Dengan adanya perubahan tersebut, masih belum jelas apakah ADB telah melakukan penilaian ulang terhadap dampak lingkungan dan penggolongannya. Bila pembangunan proyek ditunda dan dengan demikian PGN gagal memenuhi kontrak dengan Singapura, kemungkinan Indonesia harus membayar denda. Indonesia telah membayar biaya komitmen – yaitu biaya yang dibayar oleh pemerintah, sebagai peminjam, untuk pinjaman yang telah disetujui namun belum dicairkan -- kepada ADB untuk pinjaman ini.

(Sumber: Dow Jones Newswire, 23 Juli 2001; situs web ADB http://www.adb.org)

Bank Dunia dan IMF Berencana Mengadakan Pertemuan di Ottawa pada November 2001

Setelah pembatalan pertemuan tahunan yang direncanakan diadakan di Washington, DC pada 29-30 September 2001, akibat serangan teroris pada 11 September, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) memutuskan untuk bertemu di Ottawa pada 17 dan 18 November 2001. Pertemuan Ottawa akan diselenggarakan dalam skala yang jauh lebih kecil daripada pertemuan tahunan rutin. Pertemuan tersebut hanya akan melibatkan para menteri keuangan dan pejabat bank sentral dari 24 anggota Komite Moneter dan Keuangan IMF dan dari 24 anggota Komite Pembangunan Bank Dunia, yang menjadi pengawas lembaga-lembaga tersebut.

Salah satu alasan IMF dan Bank Dunia menghendaki komite-komite pembuat kebijakan itu bertemu adalah untuk memberikan dorongan dan arahan guna menambah pinjaman, yang diharapkan oleh kedua lembaga keuangan itu menyusul serangan teroris 11 September. Perekonomian negara-negara berkembang, yang telah terhantam krisis global, menghadapi situasi yang semakin menakutkan setelah peristiwa 11 September. Namun demikian, beberapa analis kebijakan telah memperingatkan bahwa pertemuan itu mungkin akan dimanfaatkan oleh AS dan sekutu-sekutunya dengan mempengaruhi IMF dan Bank Dunia untuk mendukung agenda kebijakan luar negeri mereka, daripada menyikapi tuntutan dunia bagi perbaikan ekonomi.

Kelompok-kelompok gerakan globalisasi yang berkeadilan yang sebelumnya telah siap mengadakan protes akbar selama pertemuan September, sekarang mengalihkan perhatian mereka ke Ottawa. Para pemimpin kelompok-kelompok tersebut menekankan bahwa taktik yang digunakan akan tetap non-kekerasan.

(Sumber: The Washington Post, 18 Oktober 2001, atau lihat http://www.bicusa.org)
Untuk informasi tentang gerakan globalisasi yang berkeadilan lihat di http://www.50years.org/ atau hubungi 50years@50years.org

Bank Dunia Menyetujui Revisi Kebijakan Pemukiman Kembali

Pada 23 Oktober 2001,Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui, revisi Kebijakan Bank Dunia mengenai Pemukiman Kembali, dahulu disebut OD 4.30 dan sekarang OP/BP 4.12. Kelompok-kelompok masyarakat sipil di seluruh dunia telah berupaya mempengaruhi agar kebijakan lama tersebut diubah. Namun demikian, kebijakan yang baru disetujui ini tetap tidak menyertakan beberapa prinsip pokok, antara lain tentang keharusan meminta persetujuan penduduk asli/adat, rekomendasi Komisi Dunia untuk Dam (WCD) dan prinsip tentang pemberian ganti rugi berupa tanah, sekurangnya dengan mutu yang sama dengan tanah semula, bagi penduduk yang tergusur. Isu-isu tentang pemukiman kembali secara sukarela versus program pemerintah serta perbaikan versus pemulihan kehidupan tidak masuk dalam revisi.

Buku Panduan tentang Praktik-praktik yang Baik akan diserahkan untuk dikaji Komite untuk Pembangunan yang Efektif (CODE), yaitu sub komite Dewan Direksi.

Meskipun Dewan Direksi Bank Dunia menyetujui kebijakan tersebut, para anggota Dewan mengisyaratkan bahwa Bank Dunia perlu memberi perhatian lebih serius pada implementasi, pemantauan, dan pembangunan kapasitas kelembagaan di negara-negara peminjam.

(Sumber: Center for International Environmental Law di http://www.ciel.org
Untuk informasi lebih lanjut hubungi Dana Clark di danaclark7@mindspring.com

ADB akan Menyelesaikan Draft Kebijakan Lingkungan yang Pertama

Bank Pembangunan Asia (ADB) belakangan ini sedang merumuskan Kebijakan Lingkungan yang pertama. Dalam pengembangan kebijakan ini, ADB telah mengadakan beberapa kali konsultasi publik -- termasuk sekali di Indonesia -- dan telah menyetujui komentar kelompok-kelompok masyarakat untuk dimasukkan dalam draft.

Revisi sekarang sedang disusun menjadi draft kebijakan. Setelah selesai, draft kebijakan itu akan dipaparkan kepada Dewan Direktur Eksekutif ADB untuk disetujui, kemungkinan menjelang akhir November 2001 atau awal 2002.

