Switch to English



Update Down to Earth tentang Lembaga-lembaga Keuangan Internasional


Nr 2, Maret 2000



Laporan Baru Menuduh IMF Menghancurkan Lingkungan Hidup Indonesia

Sebuah laporan baru dari Friends of Earth Amerika Serikat menuduh IMF menghancurkan Lingkungan Hidup Indonesia.

Sebagai akibat krisis keuangan, pada 5 November 1997 Indonesia menyepakati sebuah paket penyelamatan ekonomi dengan IMF. Ditambah dengan pinjaman dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, jumlah total pinjaman menjadi US$ 43 milyar. Komitmen IMF adalah sebesar US$11 milyar, dan sekitar setengahnya telah dikucurkan. Terhitung sejak tanggal tersebut, Pemerintah Indonesia telah menandatangani dua kesepakatan baru dengan IMF yaitu pada 25 Agustus 1998 dan yang paling baru pada 4 Februari tahun ini.

Laporan itu mencatat setelah era Suharto berlalu, ada beberapa peluang untuk mengubah gelombang perusakan lingkungan, khususnya hutan Indonesia yang luas. Kebijakan IMF ditujukan untuk menciptakan pasar kompetitif yang mendobrak monopoli perdagangan, terutama sektor kehutanan, meniadakan peluang korupsi dan membina praktik pengelolaan hutan yang lebih baik. Sayang, upaya-upaya tersebut tidak efektif. Hanya 15 persen konsesi kehutanan yang telah dibuktikan diperoleh melalui cara-cara kotor berhasil dicabut. Penebangan liar meningkat drastis ketika krisis ekonomi memaksa orang menggunakan segala cara untuk bertahan hidup. Dilaporkan bahwa penebangan liar melibatkan cukong-cukong hutan, militer dan polisi, serta petugas dinas konservasi. Akibatnya keberadaan hutan, kawasan lindung dan habitat kehidupan liar terancam.

Laporan itu menunjukkan bahwa masalah utama dalam pensyaratan (kondisionalitas) sektor kehutanan adalah bahwa kelompok-kelompok masyarakat sipil Indonesia tidak dilibatkan dalam merancang kebijakan sektor kehutanan yang baru. Kelompok-kelompok inilah yang sesungguhnya merupakan pihak yang tepat untuk mengidentifikasi masalah-masalah sektor kehutanan dan untuk merekomendasikan kebijakan-kebijakan bagi pemerintah. Kalangan LSM Indonesia merasa bahwa waktu yang disediakan untuk proses dan konsultasi tidak memadai. Undang-undang kehutanan 1999 juga memfokuskan sektor kehutanan demi tujuan-tujuan ekonomi dengan membuka sektor tersebut untuk kompetisi pasar tanpa menghiraukan isu-isu penting, seperti reformasi hak dan peraturan atas tanah penduduk asli yang sejalan dengan perlindungan hutan. Mekanisme penerapan peraturan yang ada sangat tidak memadai, padahal sangat dibutuhkan untuk memastikan pencapaian sasaran kebijakan-kebijakan yang berlaku. Sejak tahun 1996, anggaran untuk mengelola kawasan lindung terus merosot setiap tahunnya. Pada tahun 1998, pemotongan anggaran bahkan memaksa Jakarta, salah satu kota paling berpolusi sedunia, untuk menunda semua program lingkungan hidup.*

Laporan itu juga menyebutkan bahwa selama upaya-upaya perlindungan hutan terganggu, langkah-langkah kebijakan IMF lainnya justru terang-terangan mengesampingkan masalah lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat kawasan tersebut. Mandat IMF untuk menghapuskan hambatan untuk investasi asing dan ekspor bertentangan secara langsung dengan sasaran konversi lahan yang berwawasan lingkungan, sebagaimana dimandatkan dalam kesepakatan pinjaman IMF. Sebagai contoh, LoI 1998 yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia mendukung perluasan sektor minyak kelapa sawit Indonesia dengan dicabutnya hambatan bagi investasi asing.

Produksi minyak kelapa sawit menurun pada dua tahun terakhir, karena alasan antara lain, tarif ekspor dan biaya awal yang tinggi. Namun, dengan bantuan IMF tarif dipangkas dan produsen mendapat insentif. Hasilnya, ekspor minyak kelapa sawit menjadi jauh lebih menguntungkan bagi produsen Indonesia. Disisi lain, produksi minyak kelapa sawit Indonesia dituding sebagai penyebab utama konversi hutan Indonesia untuk pertanian dan keperluan non-kehutanan lainnya, yang pada gilirannya mendorong percepatan penggundulan hutan.

Laporan Friends of the Earth tersebut mengajukan rekomendasi berikut kepada IMF:

  1. IMF harus memfokuskan kembali pada mandat awalnya, yakni stabilisasi jangka pendek, dan menyerahkan urusan pinjaman jangka panjang kepada lembaga lain;
  2. IMF harus mensyaratkan Analisa Dampak Lingkungan sebagai bagian dari semua kesepakatan pemberian pinjaman;
  3. IMF harus berkonsultasi dengan kementerian lingkungan dan kelompok-kelompok masyarakat sipil;
  4. IMF harus melakukan akuntansi lingkungan selain akuntansi ekonomi;
  5. IMF harus mendorong pemberlakuan pajak lingkungan.

* lihat S.Emilia, 2 Juli, 1999 "Crisis Forces Jakarta to Sacrifice Its Environmental Programs." Jakarta Post and 16 Maret, 1999 Indonesia: Supplementary memorandum of economic and financial policies. Fourth Review Under the Extended Arrangement.

