Bank Pembangunan Asia

• Memberi pinjaman dan modal ekuitas untuk kemajuan ekonomi dan sosial negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya;
• Memberikan bantuan teknis dan jasa konsultasi untuk persiapan dan pelaksanaan proyek-proyek dan program pembangunan;
• Mendukung investasi swasta dan modal publik untuk kepentingan pembangunan;
• Menanggapi permintaan bantuan tentang koordinasi kebijakan dan rencana pembangunan negara-negara anggota.

BPA bermarkas di Manila. Anggota BPA terdiri dari 63 negara, 45 diantaranya dari kawasan Asia dan Pasifik dan 18 dari Eropa dan Amerika Utara. Pemegang saham terbesar adalah Amerika Serikat dan Jepang dan peminjam terbesar adalah Indonesia dan Cina. Sektor transportasi dan komunikasi telah menerima bagian terbesar dari pinjaman, diikuti oleh sektor energi, infrastruktur sosial, pinjaman multi-sektor, pertanian dan sumber daya alam, industri, keuangan dan bahan tambang bukan-minyak. Pinjaman total BPA setiap tahunnya sekitar US$6,1 milyar. Diluar pinjaman, BPA juga menyediakan dana pendampingan teknis sebesar US$ 176,5 juta dan hibah sebesar US$ 483,5 juta.

Strategi dan Dialog Kebijakan

Seperti halnya lembaga-lembaga multilateral lainnya, tujuan BPA yang tercantum dalam “The 2002 Country Assistance Strategy” ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah dengan meningkatkan ketata-pemerintahan (good governance), memenuhi kebutuhan lokal melalui desentralisasi, pengembangan sumber daya manusia, manajemen lingkungan, mempromosikan pengaturan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan prospek pertumbuhan jangka panjang. Strategi ini akan dilakukan sampai 2006. BPA juga menekankan pentingnya koordinasi dengan agen-agen multilateral lainnya.

BPA meningkatkan strateginya untuk bekerjasama dengan pemerintah terutama berkaitan dengan issue ketata-pemerintahan, efektifitas pinjaman dan desentralisasi. Dukungan BPA terhadap ketata-pemerintahan tidak hanya mendorong tanggung gugat/akuntabilitas publik dan transparansi tetapi juga meningkatkan ketata-pemerintahan di sektor bisnis dan keuangan. BPA juga mengetuai kelompok kerja donor untuk efektifitas dana yang fokusnya menilai kebutuhan negara klien terhadap kebutuhan dana eksternal dan mengkaitkannya dengan efektifitas dana dalam desain dan implementasinya. Di issue desentralisasi, BPA aktif terlibat dalam dialog-dialog kebijakan untuk menjamin peningkatan pelayanan publik terutama di sektor kesehatan dan pendidikan. Meningkatkan iklim kebijakan dan investasi sektor privat juga masih menjadi prioritas BPA.

Seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia masih memiliki catatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan IMF dalam hal konsultasi dengan masyarakat. LSM dapat memaksa untuk mengadakan pertemuan dengan para wakil misi, menyoroti kebijakan atau target yang belum diterapkan dan kebijakan yang bermasalah dan menyarankan kebijakan yang patut disertakan. Bahkan, untuk meningkatkan kerjasama tripartit antara BPA, Pemerintah dan Ornop, BPA telah membakukan kerangka kerjasama berjudul “ADB-Government-NGO Cooperation: A Framework for Action, 2003-2005 http://www.adb.org/ngos/framework/bahasa_2nd_draft.pdf”. Keterangan lebih lanjut mengenai kerangka tersebut dapat diakses di website ADB dan tersedia pula dalam bahasa Indonesia.

Sayangnya, seperti halnya Lembaga Keuangan Internasional lainnya, BPA menerapkan kebijakan persyaratan atas pinjaman. Persyaratan tersebut biasanya adalah swastanisasi, deregulasi dan dukungan untuk investasi asing. Kritik menandaskan bahwa kebijakan semacam ini hampir tidak ada peranannya dalam mengurangi kemiskinan atau melindungi lingkungan hidup seperti yang menjadi tujuan awalnya. Kritik terhadap agenda ketata-pemerintahan yang menjadi fokus paling populer dari lembaga-lembaga donor juga menyatakan bahwa agenda ini merupakan agenda untuk menciptakan institusi-institusi yang melancarkan kapitalisasi.

