Otonomi daerah

DTE 93-94, Desember 2012

Konflik atas tanah yang berkepanjangan di Aceh, yang melibatkan komunitas, perusahaan perkebunan serta pertarungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Oleh Zulfikar Arma, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA Aceh).

Buku ini merupakan edisi pembaruan dari edisi 2009 “Keadilan Iklim dan Penghidupan yang Berkelanjutan”, yang sudah dicetak sebanyak 2.000 buku dan telah habis disebarkan, baik ke kalangan organisasi masyarat sipil, masyarakat lokal dan adat, akademisi dan kalangan pemerintahan khususnya pemerintah daerah di beberapa propinsi. Edisi kedua ini diterbitkan untuk memenuhi permintaan mereka yang disebutkan di atas yang disampaikan melalui rekan-rekan organisasi masyarakat sipil kepada DTE.

DTE 89-90, November 2011

Franky Samperante, Direktur PUSAKA

Fokus dan minat perhatian dari program PUSAKA adalah mendukung gerakan masyarakat adat di Indonesia.

DTE 88, April 2011

Dalam beberapa tahun terakhir, DTE telah bekerja sama dengan masyarakat lokal di Indonesia untuk mengikuti negosiasi-negosiasi internasional mengenai perubahan iklim.

Down to Earth No. 87, Desember 2010 

Sebuah informasi baru tentang Badan Registrasi Wilayah kelola Adat (BRWA) yang diluncurkan awal tahun ini.

Tanah sudah di tangan kamilah, Nak.., tapi pengakuan belumlah kami dapatkan. Kami ingin bebas, merdeka mengerjakan tanah kami...(Nenek Mahbun dari Desa Kelumpang Lima)

Down to Earth Nr 68  Februari 2006

Laporan ini didasarkan atas kunjungan staf DTE ke Aceh pada bulan Desember 2005.

Memandangi hamparan luas lumpur sejauh mata memandang, aku bertanya-tanya di mana letak desanya. Seorang pria menunjuk ke arah laut. Selain dari beberapa batang pohon kelapa yang masih tersisa, tidak bisa dibedakan tanah yang dulunya persawahan dan tambak-tambak udang.

Down to Earth Nr 51  November 2001