Eropa/Inggeris

Down to Earth No 57  Mei 2003

Rio Tinto, sebuah perusahaan pertambangan terbesar di dunia, sekarang ini tengah menuai badai kritik dari berbagai penjuru dunia. Sumbernya berpusar pada masalah hak asasi manusia, lingkungan, kesehatan, keselamatan dan upah kerja.

Down to Earth Nr 55  November 2002

Ketegangan antara perusahaan perkebunan HSL dan masyarakat adat di daerah Manis Mata, Kalimantan Barat terus meningkat. Pada bulan Juli, perusahaan milik Inggris tersebut mulai membebaskan tanah adat penduduk desa Terusan, walaupun masyarakat telah berulang kali menyatakan penolakan mereka secara bersungguh-sungguh terhadap kelapa sawit. Sengketa tanah ini berlanjut menjadi perkara terhadap hak atas tanah adat.

Down to Earth Nr 55  November 2002

Semakin maraknya perusakan hutan dan tetap berlanjutnya bisnis militer dalam iklim impunitas yang berlaku di Indonesia adalah penyebab meningkatnya perkiraan pelanggaran HAM di Papua Barat. Hal ini terkait dengan aktivitas industri penebangan kayu di tempat itu.

Down to Earth No 53/54  Agustus 2002

LSM-LSM Papua Barat di Manokwari mengeluarkan sebuah seruan kepada BP, yang meminta penangguhan kegiatan proyek penambangan gas BP di Tangguh. Seruan tersebut dikeluarkan menyusul pendudukan selama sehari di base-kamp proyek tersebut yang terjadi pada bulan Mei. Persoalan utamanya tetap berkisar pada campur tangan polisi dalam proyek tersebut.

Down to Earth No 53/54  Agustus 2002

April tahun ini pemerintah Indonesia dan Inggris menanda-tangani kesepakatan untuk memberantas penebangan kayu dan perdagangan internasional produk kayu secara liar. Apa yang sudah ditindak-lanjuti sejauh ini?

Down to Earth No 52  Februari 2002

Sejak laporan terakhir DTE tentang Proyek Tangguh bulan Agustus 2001 (DTE 50), profil internasional pembangunan gas Tangguh milik BP menegaskannya sebagai "uji coba" untuk menerapkan niat baik perusahan dalam praktek. Meskipun demikian, sejauhmana komitmen BP dinyatakan dengan ikhlas masih dipertanyakan. Selain itu, seberapa jauh faktor-faktor eksternal –seperti pihak militer di Indonesia- akan membatasi kemampuan perusahaan melakukan apa yang mereka rencanakan.