Ringkasan Laporan Friends of the Earth 'The IMF: Selling the Environment' lihat www.foe.org

Berita sekilas:

Bank Dunia membantah telah mendanai Milisi Timor Timur

Sebuah laporan dokumenter yang disiarkan SBS, stasiun TV yang dimodali Pemerintah Australia, mensinyalir bahwa sekitar US$800 ribu dana Bank Dunia digunakan untuk membiayai para milisi di Timtim sekitar pelaksanaan referendum tahun lalu. Dana Bank Dunia tersebut seyogyanya diperuntukan bagi kesejahteraan dan pembangunan di Timtim. Salah seorang wakil Bank Dunia di Jakarta, Ben Fisher, mengatakan bahwa mereka 'menyadari terjadinya penyelewengan', tapi tidak mengambil tindakan 'karena alasan-alasan politis'. Sebelumnya, Direktur Bank Dunia di Indonesia, Mark Baird menyangkal tuduhan tersebut. Dalam siaran televisi itu, Joa da Silva, mantan pejabat keuangan Pemda Timtim, mengatakan bahwa ia sendiri yang mengatur pembayaran tersebut kepada para milisi. (Reuters Business Briefing, February 18)


Presiden Bank Dunia dihadang Demonstran dalam kunjungannya ke Indonesia

Pada Februari 2000, lebih dari 100 demonstran mengganggu kelancaran kunjungan Presiden Bank Dunia, James Wolfenson, ke Bandung. Para demonstran menganggap Bank Dunia sebagai pendukung korupsi dan pendukung Suharto. Bank Dunia dituding karena kedekatannya dengan Suharto dan menguapnya dana pada masa pemerintahan 'Orde Baru'. Wolfenson mengatakan bahwa mulai sekarang program pemberian pinjaman harus melibatkan konsultasi dengan masyarakat sipil sebagaimana halnya dengan pemerintah dan sektor swasta. Ini merupakan kunjungan Wolfenson yang keempat dalam dua tahun terakhir, menyusul krisis keuangan yang tidak diduga oleh Bank Dunia. Wolfenson bertemu Presiden Gus Dur, tokoh-tokoh sektor swasta dan kalangan LSM. Ia juga menyempatkan mengunjungi sebuah desa di Jawa Barat, berbincang-bincang dengan kaum miskin sebelum terbang kembali ke Washington. (Reuters Business Briefing, February 17)

Presiden ingin mengurangi peran 'dominan' LKI

Gus Dur mengatakan "Kami membutuhkan dukungan dan bantuan mereka (LKI) tapi ini tidak berarti peran mereka harus dominan" pada pertemuan dengan kalangan pebisnis Jepang dan Indonesia. (Reuters Business Briefing, February 23)

Bank Dunia menyerukan penutupan Pertambangan OK Tedi

Bank Dunia secara resmi menyerukan penutupan Pertambangan OK Tedi di Papua Nugini. Seruan ini sangat penting karena pertambangan tersebut tidak jauh dari perbatasan Papua Barat Indonesia, dan ada kesamaan dengan pertambangan emas Freeport yang tidak lama lagi akan diinvestigasi mengenai dampak sosial dan lingkungannya.

BPA mengirim US$3.5 mil. ke Papua

Bank Pembangunan Asia mengeluarkan US$3.5 milyar guna mendukung upaya kemanusian di Papua Barat. Dana itu akan diberikan ke 102 desa selama tiga tahun, dimulai pada Maret 2000. Tidak jelas bagaimana penggunaan dana tersebut. (Reuters Business Briefing, February 28)

Bank Dunia mengatakan bahwa angka kemiskinan stabil di Indonesia, tapi terlalu tinggi

Bank Dunia mengatakan bahwa kemiskinan di Indonesia stabil pada angka 21%, dibandingkan angka pra-krisis 7% pada Agustus 1997. Bank Dunia percaya angka terbaru itu masih terlalu tinggi. Dikatakan, sekitar setengah jumlah rumah tangga Indonesia berpeluang 'lebih dari 50-50 untuk jatuh di bawah garis kemiskinan dalam waktu tidak lama lagi'. Batasan garis kemiskinan di Indonesia adalah salah satu yang terendah di dunia dan UNICEF di Jakarta menghitung kemiskinan di Indonesia adalah sekitar 60-70% menurut standar internasional. (Reuters Business Briefing, February 28)

Tanggal-tanggal Penting:

11-17 April: Pertemuan Musim Semi IMF dan Kelompok Bank Dunia, Washington USA
26-28 April: Pertemuan untuk Mengulas Kebijakan Kehutanan Bank Dunia, Singapore
6-8 Mei: Pertemuan Tahunan Bank Pembangunan Asia, Chiang Mai, Thailand



Update LKI diterbitkan oleh Down to Earth, Kampanye Internasional untuk Lingkungan Hidup yang Berkeadilan di Indonesia.

Update dan Factsheet tentang LKI tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Anda dapat memperolehnya melalui email (versi rtf) secara cuma-cuma. Edisi cetak tersedia sebagai suplemen newsletter DTE. Newsletter dapat Anda peroleh dengan cara berlangganan atau saling tukar dengan publikasi organisasi Anda. Bila Anda ingin menerima Update bulanan dan Factsheet via email, silakan kirim alamat email Anda ke dte@gn.apc.org. Cantumkanlah bahasa yang Anda kehendaki. Anda juga bisa memilih kedua bahasa.


Kantor: 59 Athenlay Rd, London SE15 3EN, England; email: dte@gn.apc.org tel/fax: +44 207732 7984; web:http://www.gn.apc.org/dte


   Advokasi    DTE Homepage    Buletin    Link