Switch to English
Down to Earth Nr. 48 Februari 2001

Pulp dan kertas menghadapi kesulitan

Industri pulp di Indonesia tidak berkesinambungan baik secara finansial, sosial maupun ekologi, namun pemerintah Indonesia, pemerintah daerah dan para investor sama-sama menolak untuk bertanggung jawab

Indonesia bangga sebagai salah satu produsen pulp kertas termurah di dunia. Investor asing menyokong pertumbuhan industri ini, walaupun mereka tahu terjadi pengrusakan hutan alam dan penebangan kayu gelap untuk perolehan bahan mentahnya. Perusahaan-perusahaan pulp dan kertas tidak bekesinambungan baik secara finansial maupun ekologis ; hampir semua terlibat hutang besar. Namun demikian berbagai usaha perlawanan dilakukan terhadap pengurangan kelebihan kapasitas dengan cara penutupan pabrik pulp termasuk juga dari para investor asing dan beberapa pemerintah daerah mengijinkan pembukaan pabrik-pabrik pulp baru.

Sebuah makalah riset CIFOR* memperlihatkan bahwa industri pulp dan kertas Indonesia telah mengalami perkembangan hingga hampir 700% sejak akhir 1980an, jauh melebihi kecepatan dari perkembangan penanaman kayu pulp. Kapasitas produksi pulp Indonesia meningkat dari 606.000 ton per tahun pada 1988 menjadi 4,9 juta pada 1999, sementara kapasitas pengolahan kertas bertambah dari 1,2 juta menjadi 8,3 juta ton dalam periode yang sama. Peningkatan terakhir ini disebabkan oleh baru dimulainya PT Tanjung Enim Lestari (PT TEL) di Sumatra Selatan (450.000 ton saat ini) dan peningkatan kapasitas PT Indah Kiat dan PT Riau Andalan Pulp & Paper di Riau. Kapasitas ini membutuhkan 24 juta meter kubik kayu per tahun jumlah total tingkat 'kesinambungan' kayu yang dapat dipanen setiap tahun dari hutan alam.

Perkebunan hanya memenuhi 8% dari kayu yang digunakan industri antara 1998 dan 1999. Sebagian besar kayu diperoleh dari pemotongan kayu langsung dari hutan alam, mengakibatkan terjadinya deboisasi sekitar 800.00 ha. 70 % diperkirakan adalah hasil dari penebangan gelap. (Untuk mengetahui lebih banyak mengenai latar belakang PT TEL lihat halaman advokasi website kami: www.gn.apc.org/dte/icamp/htm#PT Tel) Laporan CIFOR menyatakan bahwa pabrik-pabrik pulp Indonesia yang terbesar akan menghadapi semakin berkurangnya persediaan kayu dalam 5-7 tahun mendatang karena peningkatan hasil perkebunan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Harga bahan mentah akan naik dan hal ini akan meningkatkan resiko finansial, terutama untuk investor asing yang membantu membiayai perluasan kapasitas.

*www.gn.apc.org/dte/camp/htm.)*Profits on Paper: Fiber, Finance and Debt in Indonesia's Pulp and Paper Industry, C. Barr, November 2000, tersedia di CIFOR's website: http://www.cifor.cgiar.org/

Hutang perusahaan yang dipinjam oleh para produsen pulp dan kertas Indonesia
konglomerat Pemimpin Usaha Bank Hutang luar negeri Pulp & Kertas (US$ juta) Hutang BPPN Pulp/Kertas (Rp mil) Hutang BPPN Sektor lain (Rp mil) Total Hutang BPPN (Rp mil)
Sinar Mas/APP Eka Tjipta Widjaja Bank Internasional Indonesia 9,075 n.a. 423 423
Raja Garuda Mas/APRIL Sukanto Tanoto Unibank 2,010 484 433 917
Kiani Kertas/Kalimanis Bob Hasan Bank Umum Nasional (+ Bank Bukopin; Bank Muamat) 670 2,480 1,997 4,477
PT TEL/Barito Pacific Prayogo Pangestu Bank Andromeda 911 n.a. 6,395 6,395
TOTAL (termasuk lain-lain)     12,916 4,906 9,248 14,154

Sumber: adaptasi dari C. Barr, Nov 2000, CIFOR

Dana masyarakat mempertahankan jalannya pabrik
Beberapa pabrik pengolahan pulp serta perkebunannya, yang dimiliki oleh konglomerat besar Indonesia kini berada di tangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang disponsori oleh IMF karena jatuhnya bank-bank yang dimiliki oleh konglomerat yang sama setelah krisis keuangan tahun 1997.