Pinjaman untuk Indonesia

Sampai dengan 31 Desember2003, pinjaman kumulatif BPA di Indonesia sebesar US$ 19,36 milyar. Sebagian besar pinjaman dalam Dolar AS adalah untuk sektor infrastruktur sosial, namun banyak juga yang untuk sektor Pertanian dan Sumber Daya Alam serta sektor Energi (Lihat Tabel 1)

Pembiayaan Bersama

BPA juga memiliki dana tambahan yang diperoleh melalui pembiayaan bersama dengan institusi lainnya terutama dari sektor swasta, resmi dan institusi penyedia kredit ekspor. Pada tahun 2003, total kerjasama berjumlah US$ 2,42 milyar untuk 28 pinjaman proyek serta US$ 471,93 juta dalam bentuk hibah dan bantuan teknis yang digunakan untuk membiayai 89 proyek. Bentuk-bentuk pembiayaan dari sumber-sumber lain ini terhitung besar karena secara akumulatif dari tahun 1970 sampai akhir 2003, total pembiayaan berjumlah US$ 40,65 milyar untuk 637 pinjaman dan US$ 1,055 milyar dalam bentuk hibah dan bantuan teknis yang digunakan untuk membiayai sekitar 590 proyek.

Pinjaman untuk 6 proyek BPA di Indonesia yang dibiayai oleh sektor swasta dari 1 Januari 1999 sampai dengan 31 Desember 2003 berjumlah total US$ 733,8 juta. Pembiayaan dari sumber swasta terutama lebih banyak digunakan untuk program restrukturisasi sektor energi (Lihat tabel 2) sebesar US$ 400 juta.

Diluar itu, masih ada 23 proyek yang dibiayai swasta dalam bentuk bantuan teknis atau hibah sebesar US$ 37,94 juta.

Kontraktor/Penyedia yang terlibat dalam Proyek-proyek BPA di Indonesia.

Terdapat 10 kontraktor di Indonesia yang terlibat dalam proyek-proyek pinjaman besar di Indonesia (Lihat tabel 3).

Kinerja Pinjaman BPA

Peneliti Senior Enviromental Defense Fund berbasis Hawaii, Stephanie Fried, menuliskan laporan yang menyatakan lebih dari 70% total pinjaman BPA di Indonesia dinilai tidak berhasil, tidak bermanfaat, dan membahayakan. Fried berpendapat angka-angka itu memperlihatkan kegagalan investasi ADB untuk menyediakan manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang bagi rakyat Indonesia. Pada tahun 2000, total utang Indonesia kepada ADB sebesar US$ 16 miliar.

Bank Pembangunan Asia sendiri membantah laporan yang mengatakan bahwa sedikitnya 70% proyeknya di Indonesia gagal. Menurut BPA mayoritas proyeknya di Indonesia sukses, meski memang tidak ada proyeknya yang tidak bermasalah. “Tidak mudah mendefinisikan suatu proyek itu sukses atau tidak. Apalagi di negara yang sangat luas seperti Indonesia ini. Kami juga tidak puas jika mengetahui ada proyek yang bermasalah,” kata Ketua Perwakilan BPA untuk Indonesia David Jay Green, di Jakarta, Senin, 24 Mei 2004.

Hal itu dikemukakan David menanggapi laporan tersebut. Green mengatakan, dari sejumlah proyek BPA di Indonesia sekitar 90 persen mendapat peringkat A, B dan C, sementara sisanya peringkat D hingga F. Dari yang 90% itu, sekitar 50%-70% mendapat peringkat A dan B.

Sumber:
http://www.adb.org
http://www.adb.org/irm
http://www.adb.org/NGOs/ngocenter.asp
http://adb.org/Environment/reports.asp

Dokumen-dokumen dalam bahasa Indonesia bisa diakses di
http://www.adb.org/Documents/Translations/Indonesian/default.asp
· Kebijakan Komunikasi Publik Bahasa
· Kebijakan Antikorupsi [ PDF: 560kb | 88 pages ]
· Kebijakan ADB mengenai Gender dan Pembangunan PDF: 906kb | 56 pages ]
· Buku Pegangan untuk Pemukiman Kembali
· Kebijakan Pemeriksaan ADB [ PDF: 144kb | 45 pages ]
· Andapun dapat bersuara [ PDF: 54kb | 9 pages ]
· ADB-Government-NGO Cooperation: A Framework for Action, 2003-2005 [ PDF: 483b | 38 pages ]
· Cara-cara Partisipasi: Pengalaman dari RETA 5894: Kegiatan Pembinaan Kapasitas dan Partisipasi II [ PDF: 621 kb | 46 pages ]

Jakarta post, Rabu, 19 Mei 2004 Media Indonesia, Rabu, 26 Mei 2004 Laporan lebih lanjut mengenai evaluasi BPA yang dilakukan oleh Stephanie Fried, Environmental Defense, dapat diakses di: http://www.environmentaldefense.org/documents/2467_EvaluatingADBIndonesia.pdf

Factsheet ini merupakan revisi dan tambahan dari factsheet DTE no.3 April 2000 mengenai BPA.