Kebingungan memuncak ketika hubungan antara IMF dan pemerintah Indonesia merenggang pada bulan Maret. Para pejabat Indonesia mengatakan bahwa delegasi IMF dijadwalkan akan tiba dalam waktu dekat, sementara Vasuki Shastry, juru bicara IMF, mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya kunjungan tersebut. Indonesia membantah laporan dari Washington yang menyebutkan bahwa pertemuan penting antara menko ekonomi Rizal Ramli dan pejabat teras IMF tidak membuahkan banyak hasil. Sebaliknya, pihak Indonesia menggambarkan bahwa hasil pembicaraan itu positif. Ramli mengatakan dana IMF 'tidak terlalu penting' sementara Presiden Wahid mengecam dan mempersalahkan IMF karena memaksa pemerintah menghentikan subsidi bahan bakar - suatu tindakan yang tidak populer dan dapat memicu kenaikan harga.

Belakangan ini, IMF menahan kucuran dana sebesar $400 juta kepada Indonesia, yang seharusnya sudah disalurkan pada akhir Desember kemarin, karena melihat pemerintah Indonesia lamban dalam melakukan reformasi ekonomi. IMF tidak puas akan empat hal -- peminjaman dana oleh daerah-daerah yang baru memperoleh otonomi, penjualan saham bank, undang-undang bank sentral dan prinsip-prinsip restrukturisasi utang korporasi.

Sementara itu, Bank Dunia menerbitkan laporan pada bulan Maret yang menyebutkan sejumlah US$9 milyar keluar dari Indonesia dalam pelarian modal tahun lalu. Jumlah tersebut dua kali lebih besar dari jumlah yang dipinjam dari CGI.

Ketidaksepakatan dengan LKI menambah kecemasan akan tidak terbayarnya utang Indonesia yang semakin membengkak, yang menurut catatan Morgan Stanley Dean Witter, berjumlah US$ 262 milyar atau 170 persen dari GDP. Kenaikan ini adalah akibat dari naiknya suku bunga dan merosotnya nilai Rupiah. Dalam laporan yang diterbitkan bulan Maret, bank penanaman modal tersebut mengatakan Indonesia kemungkinan besar akan ‘terjerat utang permanen’, karena sebagian besar pengeluaran ekonominya digunakan untuk mencicil utang dalam negeri dan luar negeri. Disebutkan bahwa dalam tahun 2000 saja, 8 persen dari GDP digunakan untuk membayar utang luar negeri, dan 40 persen biaya operasional pemerintah pusat digunakan untuk mencicil utang pemerintah pusat. Untuk keluar dari jerat utang ini, Indonesia harus mengurangi utang publik dan utang luar negeri, termasuk utang asing jangka pendek, hingga kurang dari 70-80 persen dari GDP.

Sumber: Reuters, 8 Maret, 2001; Dow Jones Newswires 5 Februari dan 8 Maret, 2001; Reuters, 22 Februari, 2001; Sydney Morning Herald, 24 Februari, 2001

Kalangan LSM menyerukan boikot bantuan asing bila undang-undang kehutanan tidak ditegakkan

Empat LSM Indonesia mengancam agar para donor bantuan bagi Indonesia melakukan boikot apabila pemerintah tidak segera menghentikan penebangan kayu liar dan perusakan hutan di berbagai daerah. “Kami akan mendesak jaringan LSM asing mitra kami untuk menekan anggota-anggota CGI supaya tidak memberi pinjaman kepada Indonesia kecuali pemerintah secara tegas menegakkan undang-undang kehutanan,” ujar Binny Buchori, sekretaris eksekutif INFID dan juru bicara ke-empat LSM tersebut. Ketiga LSM lainnya dalam koalisi tersebut adalah Forest Watch Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan KPSHK.

CGI, yang pada bulan Oktober menjanjikan bantuan baru sebesar US$ 4,8 milyar kepada Indonesia, akan bertemu pada bulan April (lihat di bawah) untuk mengevaluasi kemajuan program pemberian pinjaman, termasuk janji pemerintah Indonesia untuk menghentikan penebangan liar.

CGI beranggotakan Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan 30 negara donor yang dipimpin oleh Jepang, negara-negara anggota Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Indonesia berjanji kepada CGI untuk memberantas penebangan liar dan menerapkan moratorium atas konversi area hutan alam menjadi area hutan industri dan perkebunan. Pemerintah membentuk komite antardepartemen yang membidangi masalah kehutanan pada bulan Juni dengan tugas menyikapi masalah-masalah tersebut. Togu Manurung, direktur Forest Watch Indonesia, menyatakan lebih dari delapan juta hektar hutan telah dikonversi menjadi area perkebunan pada tahun 2000.

Sumber: Jakarta Post, 16 Februari, 2001

Pertemuan CGI, Jakarta

CGI akan mengadakan pertemuan di Jakarta dari 21 April hingga 24 April. Pertemuan itu akan menindaklanjuti hasil-hasil pertemuan CGI sebelumnya di Tokyo. Topik paling penting dalam agenda adalah: desentralisasi fiskal, perdagangan kayu liar dan program pengentasan kemiskinan. Baru-baru ini, pemerintah menyusun rancangan undang-undang tentang desentralisasi fiskal yang mengatur pemantauan penyaluran dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, serta penggunaan dana tersebut oleh pemerintah daerah.

Sumber: Jakarta Post, 14 Maret.

Milis tentang Utang dalam sektor Kehutanan

Sebuah milis baru akan mengumpulkan dan menyebarkan kliping-kliping berita tentang masalah utang Indonesia, terutama topik-topik yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan sektor kehutanan. Debt-En akan memuat artikel-artikel berbahasa Inggris dan Debt-In dalam bahasa Indonesia.