Perusahaan yang sama juga terlibat hutang luar negeri yang sangat besar (lihat tabel). Akibatnya adalah jutaan rakyat Indonesia lah yang mensubsidi industri pulp dan kertas melalui reskedul hutang, konversi hutang pribadi menjadi hutang masyarakat serta persetujuan-persetujuan lainnya. Misalnya pemerintah telah menghibahkan 900 juta dollar kepada PT Bank Internasional Indonesia milik Sinar Mas. Kiani Kertas milik Bob Hasan berhutang kepada BPPN sejumlah 370 juta dollar. Prayogo belum dipaksa untuk menjual sahamnya di PT TEL dan perkebunan pelengkapnya, walaupun pabrik petrokimia miliknya PT Chandra Asri berhutang 723 juta dollar.

Walaupun terlibat hutang besar-besaran ketika terjadi krisis keuangan, tak ada satu produsen utama pulp dan kertas Indonesia yang dipaksa tutup karena bankrut. Sebaliknya, BPPN dan para kreditor internasional membiarkan manajemen yang sama menjalankannya dan malah dalam kasus APRIL memberikan dana lebih lanjut untuk perluasan kapasitas. Alasan yang diberikan adalah agar para produsen pulp dapat membayar hutang mereka lebih cepat.

Sinar Mas, pemilik perusahaan yang terdaftar di bursa saham internasional, Pt Indah Kiat Pulp & Paper dan perusahaan kertas Tjiwi Kimia, adalah salah satu perusahaan yang terlibat hutang terbesar. Is menghabiskan lebih dari 10 milyar dollar untuk memperluas usaha pulp dan kertasnya di Indonesia dan Cina melalui perusahaan holdingnya di Singapura Asia Paper and Pulp (APP).

Perusahaan mungkin akan dikeluarkan dari daftar bursa saham di Amerika karena harga sahamnya diperjualbelikan dibawah 1 dollar selama 30 hari berturut-turut. Hal ini melanggar peraturan Komisi Perdagangan Sekuritas dan Saham Amerika. Harga saham APP di Bursa Saham New York mengalami penurunan drastis baru-baru ini, karena kekhawatiran perusahaan tidak akan dapat membayar hutangnya. Bila dikeluarkan dari bursa saham, APP harus segera membayar opsi Sejumlah 870 juta dollar. Juga akan lebih sulit bagi perusahaan untuk mencari pinjaman lagi atas kewajiban yang belum terlunaskan serta reskedul pinjaman untuk jangka waktu yang lebih panjang. (Dow Jones 7/Des/2000; Kompas 18/Jan/2000)

Indorayon menjadi Toba Pulp Lestari
Operasi Indorayon di Porsea ditutup secara efektif sejak akhir bulan 1998 akibat gelombang protes dan blokade penduduk setempat. Pemerintahan Habibie meminta agar dilakukan tinjauan menyeluruh terhadap dampak lingkungan dan sosial dari satu-satunya pabrik gabungan pulp dan serat rayon untuk menjawab keluhan berkepanjangan dari masyarakat sekitar tentang udara, air, dan polusi suara, pelanggaran hak atas tanah, kurangnya lapangan kerja serta ketidakadilan kompensasi.

Kabinet presiden Wahid mengalami perpecahan dalam menghadapi Indorayon, dimana Departemen Perdagangan dan Industri menekan pabrik untuk beroperasi kembali guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan ekspor sementara Menteri Lingkungan mengatakan bahwa pabrik harus ditutup untuk selamanya karena rekor polusinya yang amat buruk. Perlawanan keras ketika polisi berusaha menghentikan protes mengakibatkan sekitar 12 orang meninggal dan ratusan luka-luka selama dua tahun terakhir.

