Hutan dan kebakaran hutan

DTE 99-100, Oktober 2014

Bagaimana situasi keadilan gender di Indonesia? Bagaimana hal itu terkait dengan komunitas dan sistem pengelolaan sumber daya alam? Apa yang terjadi dengan keadilan gender ketika investor masuk? Bagaimana dengan perubahan iklim dan upaya untuk mitigasi dan adaptasi? Dalam artikel pengantar ini kami memaparkan sejumlah tantangan bagi keadilan gender di Indonesia hari ini.

DTE 96-97, Desember 2013

Meskipun ada kemajuan dalam kebijakan internasional dan kerangka pengaturannya, meskipun ada komitmen-komitmen dari para pemimpin politik, keuangan dan industri, bisnis ini bertanggung jawab atas kerusakan hutan yang merajalela untuk perkebunan kelapa sawit dan kayu, mencuri dari masyarakat adat, menyerobot tanah dan sumber daya mereka, dan menghancurkan budaya dan identitas mereka.

DTE 96-97, Desember 2013

Nama Wilmar tampak besar dalam urusan bahan bakar nabati Eropa-Indonesia. Perusahaan yang berbasis di Singapura ini menjual biodiesel buatan Indonesia ke Eropa serta menjual bahan baku kelapa sawit untuk membuat biodiesel di Eropa.

9 September, 2013

Menjelang pemungutan suara penting minggu ini oleh para Anggota Parlemen Eropa mengenai agrofuel, penelitian terbaru menunjukkan betapa kebijakan Uni Eropa memicu impor minyak sawit jauh lebih tinggi dibandingkan yang dianggap sebelumnya.

Padahal ada bukti jelas bahwa minyak sawit berdampak buruk terhadap iklim. Selain itu, perusahaan-perusahaan perkebunan terlibat dalam pelanggaran hak-hak asasi manusia dan konflik lahan di negara-negara penghasil seperti Indonesia.

Permohonan untuk Mempertimbangkan Lebih Lanjut mengenai Situasi Masyarakat Adat Merauke, Provinsi Papua, Indonesia, dalam Prosedur Aksi Mendesak dan Peringatan Dini dari Komisi Pemberantasan Diskriminasi Rasial

Hutan untuk Masa Depan - Bab Tambahan:

Sebuah Ikhtisar Internasional Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam Adat di Simpang Jalan

Chip Fay[1]

DTE 93-94, Desember 2012

Konflik atas tanah yang berkepanjangan di Aceh, yang melibatkan komunitas, perusahaan perkebunan serta pertarungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Oleh Zulfikar Arma, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA Aceh).