Artikel buletin

DTE 91-92, Mei 2012

Kajian Buku: Vedi R Hadiz, 2011, Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: a Southeast Asia perspective (Lokalisasi Kekuasaan PascaPemerintahan Otoriter Indonesia – dari sudut pandang Asia Tenggara)

DTE 91-92, Mei 2012

Dalam edisi khusus buletin  kami tentang Papua yang terbit pada bulan November 2011, DTE telah memaparkan sejarah panjang dan kelam tentang eksploitasi sumber daya dengan pendekatan dari atas ke bawah (top-down) di Papua. Saat ini, serangkaian rencana pembangunan baru tengah disorongkan,

DTE 89-90, November 2011

Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial Persatuan Bangsa-bangsa telah menyurati pemerintah Indonesia guna menyampaikan kekhawatiran mengenai berbagai dampak dari proyek Lumbung Pangan dan Energi Terpadu Merauke (MIFEE) terhadap masyarakat adat yang terkena dampak megaproyek agroindustri ini.

DTE 89-90, November 2011

Laporan di bawah ini, ditulis oleh periset independen Anna Bolin,[1] mengupas tren global dan pengaruhnya di balik mega proyek pertanian seperti proyek lumbung pangan dan energi terpadu Merauke (MIFEE) di Papua.

DTE 89-90, November 2011

Serbuan brutal aparat keamanan Indonesia terhadap Kongres Papua Ketiga di bulan Oktober menyebabkan enam orang tewas dan ratusan lainnya dipukuli dan ditangkap.

DTE 89-90, November 2011

DTE terakhir kali melaporkan perkembangan kebijakan dan proyek di Indonesia untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) pada awal 2010. Ketika itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat komitmen internasional untuk membatasi emisi karbon Indonesia dan mengumumkan rencana untuk menanam jutaan hektare hutan baru.

DTE 88, April 2011

Pembangunankelapa sawit di Indonesia telah menyebabkan konflik, pelanggaran hak asasi manusia dan pencurian tanah masyarakat; pembangunan itu juga telah memicu kebakaran besar yang menghancurkan hutan, memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan iklim dan kesehatan manusia.