Pada bulan Mei 2000, pemerintah memutuskan bahwa Indorayon Pulp dapat memulai operasinya kembali, namun tidak memproduksi serat rayon. Hal ini mendorong timbulnya protes lebih lanjut. Usaha mati-matian Indorayon untuk memperhatikan keluhan-keluhan masyarakat dalam bentuk janji-janji penambahan lapangan kerja, kesempatan usaha dan lembaga masyarakat yang disponsori oleh perusahaan dan investor asing, ditolak. Pabrik Porsea tidak dapat beroperasi kembali dan Indorayon menderita kerugian finansial yang sangat besar. Pada bulan September penunjang dana luar negeri perusahaan sudah kehilangan kesabaran dan 1000 dari 7000 pegawai diberhentikan.

Untuk membuka jalan buntu Indorayon merubah namanya menjadi PT Toba Pulp Lestari dan merubah kepemimpinannya. Sebuah konsorsium yang menurut laporan termasuk Bank of Boston, Bank of New York, Bank Namura, ABN Amro Bank, dan Credit Lyonnais memberikan pinjaman sejumlah 4 juta dollar. Kepemimpinan baru yang menjanjikan hubungan yang lebih baik dengan komunitas setempat mungkin berhasil meyakinkan penunjang dana untuk bertahan lebih lama, namun tidak dapat merubah pendapat rakyat setempat. Penduduk Porsea dan desa-desa lain yang terkena dampak pabrik menolak untuk menerima perusahaan 'baru' ini dan Departemen Industri dan Perdagangan sejauh ini belum berani untuk memberikan ijin operasi yang baru.

Perusahaan induk Indorayon/Toba Pulp Lestari, Kelompok Raja Garuda Mas memiliki kesamaan dengan Sinar Mas (walaupun skalanya lebih kecil). Raja Garuda Mas meminjam sekitar 2 juta dollar di pasar internasional melalui perusahaan holding-nya Asia Pacific Resources International Limited (APRIL), yang juga berkantor pusat di Singapura. RGM melepaskan Indorayon dari APRIL pada akhir 1999, agar ia lebih mudah mendapatkan dana luar negeri untuk memperluas pabrik pulp-nya yang lebih besar dan lebih modern, yaitu Riau Andalan Pulp & Paper. (Jakarta Post 17/Nov/2000; Pulp & Paper Online 11/Des/2000; Kompas 10/Jan/2001).

Pabrik baru di Kalimantan Selatan
Pembangunan pabrik pulp pertama di Kalimantan Selatan akan dimulai bulan Juni 2001. Pabrik berkapasitas 600.000 ton/tahun di Sungai Danau di daerah Kotabaru, hanyalah sebagian dari rencana ambisius untuk menarik berbagai industri dan modal asing ke daerah dekat Banjarmasin ini. Usaha gabungan senilai 1,2 milyar dollar antara perusahaan kayu Indonesia PT Marga Buana Bumi Mulia dan sebuah konsorsium penanam modal asing dari delapan negara merupakan hasil langsung dari keikutsertaan pemerintah lokal Kalimantan Selatan pada Hanover Expo di Jerman tahun lalu. Sebuah suratkabar Indonesia melaporkan bahwa perusahaan Jerman telah menandatangani perjanjian, namun sumber lain memberikan indikasi bahwa perusahaan industri Belanda/Swedia Akzo-Nobel yang terlibat. PT Marga Buana Bumi Mulia adalah anak perusahaan Mercu Buana Group, yang dimiliki oleh kakak angkat bekas presiden Soeharto, Probosutedjo. Bahan baku utamanya akan berupa akasia, pinus dan Albizia dari perkebunan kayu industri seluas 240.000 hektar yang dibuka di propinsi tersebut oleh Menara Hutan Buana, PT Kodeco, Kirana Rimba, Inhutani II, Fast Forest dan lain-lain.