Draft Kebijakan, telah dipublikasikan dan masyarakat bisa memberi komentar (versi terbaru draft Kebijakan, dapat dilihat di http://www.adb.org/Environment/envpol/env_paper/default.asp)

Beberapa kelebihan dan kekurangan dari draft tersebut:

Kelebihan:

• ADB mengakui hubungan antara kemiskinan dan penurunan mutu lingkungan.
  
• Pinjaman program mencakup persyaratan untuk penilaian lingkungan.
  
• Prinsip pencegahan digunakan sebagai komponen dalam prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dalam Bidang Lingkungan untuk diterapkan ke semua aktivitas ADB.
  
• ADB terikat dengan kesepakatan lingkungan internasional.

• Draft Kebijakan belum memerinci bagaimana operasionalisasi prinsip-prinsip yang telah dikemukakan tadi. Rincian itu sangat diperlukan guna menghindari salah penafsiran dalam penerapan kebijakan dan untuk memastikan pelaksanaannya.
  
• Beberapa istilah masih samar dan perlu diperjelas lagi.
  
• Draft tidak dilengkapi ketentuan untuk memastikan bahwa Kebijakan Lingkungan akan dimasukkan secara jelas dalam semua kesepakatan pinjaman antara ADB dan pemerintah peminjam.
  
• Draft tidak menyatakan pejabat ADB yang bertanggung jawab atas kesesuaian (compliance) terhadap Kebijakan Lingkungan, bagaimana kesesuaian tersebut dipantau, atau apa konsekuensi jika tidak ada kesesuaian.
  
• Draft tidak menjabarkan mekanisme konkret bagi partisipasi masyarakat.
  
• Draft tidak merinci tolak ukur untuk setiap kategorisasi lingkungan sebagai golongan A, B, C, dan D -- baik untuk pinjaman proyek atau pinjaman program/sektor -- dan bagaimana mitigasi lingkungan dibuat.
  
• Kebijakan juga harus diterapkan kepada sektor swasta sebagaimana halnya pinjaman sektor publik. Kebijakan harus merinci akuntabilitas sektor swasta sebagai penyelenggara proyek pada isu-isu yang berhubungan dengan lingkungan.
  
• Kebijakan harus merinci mekanisme dan insentif internal yang akan digunakan untuk memastikan bahwa manajemen Bank Dunia (yaitu, tim proyek/program dan pejabat di atasnya) menerapkan Kebijakan Lingkungan dan hukuman bagi para pejabat yang bertindak di luar jalur.

(Sumber: Pusat Informasi Bank Dunia di http://www.bicusa.org atau kontak info@bicusa.org)

Hubungi Manajemen ADB di environment@adb.org atau Dewan Direktur ADB yang mewakili negara Anda (untuk daftar lengkap para anggota Dewan Direksi, kunjungi http://www.bicusa.org/mdbs/adb/adbexecdir.htm)

Konsultasi tentang Revisi Kebijakan Bank Dunia mengenai Masyarakat Asli/Adat Diselenggarakan di Indonesia

Staf Residen Indonesia (RSI) Bank Dunia, baru-baru ini, menyelesaikan serangkaian konsultasi tentang revisi Kebijakan Bank Dunia mengenai Masyarakat Asli/Adat. Konsultasi tersebut adalah bagian dari upaya Bank Dunia di seluruh dunia untuk berkonsultasi dengan kelompok-kelompok masyarakat dan para pihak terlibat mengenai revisi kebijakan.

Menurut RSI, setiap konsultasi berlangsung selama dua hari, dengan agenda sebagai berikut:

• Penjelasan umum dan klarifikasi tentang Bank Dunia.
  
• Pemaparan rangkuman Kebijakan Operasional (OP) mengenai Masyarakat Asli/Adat, disusul diskusi tentang bagaimana menerapkan OP di Indonesia, termasuk diskusi tentang prosedur penyampaian keluhan di Bank Dunia, dan mekanisme inspeksi.
  
• Acara tanya-jawab tentang isu-isu lain yang terkait.

Sepanjang proses konsultasi, masyarakat-masyarakat asli/adat dari negara-negara lain mempermasalahkan beberapa hal dalam draft Kebijakan baru, yaitu:

• Persyaratan mengenai isu tanah dan kekayaan alam masih belum jelas.
  
• Ketentuan bagi perlindungan hukum sekarang merupakan pilihan, bukan keharusan.
  
• Ketentuan bagi masyarakat yang terkena dampak dan tinggal di kawasan lindung (taman nasional, kawasan cagar alam, dll) belum jelas.
  
• Draft Kebijakan memungkinkan dilakukannya program pemukiman kembali terhadap masyarakat asli/adat.
  
• Draft Kebijakan tidak memenuhi pedoman baku hak-hak asasi manusia secara internasional.
  
• Draft Kebijakan tidak mencakup banyak rekomendasi terpenting yang dibuat oleh masyarakat-masyarakat asli/adat dalam putaran pertama konsultasi, termasuk: kewajiban meminta izin lebih dulu kepada masyarakat asli/adat, hak masyarakat asli untuk turut memantau proyek-proyek Bank Dunia, dan persyaratan "mitigasi" yang adil.

(Sumber: Bank Information Center http://www.bicusa.org/mdbs/wbg/indigen.htm)
Kontak Melina Selverston Scher dari BIC di melinas@igc.org dan Isono Sadoko dari RSI Bank Dunia di isadoko@worldbank.org