Artikel buletin

Down to Earth Nr 51  November 2001

Di bawah presiden Megawati Sukarnoputri, pemerintahan baru itu menegaskan bahwa ancaman disintegrasi nasional menjadi alasan terlambatnya pelaksanaan kebijakan desentralisasi yang telah berjalan sebelumnya.

Down to Earth Nr 50  Agustus 2001

Wilayah yang dilindungi seperti Siberut semakin mudah di-eksploitasi - secara sah maupun tidak - karena krisis ekonomi Indonesia yang berkepanjangan, ditambah dengan dampak UU otonomi daerah dan pengalihan hak perolehan pendapatan.

Down to Earth Nr 50  Agustus 2001

Ketegangan yang meningkat di Papua Barat sehubungan dengan semakin kerasnya sikap militer terhadap "bahaya keamanan" di wilayah yang bersengketa itu tidak menjadikan persiapan pengembangan proyek gas Tangguh untuk berhenti. Proyek ini merupakan salah satu proyek raksasa BP (British Petroleum) di Papua Barat.

Down to Earth Nr 47  November 2000

Sumber daya alam adalah salah satu faktor utama yang melandasi perjuangan kemerdekaan di Aceh. Tetapi perampasan serakah selama beberapa dekade menyebabkannya habis terkuras.

Down to Earth Nr 46  Agustus 2000

Hak dari puluhan juta masyarakat adat tidak mendapatkan pengakuan secukupnya dalam hukum Indonesia dan penduduk hutanlah yang paling dirugikan. Walaupun hukum adat sudah mendapat perhatian dalam Undang-undang Kehutanan 1999 dan produk hukum lainnya, hak tanah adat masih tidak diakui di wilayah hutan karena hutan digolongkan sebagai milik pemerintah.

Down to Earth Nr 46  Agustus 2000

Pemerintahan Wahid lebih mementingkan kepentingan perusahaan multinasional daripada manajemen sumber daya alam yang berkesinambungan dan berlandaskan kepentingan rakyat.