Switch to English


Down to Earth No.78, Agustus 2008

Seruan akan keadilan iklim kembali membahana

Dengan semakin dekatnya tenggat waktu bagi proses antar pemerintah untuk menyetujui kesepakatan iklim pasca protokol Kyoto tahun 2009, pertemuan kelompok masyarakat sipil Asia di Bangkok bulan Juli kembali menyerukan keadilan iklim. Aktivis anti-kemiskinan global juga mengecam negara-negara terkaya atas kegagalan mereka menepati janji untuk memberikan komitmen penuh terhadap perubahan iklim pada pertemuan G8 bulan Juni di Hokkaido.


Para aktivis menyerukan untuk "keluar sama sekali dari tatanan global saat ini" untuk menghadapi krisis iklim. Lebih dari 170 peserta, termasuk nelayan, petani, masyarakat adat, perempuan, pemuda dan aktivis dari 31 negara menghadiri konferensi di Bangkok yang berlangsung selama 3 hari pada bulan Juli dan diselenggarakan oleh Focus on the Global South.

"Yang kami maksud dengan keadilan iklim adalah beban bagi penyesuaian terhadap krisis iklim harus ditanggung oleh mereka yang menyebabkannya, dan bukan oleh pihak yang paling tidak bertanggungjawab," demikian tertulis dalam salah satu dokumen konferensi.1

Disebutkan dalam konferensi itu bahwa negara-negara industri bertanggungjawab terhadap sekitar 90% emisi gas rumah kaca, tetapi 99% dari resiko akibat perubahan iklim ditanggung oleh masyarakat di negara-negara berkembang.

Para peserta mengutarakan kekecewaaannya atas kegagalan mereka yang selama ini mendominasi pembahasan mengenai iklim - pemerintah dan perusahaan- dalam usaha mengatasi penyebab perubahan iklim. Kelompok-kelompok itu menghimbau pemerintah untuk memberikan perhatian serius atas masalah konsumsi yang berlebihan di negara-negara maju dan di antara elit-elit negara berkembang.

Kelompok-kelompok itu mencapai konsensus dalam perlawanan mereka terhadap skema penjualan karbon dan carbon offset, seperti prakarsa Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM)2 dan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)3, yang memberikan kesempatan bagi para pencemar untuk "membeli jalan keluar dalam upaya mengurangi emisi".

Mereka juga mengatakan bahwa industrialisasi bahan bakar nabati, mega proyek bendungan dan tenaga nuklir adalah solusi palsu yang akan memperburuk krisis iklim dan memperdalam jurang ketimpangan global.


Pertemuan G8

Pertemuan negara-negara G8 bulan Juni di Hokkaido tak menghasilkan sesuatu yang baru untuk menangani perubahan iklim, kata aliansi masyarakat sipil, Global Call to Action Against Poverty. Pernyataan yang dikeluarkan kelompok itu mengecam fakta bahwa tak ada komitmen atas sumber daya baru bagi penyesuaian terhadap perubahan iklim dan mengatakan bahwa komitmen untuk mengurangi emisi global sebesar 50% sebelum tahun 2050 tak dapat dipercaya. Para aktivis menyerukan agar ditentukan target sementara tahun 2020.


Dana untuk iklim

Kelompok itu juga mengecam dukungan G8 terhadap peran Bank Dunia dalam mengelola dana untuk iklim. Nur Amalia dari CGAP Indonesia mengatakan: "Bank Dunia, yang banyak bertanggungjawab atas perusakan iklim, tak bisa diserahi tugas untuk mengelola dana itu. Ini sama saja dengan membersihkan lantai dengan kain pel yang kotor."4

Dewan Bank Dunia menyetujui dua proposal dana investasi iklim-Dana Iklim Strategis yang merupakan dana induk dan Dana Teknologi Bersih-pada tanggal 1 Juli, meskipun ada kritikan dari Organisasi Masyarakat sipil (CSO) di berbagai negara.5

Para anggota kelompok G8 telah menjanjikan sekitar US$6 milyar sebagai sumbangan Bantuan Pembangunan Luar Negeri bagi dana itu. Dalam pernyataan mengenai perubahan iklim yang dikeluarkan di Hokkaido, kelompok G8 mengatakan bahwa mereka mendorong REED dan bahwa sektor swasta akan menjadi sumber utama dalam pendanaan untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Meskipun ada bukti baru-baru ini yang menyoroti bagaimana rezim perdagangan emisi telah gagal mengurangi emisi, G8 juga mengakui peran pasar, termasuk perdagangan emisi di dalam dan di antara negara-negara, sebagai jalan yang membantu mengurangi emisi dengan 'efektif dari segi biaya'.6

Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil dan sejumlah pemerintah mendesak bahwa dana untuk iklim harus disimpan dalam badan yang dikelola oleh UNFCCC.7 Mereka juga mempertanyakan apa yang disebut dengan 'teknologi bersih'. Pada awal Juni, lebih dari 120 kelompok masyarakat sipil mengeluarkan pernyataan dalam pertemuan UNFCCC di Jerman, yang menyatakan bahwa Bank Dunia perlu menjelaskan istilah itu. Menurut Kenny Bruno, International Program Director untuk Oil Change International, salah satu kelompok yang menandatangani pernyataan itu, "Yang sesungguhnya mereka maksudkan adalah dana 'teknologi yang agak kotor', yang akan mencakup pendanaan pembangkit tenaga listrik berbahan batu bara yang tidak terlalu mencemari dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik terkotor yang ada sekarang." 8


Titian rambut

Suatu laporan singkat telah dikeluarkan oleh beberapa Ornop Eropa, FERN, Global Witness dan Rainforest Foundation, berdasarkan pada pemikiran sebelumnya tentang prakarsa untuk mencegah deforestasi dan REDD, dalam upaya menentukan penggunaan dana internasional secara positif untuk melindungi hutan dan hak-hak masyarakat hutan. Secara khusus laporan itu memperingatkan mengenai persoalan penjualan karbon, dan juga pengelolaan dana oleh Bank Dunia. Perdagangan karbon, demikian argumentasinya, tak akan mendorong pengurangan penggunaan karbon, tapi malahan akan mendorong bisnis sebagai pendekatan umum untuk menghadapi perubahan iklim, dan juga spekulasi. Bank Dunia bukanlah pengelola dana yang tepat, karena mempunyai catatan buruk dalam hal konservasi hutan terkait dengan adanya konflik kepentingan yang nyata pada investasinya dalam industri ekstraksi bahan bakar fosil dan juga hubungan yang kurang baik dengan masyarakat adat.9


Pinjaman IFC untuk proyek bahan bakar fosil melonjak

Analisa yang baru dari lembaga pemikiran yang berkedudukan di AS, Bank Information Center (BIC), menunjukkan bahwa Kelompok Bank Dunia telah meningkatkan pengeluarannya untuk industri ekstraktif, dan menggarisbawahi argumentasi bahwa Bank Dunia bukanlah lembaga yang tepat untuk mengelola dana pengurangan dampak perubahan iklim global dan penyesuaian terhadap perubahan iklim tersebut.

Kepanjangan tangan Bank Dunia dalam hal pemberian pinjaman swasta, International Finance Corporation (IFC) telah meningkatkan pinjaman untuk proyek bahan bakar fosil sebesar 165% selama bulan Juli 2007-Juni 2008. Bank dunia sendiri, menurunkan komitmennya terhadap proyek semacam itu, tetapi secara keseluruhan Kelompok Bank Dunia meningkatkan pinjamannya sebesar 60% dalam kurun waktu yang sama.10 Hal ini dilakukan meskipun ada rekomendasi dari Extractive Industries Review bahwa pemberian pinjaman untuk proyek batu bara dan minyak harus diakhiri.

Recent IFC lending approvals to Indonesia - extractives & fossil fuel based power generation, from BIC analysis
Extractives
IFC financial year Project name Major sector Primary Activity Amount Approval Date
Jul 07-Jun 08 Salamander Energy Plc. Oil and gas off shore production, wells, pipeline, gas processing plant75m 6-Jun-08
Jul 06-Jun 07PGN InvestmentsGasInfrastructure (dist., expansion)50m05-Sep-06
Fossil fuel-based power generation
Jul 06 - Jun -7 PT Makmur Sejahtera Wisesafossil fuel-based power generation coal fired plant121.8m21-Jun-07


Catatan:
1 Siaran Pers, 16/Jul/08. Untuk keterangan lebih lanjut harap kunjungi situs web Climate Justice Now! di focusweb.org/climatechange/
2 Lihat DTE 71 kotak CDM dan DTE 69
3 Lihat DTE 76-77 dan DTE 74 untuk latar belakang.
4 Reaksi dari Indonesia, Filipina, Kanada, Benin, Uganda, Afrika Selatan dan Jepang 8/Jul/08.
5 Siaran Pers Bank Dunia 1/Jul/08. Lihat juga 76-77 untuk latar belakang lebih lanjut mengenai dana ini.
6 Pernyataan G8 mengenai Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim di www.g8.utoronto.ca/summit/2008hokkaido/2008-climate.html
7 Lihat DTE 76-77
8 BIC Update 23/Jul/08, www.bicusa.org/en/Article.3840.aspx
9 Avoiding Deforestation and Degradation: Walking the tightrope to success, Mei 2008, Climate Change and Forests Briefing Note oleh Richard Wainwright.
10 BIC, seperti 8.

Daftar isi Buletin DTE     DTE Homepage     Advokasi     Link