Riwayat Singkat LKI di Indonesia

Pengantar

Setelah krisis ekonomi 1997 peran IMF dalam menentukan kebijakan ekonomi di Indonesia mendapat sorotan. Akibat krisis tersebut, rezim Suharto, Habibie dan Abdurrahman Wahid, nyaris menyerahkan bulat-bulat kedaulatan kebijakan ekonomi pemerintah kepada IMF. Sebenarnya, lembaga-lembaga keuangan internasional yang berbasis di Washington dan didominasi oleh AS dan negara-negara barat lainnya tersebut telah melakukan kontrol yang ketat terhadap kebijakan ekonomi negara Indonesia sejak 1966.

LKI dan Sukarno

Sepanjang dekade 50-an dan tahun-tahun pertama 60-an, perekonomian Indonesia menghadapi krisis yang disebabkan oleh anjloknya harga karet alam di pasar dunia secara tiba-tiba. Pada masa itu karet merupakan komoditas ekspor utama Indonesia. AS dan Bank Dunia menangkap "peluang" ini dan melobi pemerintahan Sukarno yang berhaluan kiri untuk menerima sebuah delegasi Bank Dunia. Delegasi tersebut menawarkan pinjaman besar kepada Indonesia, dengan syarat pemerintah Indonesia menjalankan langkah-langkah penghematan sangat ketat dan men-denasionalisasi-kan sektor ekonomi yang semula dimiliki pihak asing.

Paket Bank Dunia itu ditolak dan dalam sebuah rapat akbar di Jakarta Presiden Sukarno menantang duta besar AS dengan seruan: "Go to hell with your aid!" ("Bawa bantuanmu ke neraka sana!").

LKI dan Suharto

LKI datang lagi menyusul tampilnya Suharto ke tampuk kekuasaan. Pada Oktober 1966, Suharto mengadopsi sebuah "program stabilisasi" yang dirumuskan dengan "bantuan" IMF dan menghapus semua langkah-langkah nasionalisasi pemerintahan Sukarno. IMF mendesak penghapusan semua diskriminasi terhadap investasi asing dan semua perlakuan istimewa pada sektor publik. Mereka juga menuntut penghapusan sistem kontrol mata uang asing yang diberlakukan oleh rezim Sukarno. Selain itu belanja pemerintah dibatasi agar tidak melebihi 10% dari pendapatan nasional. Sebagai bagian dari "bantuan" IMF, Suharto memperkenalkan Undang-undang Investasi Asing pada 1967. Undang-undang ini memberikan masa bebas pajak lima-tahun bagi para investor asing dan keringanan pajak selama lima tahun berikutnya.

Kontrol terhadap kebijakan ekonomi rezim Suharto dijalankan oleh IMF dan Bank Dunia melalui Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI and kemudian berganti nama menjadi CGI atau Kelompok Negara dan Lembaga Donor untuk Indonesia). Badan ini lahir sebagai hasil diskusi diantara para kreditor Indonesia pada 1966. Pada 1967, badan tersebut beranggotakan Amerika Serikat, Jepang, Jerman Barat, Inggris, Belanda, Italia, Perancis, Kanada, dan Australia, serta IMF dan Bank Dunia. Tiap tahun Bank Dunia menyiapkan sebuah "Laporan tentang Kinerja Mutakhir Indonesia" yang didiskusikan dalam rapat IGGI, yang juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Indonesia. Beberapa bulan setelah pembahasan tersebut, IGGI mengadakan rapat kedua untuk memperkirakan seberapa besar "bantuan" (yaitu, pinjaman) yang akan diberikan kepada Indonesia.

Antara 1967 dan 1997, semua pemerintahan dan lembaga yang terlibat dalam IGGI menyatakan bahwa Suharto telah menciptakan suatu "keajaiban ekonomi". Ilusi ini rontok oleh krisis ekonomi dahsyat pada 1997. Kerapuhan luarbiasa perekonomian Indonesia terhadap krisis tersebut adalah akibat langsung dari kontrol IMF dan Bank Dunia selama 30 tahun. Selama periode tersebut, IMF dan Bank Dunia membuat perekonomian Indonesia sedemikian terbuka untuk didikte oleh pemodal Barat dan domestik, dengan menciptakan sebanyak mungkin deregulasi dan swastanisasi. Satu-satunya "distorsi pasar" yang tidak mampu ditundukkan oleh IMF dan Bank Dunia adalah kelakuan rezim Suharto yang senang memperkaya "keluarga sendiri" dan para kroninya. Pada masa itu pula, perekonomian secara keseluruhan melulu dibangun dengan berorientasi pada ekspor, dengan hanya sebagian kecil investasi dalam pengembangan produksi guna memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia sendiri.

