Beranda › Kampanye › Tema: Hutan dan kebakaran hutan › Publikasi: Artikel buletin ›

Sumatera

Kam-kam Relokasi: laporan dari Aceh

Down to Earth Nr 64  Maret 2005

Tulisan ini dikompilasi oleh staf DTE pada awal Februari

Diperlukan Rekonstruksi Berbasis Komunitas

Down to Earth Nr 64  Maret 2005

Bagi banyak korban selamat dari bencana tsunami yang memusnahkan rumah dan mata pencaharian pada tanggal 26 Desember, pembangunan kembali kehidupan mereka berarti memulai segalanya dari awal. Apa yang masih tersisa dari masyarakat yang porak poranda dan siapa yang menentukan apa yang akan terjadi kemudian?

Perang dan ketahanan pangan di Aceh

Down to Earth Nr 58  Agustus 2003

Penduduk sipil adalah pihak yang paling menderita dalam peperangan yang terjadi di Aceh sekarang ini. Bencana kelaparan menjadi ancaman nyata akibat konflik yang menghancurkan ketahanan pangan masyarakat.

Sulawesi Menjadi Target Eksploitasi

Down to Earth No 56  Februari 2003

Rencana menjadikan Sulawesi sebagai tempat eksploitasi minyak dan gas yang baru, menimbulkan keprihatinan terhadap gangguan atas kehidupan penduduk setempat, hutan, satwa liar dan ekosistem laut yang rentan.

Sertifikasi FSC Kayu Jati Ditunda

Down to Earth Nr 51  November 2001

Keputusan untuk menunda sertifikasi perkebunan-perkebunan Jati di Jawa memunculkan masalah besar bagi kebijakan eko-labelling Dewan Pengurus Kehutanan di Indonesia.

Deforestasi Hutan Menyebabkan Tragedi Nias

Down to Earth Nr 51  November 2001

Puluhan orang diberitakan tewas dan lainnya masih hilang setelah banjir dan tanah longsor melanda pulau Nias, disebelah pantai barat Sumatra Utara, pada akhir bulan Juli dan Agustus. Perusakan hutan selama bertahun-tahun digabung dengan curah hujan yang tinggi dituding sebagai penyebab tragedi tersebut.

Semua berjalan seperti biasa di Mentawai

Down to Earth Nr 50  Agustus 2001

Wilayah yang dilindungi seperti Siberut semakin mudah di-eksploitasi - secara sah maupun tidak - karena krisis ekonomi Indonesia yang berkepanjangan, ditambah dengan dampak UU otonomi daerah dan pengalihan hak perolehan pendapatan.