Beranda › Publikasi › Kampanye: Keadilan iklim dan penghidupan yang berkelanjutan ›

Indonesia

REDD di Indonesia –berita terkini

DTE 89-90, November 2011

DTE terakhir kali melaporkan perkembangan kebijakan dan proyek di Indonesia untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) pada awal 2010. Ketika itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat komitmen internasional untuk membatasi emisi karbon Indonesia dan mengumumkan rencana untuk menanam jutaan hektare hutan baru.

Perusahaan tambang akan membeli 50% saham Carbon Conservation: Akankah REDD membantu greenwashing (klaim hijau) pertambangan?

Terjemahan dari website redd-monitor.org

Sumber di website redd-monitor.org / original English version on redd-monitor.org

Oleh Chris Lang, 5 Mei 2011

Keadilan Iklim: ke(tidak)terkaitan lokal-global

DTE 88, April 2011

Dalam beberapa tahun terakhir, DTE telah bekerja sama dengan masyarakat lokal di Indonesia untuk mengikuti negosiasi-negosiasi internasional mengenai perubahan iklim.

CSF Mendukung Upaya Adaptasi Perubahan Iklim

CSF Mendukung Upaya Adaptasi Perubahan Iklim

Sumber: website CSF

Jakarta, 23 Maret 2011. Dewan Perwakilan Rakyat RI mencatat utang pemerintah untuk perubahan iklim sepanjang 2008 hingga 2010 sebesar  USD 1907 juta dari Jepang, Perancis dan Bank Dunia. Sayangnya publik tidak tahu dipakai untuk apa dana tersebut.

Penyelamatan Global adalah Tanggung Jawab Kita Semua

Down to Earth No.84, March 2010

Oleh: Pang Yuriun, Koordinator Dewan Adat Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh

Bila kita menerima skema Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD) sebagai satu keharusan untuk mencegah pemanasan global, maka ada sejumlah konsekuensi yang harus kita jalankan bersama.

Indonesia mempersiapkan perluasan perkebunan tanaman sebagai strategi penurunan emisi

Down to Earth No.84, March 2010

Menteri Kehutanan Indonesia telah mengumumkan bahwa jutaan hektar 'hutan baru' bakal ditanam.

Tujuannya adalah untuk membantu negara memenuhi komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY] untuk memangkas tingkat emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020.

Kewajiban Indonesia dalam traktat mengenai pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan hak asasi manusia

Sejumlah instrumen internasional terkait dengan pembangunan berkelanjutan perubahan iklim dan hak asasi manusia yang dapat diterapkan di Indonesia.

Arahan ini dimaksudkan sebagai referensi cepat bagi organisasi masyarakat sipil Indonesia dan internasional serta lainnya yang bekerja di Indonesia. Tidak dimaksudkan komprehensif, tetapi menyoroti khususnya ketentuanketentuan yang terkait dengan hakhak masyarakat adat.

Arahan khusus lengkap.