Artikel buletin

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Peraturan baru berarti hutan murah untuk tambang

Peraturan pemerintah yang baru tentang pendapatan bukan pajak yang berasal dari kawasan hutan telah menimbulkan kemarahan di kalangan Ornop karena harga murah yang dikenakan atas pemanfaatan hutan oleh perusahaan pertambangan dan pemakaian oleh sektor non - kehutanan lainnya.

Down to Earth No 75  November 2007

Lahan gambut Indonesia menjadi sorotan internasional menjelang pertemuan puncak tentang perubahan iklim di Bali. Sebuah simposium dan lokakarya tentang lahan gambut tropis diselenggarakan di Yogyakarta pada akhir Agustus 2007 menyoroti ancaman terhadap kawasan gambut sebagai akibat dari perubahan peruntukan lahan secara besar-besaran. Sementara itu, Greenpeace menerbitkan sebuah laporan mengenai dampak perubahan iklim yang merusak jika lahan gambut terus dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Down to Earth No 74  Agustus 2007

 

Down to Earth No 73  May 2007

Setelah melalui proses panjang, akhirnya tim kecil standar legalitas menuntaskan Standar Verifikasi Legalitas Kayu. Bagaimana dampaknya di lapangan, di mana hutan Indonesia terus digunduli dengan cepat, masih harus dilihat.

Down to Earth No 72  March 2007

Petani kecil adalah salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam pasar minyak makan dunia. Sekitar 30% minyak sawit Indonesia diperoleh dari kelompok ini. Karena itu kelompok petani kecil perlu terlibat penuh dalam Kelompok Mejabundar untuk Minyak Sawit Lestari (RSPO), yang menetapkan prinsip dan kriteria bagi perusahaan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan beragam kepentingan.1

Down to Earth No 71  November 2006

Sekilas tentang KKI IV

Pada tanggal 13-15 September 2006 lalu diselenggarakan Kongres Kehutanan Indonesia IV, yang bertempat di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Kongres kali ini bertema "Dari Krisis menuju Kebangkitan: Reposisi Kehutanan Indonesia". Kongres Kehutanan Indonesia kali ini dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kala, dengan peserta kongres mencapai ratusan orang yang terdiri dari wakil pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat, pengusaha, akademisi dan LSM.