Beranda › Publikasi › Kawasan: Indonesia ›

Perkebunan skala besar

Belum ada tanda reformasi

Down to Earth Nr 52  Februari 2002

Begitu M. Prakosa menduduki jabatan sebagai Menteri Kehutanan yang keempat dalam empat tahun ini, arah kebijakan kehutanan menjadi semakin jelas

Statement Down to Earth tentang Pergantian Presiden di Indonesia

London, 31 Juli 2001

"Sekali lagi terbukti bahwa perhatian international hanya terpusat pada kekuasaan politik di Jakarta dan mengabaikan nasib jutaan rakyat miskin yang terampas hak-haknya, khususnya mereka yang tinggal di 'luar Jawa'", ujar Frances Carr dari Down to Earth - lembaga Kampanye Internasional untuk Keadilan Lingkungan di Indonesia.

Pulp dan kertas menghadapi kesulitan

Down to Earth Nr 48  Februari 2001

Industri pulp di Indonesia tidak berkesinambungan baik secara finansial, sosial maupun ekologi, namun pemerintah Indonesia, pemerintah daerah dan para investor sama-sama menolak untuk bertanggung jawab.

Aceh: Ekologi Wilayah Perang

Down to Earth Nr 47  November 2000

Sumber daya alam adalah salah satu faktor utama yang melandasi perjuangan kemerdekaan di Aceh. Tetapi perampasan serakah selama beberapa dekade menyebabkannya habis terkuras.

Timor-Timur: Peluang basi masa depan berkelanjutan

Down to Earth No. 42, Agustus 1999

Sepanjang periode pendudukan Indonesia,  hutan-hutan dan lahan-lahan pertanian di imor-Timur  telah mengalami kerusakan yang  sangat  parah.

Strategi Pembangunan Alternatif

Down to Earth No. 41, Mei 1999

Guna menyusun suatu kebijakan berorientasi kerakyatan dan berwawasan lingkungan, kaum tani, buruh, masyarakat adat, nelayan, LSM, mahasiswa dan para akademisi berkumpul bersama merumuskan suatu strategi pembangunan alternatif. Rumusan ini diharapkan dapat menggantikan praktek pembangunan yang hanya berorientasi pada keuntungan dan penuh penindasan pada masa Suharto, sebuah praktek pembangunan yang terbukti gagal dan ketinggalan jaman.

Perjuangan Merebut Tanah

Down to Earth No. 40, Februari 1999

Jatuhnya Suharto, krisis ekonomi dan kebutuhan mendesak untuk menanam tanaman pangan, semakin memperuncing ketegangan antara masyarakat desa di satu pihak dengan para pemilik modal dan negara di lain pihak.