Masyarakat Adat

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Masyarakat di Kalimantan Barat, dengan didukung oleh Ornop nasional dan internasional, telah mengambil langkah yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan yaitu menentang dampak sosial dan lingkungan yang merusak dari perusahaan minyak sawit terbesar di dunia, dengan memakai prosedur pengaduan resmi Kelompok Bank Dunia. Wilmar International dan International Finance Corporation (IFC) telah menarik klaim mereka tentang produksi 'minyak sawit lestari.'

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Bulan Mei ini merupakan peringatan ke sepuluh tahun jatuhnya Suharto dari kursi kekuasaan. Mantan presiden, yang memimpin rezim militer yang memerintah Indonesia selama 32 tahun tersebut meninggal di usianya yang ke 86 pada bulan Januari tahun ini.

Down to Earth No 72  February 2007

Laporan ini ditulis oleh Erma Ranik dari Perkumpulan PENA, Kalimantan Barat

Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang, akhirnya PT Airlangga Sawit Jaya (PT ASJ) mengakui kesalahannya dan membayar ganti rugi kepada masyarakat adat Engkadik Pade Kecamatan Serimbu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat sebesar Rp274.366.000,-

Down to Earth No 70  Agustus 2006

Pengantar

Down to Earth Nr 68  Februari 2006

Pemerintah mengumumkan rencananya kepada pers untuk membangun perkebunan sepanjang perbatasan Indonesia – Malaysia, meskipun muncul kekhawatiran dari kalangan Ornop Indonesia dan Internasional dan para peneliti kehutanan serta para donor.

Down to Earth No 65  Mei 2005

Rio Tinto, perusahaan yang berkantor pusat di Inggris menutup tambang Kelian di Kalimantan Timur bulan Februari tahun ini setelah 13 tahun beroperasi.

Tambang tersebut dibangun di atas tanah milik masyarakat adat Dayak yang tidak punya pilihan kecuali pindah. Sejarahnya ditandai dengan protes atas pengusiran, kekerasan dan intimidasi pihak keamanan terhadap rakyat yang melakukan protes dan kekerasan terhadap wanita serta pencemaran lingkungan.

Down to Earth Nr 62  Agustus 2004

Upaya-upaya untuk menjamin perlindungan bagi komunitas lokal di bawah standar perdagangan kayu yang baru mungkin terganggu karena adanya surat keputusan darurat tentang penebangan kayu ilegal.