Dari seluruh negara Asia terlanda krisis, Indonesialah yang paling parah, dan puluhan juta orang terdepak ke bawah garis kemiskinan. Tetapi, solusi kebijakan apa yang diterapkan pada Indonesia oleh para pakar ekonomi di Washington? Memangkas pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial, deregulasi aktivitas ekonomi dan privatisasi sektor publik. Langkah-langkah ini, sama persis dengan "obat" yang mendorong ambruknya perekonomian pada 1997-98, yang mendorong LKI mengeluarkan paket penyelamatan sebesar US$ 45 milyar yang sekarang sudah habis dibelanjakan.

Apa dampak terakhir keberadaan IMF dan Bank Dunia di Indonesia?

Agunan dari pinjaman LKI jangka panjang berbunga rendah adalah janji pemerintah Indonesia untuk memangkas anggaran sektor sosial, melakukan swastanisasi aset-aset negara, merekapitalisasi bank-bank pailit, mengurangi tarif dagang, mempertahankan upah rendah dan mempertahankan karakter perekonomian berorientasi ekspor. Berlawanan dengan "keajaiban pertumbuhan" dan "ledakan ekspor" yang diandaikan telah terjadi di Amerika Latin dan di kawasan lainnya, program penghematan seperti itu justru menimbulkan kemiskinan yang lebih meluas, berbagai penyakit dan rendahnya pembangunan.

Seorang birokrat senior IMF pernah berkata: "Realitas yang suram tentang pertumbuhan nol dan fakta bahwa subsidi bahan bakar akan dihapus memang sulit diterima oleh warga setempat. Tapi, investor asing akan lega." Ucapan ini memang terbukti, rakyat Indonesia tidak menerima. Akibat dari pemangkasan subsidi harga bahan bakar naik, menyulut demonstrasi menjamur di berbagai pelosok Indonesia seperti yang terjadi menjelang lengsernya Suharto secara paksa.

Laporan-laporan tentang Kronisme oleh kelompok independen Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menyelidiki aktivitas korupsi dan kronisme Suharto, dan keterlibatan Bank Dunia dan IMF, mengindikasikan bahwa 20-30% dari seluruh bantuan pembangunan dialihkan oleh Suharto dan kroninya. Fakta menyebutkan bahwa pinjaman untuk proyek-proyek khusus langsung diberikan kepada pemerintah pusat, yang membagi-bagikan kontrak berdasarkan koneksi politik, menyuburkan korupsi.

Pada Januari 2000 IMF mengumumkan "paket penyelamatan" berikutnya sebesar US$ 5 milyar. Pencairan tahap pertama (US$ 349 juta) dilakukan pada Februari. Pencairan tahap ke dua (US$ 400 juta) ditunda dari April hingga awal Juni karena prihatin atas kemampuan pemerintah untuk merestrukturisasi utang korporasi (swasta) dan membersihkan sektor perbankan dan sistem peradilan. Penundaan tersebut menyebabkan Rupiah turun ke tingkat terendah sejak Gus Dur menjadi Presiden. 'Obat' LKI pada 1999/2000 berarti swastanisasi banyak BUMN, deregulasi dan pembukaan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor dan pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan pokok, termasuk beras, listrik, pupuk dan rokok. Tarif telepon dan pos akan naik pada Juni 2000, diikuti dengan dua kali kenaikan harga bahan bakar (Oktober dan April 2001). Biaya pendidikan telah meningkat sebanyak 300%.

Uang IMF tidak akan mampu menolong sebagian besar rakyat Indonesia, walaupun kenyataannya mereka yang akan mengangsur utang. Setiap warga Indonesia harus membayar utang sebesar US$ 250 ditambah bunga kepada LKI untuk pinjaman selama masa krisis.

Kemana uang LKI?

Bagian terbesar dana IMF untuk mengatasi krisis dan pinjaman terbaru digunakan untuk menyuntik bank-bank pailit. Akan tetapi, begitu uang IMF masuk Indonesia, jejaknya tidak lagi terlacak.

Uang Bank Dunia dan ADB masuk ke proyek-proyek khusus. Awal tahun ini Direktur Bank Dunia di Jakarta mengatakan bahwa korupsi dalam proyek-proyek tersebut 'endemik'.

Secara teknis, tidak jadi masalah bagi LKI bila uangnya dicuri karena tujuan nomor satu adalah 'menyeimbangkan buku'. Itu berarti membuat anggaran berimbang dan surplus rekening.

Sejumlah orang mengatakan bahwa Indonesia mengalami masalah gawat. Bank Dunia mencatat pada bulan Mei bahwa setengah dari seluruh rakyat Indonesia berpeluang 50:50 untuk jatuh miskin tahun ini. Sepertiga dari seluruh rakyat Indonesia tidak mempunyai akses untuk memperoleh air bersih atau layanan kesehatan atau tidak menamatkan sekolah dasar.

Persyaratan hutang LKI memperburuk situasi ini dengan dipotongnya belanja publik dan berkurangnya tingkat pertumbuhan lapangan kerja karena perekonomian menjadi 'lebih efisien'.