Namun demikian, seorang pejabat setempat menggambarkan kemungkinan ini sebagai sebuah 'pilihan' saja, yang secara tidak langsung dapat mengartikan bahwa kayu bisa digunakan dari hutan alam di Kalimantan Selatan atau, lebih mungkin, dari tetangganya, Kalimantan Tengah. Probosutedjo sedang ditanyai mengenai penyalahgunaan Rp. 144 milyar (15,5 juta dollar) yang diterimanya dari dana reboisasi untuk membuka perkebunan Menara Hutan Buana seluas 70.000 hektar.

Ketertarikan masyarakat Kusan Hilir yang tampak jelas terhadap pabrik pulp baru ini dapat menggambarkan harapan mereka akan lapangan kerja atau kesempatan untuk elit lokal untuk memulai hubungan bisnis. Seorang pejabat setempat dilaporkan telah membuat pernyataan yang tak masuk akal bahwa pabrik akan mempekerjakan 20.000 buruh pada masa konstruksi dan 200.000 karyawan begitu beroperasi. Ia tidak memperdulikan kekhawatiran LSM bahwa pabrik pulp Kalimantan Selatan ini dapat menciptakan permasalahan yang sama seperti Indorayon.

Para pejabat daerah di Sulawesi juga berencana untuk mendirikan pabrik pulp. Pengelola Daerah dari Boalemo di Sulawesi Utara dan Goa dan Enrekang di Sulawesi Selatan akan mengunjungi sebuah pabrik pulp yang "ramah terhadap lingkungan' di Mississippi dengan harapan dapat membangun yang sama di Indonesia. Bupati Boalemo Iwan Boking berharap penanam modal Amerika akan bergabung mendanai sebuah pabrik pulp dengan pemerintah setempat. Pabrik tersebut akan menggunakan semak kenaf (yang akan ditanam oleh petani lokal) dan bukan kayu tropis untuk bahan bakunya.

Sebuah program mengenai pabrik pulp dan kertas yang ditunjang oleh penanam modal asing dan agen kredit ekspor di Sumatra sedang dalam persiapan untuk ditayangkan di TV Eropa bulan Maret. Disitu akan diperlihatkan dampak lingkungan dan sosial dari Riau Andalan, Indah Kiat (Riau); Lontar Papyrus (Jambi) dan Tanjung Enim Lestari (Sumatra Selatan).

LSM Indonesia dan Internasional akan mengadakan lokakarya nasional pada bulan April mengenai 'ECA dan industri pulp dan kertas di Indonesia' yang akan dihadiri oleh masyarakat setempat dan aktivis LSM dari tempat-tempat yang terkena dampak perkembangan pulp. (Banjarmasin Post 2/Des/2000, 11/Jan/2001; Kompas 22/Nov/2000; Indonesian Observer 21/Des/2000; Tempo Interaktif 15/Jan/2001)

APP in Sarawak

Diseberang perbatasan di Malaysia, masyarakat Iban melakukan protes terhadap pabrik pulp lainnya yang dimiliki bersama oleh APP dan pemerintah daerah Sarawak (60%;40%) Pada bulan November, sekitar 100 orang dari daerah Bintulu di Sarawak memblokade jalan yang dipakai oleh Borneo Pulp & Paper Sdn. Bhd. Mereka melawan usaha polisi untuk menghentikan blokade. Penduduk dari Upper Tatau mencoba melalui keputusan pengadilan untuk menghentikan proyek pulp yang akan menggunakan sekitar 6.200 hektar tanah adat mereka. Sementara, perusahaan terus melakukan pembebasan tanah dengan perlindungan penjaga keamanan mereka. Mereka juga menggunakan keputusan pengadilan untuk menghentikan blokade. Bila hal itu berhasil dan masyarakat Iban menolak untuk pindah orang Iban akan dipaksa untuk meninggalkan rumah panjang dan tanah pertanian mereka .

(Borneo Resources Institute [Brimas] 15/Nov/2000 dan update-nya, 29/Jan/01. Brimas mengatakan bahwa masyarakat yang terkena dampak akan menghargai segala bantuan keuangan untuk biaya pengadilan dan biaya perjalanan ke pengadilan hubungi brimas@tm.net.my)



Daftar isi Buletin DTE    DTE Homepage    Advokasi    Link