Beranda › Kampanye › Publikasi: Artikel buletin › Kawasan: Kalimantan ›

Perkebunan skala besar

Perluasan perkebunan kelapa sawit akan menimbulkan lebih banyak konflik

Down to Earth No 66  Agustus 2005

Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia, sebagai bagian dari tekadnya menjadi penghasil minyak sawit No.1 di dunia pada akhir dekade ini. Organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia memperingatkan perluasan komoditas yang diperdagangkan secara internasional ini akan semakin memiskinkan komunitas-komunitas setempat dan menghancurkan lebih banyak hutan.

'Penebangan kayu ilegal' - pendefinisian legalitas, merendahkan hak

Down to Earth Nr 62  Agustus 2004

Upaya-upaya untuk menjamin perlindungan bagi komunitas lokal di bawah standar perdagangan kayu yang baru mungkin terganggu karena adanya surat keputusan darurat tentang penebangan kayu ilegal.

Perusahaan pulp dan pelanggaran HAM: Laporan Human Rights Watch

Down to Earth Nr 56  February 2003

Konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan Inggris di Kalimantan

Down to Earth Nr 55  November 2002

Ketegangan antara perusahaan perkebunan HSL dan masyarakat adat di daerah Manis Mata, Kalimantan Barat terus meningkat. Pada bulan Juli, perusahaan milik Inggris tersebut mulai membebaskan tanah adat penduduk desa Terusan, walaupun masyarakat telah berulang kali menyatakan penolakan mereka secara bersungguh-sungguh terhadap kelapa sawit. Sengketa tanah ini berlanjut menjadi perkara terhadap hak atas tanah adat.

Minyak Sawit untuk Mega Proyek di Kalimantan Tengah

Down to Earth Nr 51  November 2001

Pengembangan usaha minyak goreng secara besar-besaran –meliputi lahan seluas 1,3 juta hektar akan dikembangkan di tempat-tempat mega proyek "PLG" yang gagal di Kalimantan Tengah.

Proyek CDC dikritik karena dampaknya

Down to Earth Nr 50  Agustus 2001

Pulp dan kertas menghadapi kesulitan

Down to Earth Nr 48  Februari 2001

Industri pulp di Indonesia tidak berkesinambungan baik secara finansial, sosial maupun ekologi, namun pemerintah Indonesia, pemerintah daerah dan para investor sama-sama menolak untuk bertanggung jawab.