Hutan dan kebakaran hutan

Down to Earth No.83, December 2010

Bendungan pembangkit listrik tenaga air untuk Papua

Pemda Papua telah mengumumkan rencananya untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas maksimum sebesar 2.000 MW untuk menyediakan listrik dan mendukung pembangunan infrastruktur.

Down to Earth No.83, Desember 2009

Oleh Chris Lang.1

Down to Earth No.80-81, Juni 2009

Departemen Kehutanan Indonesia telah memperpanjang tenggat waktu 2009 bagi perusahaan pulp (bubuk kertas) untuk mengambil sumber pasokan kayu mereka hanya dari hutan tanaman industri. Kini perusahaan dapat melanjutkan pengusahaan pulp dari hutan alam hingga 2014.


Keputusan Departemen Kehutanan untuk memperpanjang tenggat waktu dari 2009 ke 2014 diumumkan ke publik pada bulan Januari.

Down to Earth No 79  November 2008

Tekanan internasional untuk mengedepankan skema rintisan bagi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara- negara berkembang (REDD) dan membuatnya terus bergulir sekarang ini hingga pertemuan puncak iklim Kopenhagen tahun 2009 bisa jadi berarti bahwa berbagai isu penting-termasuk hak atas tanah dan sumber daya di hutan- terkesampingkan.

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Peraturan baru berarti hutan murah untuk tambang

Peraturan pemerintah yang baru tentang pendapatan bukan pajak yang berasal dari kawasan hutan telah menimbulkan kemarahan di kalangan Ornop karena harga murah yang dikenakan atas pemanfaatan hutan oleh perusahaan pertambangan dan pemakaian oleh sektor non - kehutanan lainnya.

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Bulan Mei ini merupakan peringatan ke sepuluh tahun jatuhnya Suharto dari kursi kekuasaan. Mantan presiden, yang memimpin rezim militer yang memerintah Indonesia selama 32 tahun tersebut meninggal di usianya yang ke 86 pada bulan Januari tahun ini.

Down to Earth Nr 65  Mei 2005

Nota diskusi dari wawancara DTE dengan Alex Sanggenafa, focal point untuk wilayah Yapen Waropen, Papua Barat, Bogor, April 27, 2005.

 

AMAN dan tantangannya dalam konteks Papua