Indonesia

Arahan DTE menyongsong kunjungan Presiden SBY ke Inggris, Oktober - November 2012

Arahan lengkap dengan kontribusi oleh DTE dan organisasi masyarakat sipil lainnya (hanya dalam Bahasa Inggris), klik di sini.

Berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjurus ke arah perampasan tanah dan sumber daya alam Indonesia oleh para pebisnis besar. Proses ini semakin meminggirkan masyarakat adat dan komunitas lokal Indonesia.

Buku ini merupakan edisi pembaruan dari edisi 2009 “Keadilan Iklim dan Penghidupan yang Berkelanjutan”, yang sudah dicetak sebanyak 2.000 buku dan telah habis disebarkan, baik ke kalangan organisasi masyarat sipil, masyarakat lokal dan adat, akademisi dan kalangan pemerintahan khususnya pemerintah daerah di beberapa propinsi. Edisi kedua ini diterbitkan untuk memenuhi permintaan mereka yang disebutkan di atas yang disampaikan melalui rekan-rekan organisasi masyarakat sipil kepada DTE.

DTE 91-92, Mei 2012

Sebuah laporan terbaru menegaskan adanya keterkaitan antara pengerukan sumber daya alam dan kekerasan terhadap perempuan Papua. Enough is Enough! atau Stop Sudah! adalah sebuah gagasan yang dimulai sejak tahun 2009, untuk merekam kejadian-kejadian kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia  terhadap perempuan di Papua selama 4 dekade terakhir.

DTE 91-92, Mei 2012

Dalam edisi khusus buletin  kami tentang Papua yang terbit pada bulan November 2011, DTE telah memaparkan sejarah panjang dan kelam tentang eksploitasi sumber daya dengan pendekatan dari atas ke bawah (top-down) di Papua. Saat ini, serangkaian rencana pembangunan baru tengah disorongkan,

Informasi singkat DTE, 14 Juni 2012

Para aktivis mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengusik kepada Bumi plc dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang pertama di London hari Kamis tanggal 14 Juni 2012. Bumi plc mendaftarkan diri dalam Bursa Saham London (LSE) awal tahun ini di tengah-tengah kritik mengenai tata pengelolaan, lingkungan dan hak asasi manusia.

Sdr. Greg Barker MP

6 Juli 2011

Yth. Sdr. Barker,

Perihal: Tindakan Pemerintah Inggris untuk mengatasi dampak agrofuel terhadap lingkungan dan hak asasi manusia