Untuk berlangganan Debt-En kirim email ke: Debt-En-subscribe@yahoogroups.com
Untuk berlangganan Debt-In kirim email ke: Debt-In-subscribe@yahoogroups.com

Kongres AS Mendesak Reformasi LKI Lebih Mendalam

Para anggota komisi Kongres, yang tahun lalu merekomendasikan perubahan radikal pada Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), mendorong pemerintahan baru AS dibawah presiden Bush untuk mendesak reformasi lebih mendalam pada lembaga-lembaga keuangan internasional itu. Komisi beranggotakan sebelas orang itu, yang lebih dikenal sebagai Komisi Meltzer, melukiskan Bank Dunia dan ketiga bank pembangunan regional sebagai lembaga birokrat yang tidak efisien dan boros, serta tidak mampu menjalankan misi mereka untuk menuntaskan kemiskinan dengan struktur yang ada sekarang.

Komisi tersebut merekomendasikan bank pembangunan yang lebih ramping dan membatasi diri pada bidang-bidang pokok seperti bantuan teknis dan pemberian hibah, bukan pinjaman, untuk program penuntasan kemiskinan di negara-negara paling miskin. Laporan Meltzer, yang diterbitkan pada Maret tahun lalu, ‘mendamprat’ IMF karena menalangi pasar dengan suntikan dana besar-besaran pada masa krisis. Laporan itu merekomendasikan untuk membuat pembagian kerja yang lebih jelas antara Bank Dunia dan IMF, di mana IMF hanya berkonsentrasi semata pada pemberian pinjaman krisis berjangka waktu pendek, serta mengumpulkan dan menyebarkan data keuangan kepada 182 anggotanya untuk mengurangi risiko krisis. Lingkungan politik sekarang telah berubah dan perhatian tercurah pada bagaimana pemerintahan George W. Bush akan menghadapi LKI dan bagaimana pemerintahan baru tersebut menyikapi rekomendasi Komisi Meltzer. Ada kekhawatiran laporan itu bisa menjadi cetak biru AS untuk reformasi mendatang terhadap lembaga-lembaga keuangan tersebut, di mana AS memegang saham mayoritas.

Sumber: Inter Press Service, 9 Maret 2001.

Kalangan LSM mengatakan “Tidak ada Aloha bagi ADB”

Pertemuan tahunan ADB akan diselenggarakan pada bulan Mei di Hawaii. Lihat situs web di bawah untuk akreditasi ADB dan informasi pendaftaran; artikel-artikel media tentang isu-isu yang berhubungan dengan Rapat Umum Tahunan (RUT) ADB 2001; masalah-masalah dalam kebijakan-kebijakan dan proyek-proyek ADB; dan Deklarasi oleh 38 Peoples’ Networks selama RUT ADB tahun lalu di Chiang Mai, Thailand. Agenda Acara Peoples’ Networks tersebut akan segera diumumkan.

ADB Watch http://www.crosswinds.net/~hexis/ADB-Watch.html#contact
Bank Information Center http://www.bicusa.org
International Rivers Network: http://www.irn.org/
Environmental Defense: http://www.edf.org/
Environmental Media Services: http://www.ems.org/

Konferensi Lembaga Bank Dunia tentang penebangan liar

Telah direncanakan sebuah konferensi Lembaga Bank Dunia tentang penguatan mekanisme hukum untuk menghentikan penebangan liar (Forest Law Enforcement – lebih dikenal dengan akronim ‘FLEC’ dikalangan staf Bank Dunia). Konferensi ini akan menjadi acara regional besar yang melibatkan 10 negara Asia, termasuk Cina dan Jepang. Puncak acara ini adalah penandatanganan kesepakatan tentang penebangan liar oleh para menteri dalam pertemuan puncak yang direncanakan akan diadakan di Indonesia pada September 2001. Pada 2-3 April 2001 akan diadakan pertemuan pendahuluan FLEC di Jakarta.

Bank Dunia dan Transmigrasi Spontan

Draft kebijakan Bank Dunia yang telah direvisi tentang Transmigrasi Spontan telah ditayangkan pada situs web mereka.

Anda dapat mencoba di: http://www.worldbank.org, lalu klik pada "policies", lalu "involuntary resettlement."

Bank Dunia mengatakan bahwa tayangan tersebut hanya untuk tujuan “informasi” saja. Dengan kata lain, tidak ada komentar resmi. Manajemen Bank Dunia berencana mengirimkan draft kebijakan ini ke Dewan Direktur Eksekutif untuk memperoleh persetujuan dalam waktu dekat. Petunjuk Operasional (OD) 4.30 tentang Transmigrasi Spontan telah diubah menjadi Prosedur Bank/Kebijakan Operasional (OP/BP) 4.12. Bank Dunia mengaku tidak ada perubahan pada kebijakan tersebut, selain hanya “diformat ulang” atau “dikonversi” dari format OD menjadi OP/BP. Namun demikian, kaji ulang pada draft itu menunjukkan banyak perubahan pada substansi dan prosedur yang dapat berdampak buruk pada masyarakat setempat yang terkena proyek Bank Dunia. Ada kekhawatiran bagaimana perubahan yang diusulkan itu akan mempengaruhi hak-hak masyarakat asli/adat atau etnik minoritas, hak atas tanah, dan masyarakat yang kehidupannya bersinggungan dengan taman dan kawasan yang dilindungi.

Untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang latar belakang, termasuk versi awal draft kebijakan, korespondensi tentang perubahan kebijakan, dan komentar tentang draft akhir, kunjungi situs web Center for International Environmental Law, http://www.ciel.org

Situs web Kantor LKI di Indonesia

IMF http://www.imf.org/external/country/idn/index.htm
Bank Dunia http://www.worldbank.or.id
ADB http://www.adb.org/Indonesia/default.asp