Consultatif Group on Indonesia (CGI) 2001: Desakan untuk Bertindak

Apa itu Kelompok Konsultatif?

Kelompok konsultatif (CG) adalah kelompok donor yang dipimpin Bank Dunia yang memberikan pinjaman dan hibah kepada negara yang mengajukan permohonan. Kelompok Konsultatif berperan sebagai koordinator donor dan sebagai wahana untuk bekerja dengan negara yang memohon untuk memusatkan perhatian pada bidang-bidang pokok tertentu. Kelompok Konsultatif biasanya bertemu sekali setahun. Meskipun di beberapa negara yang mengalami masalah serius, pertemuan dapat diselenggarakan lebih dari sekali dalam satu tahun. Negara donor dan lembaga keuangan internasional mengadakan pembahasan dalam pertemuan kelompok konsultatif untuk menyetujui pemberian pinjaman dan hibah kepada negara yang mengajukan permohonan bantuan, biasanya dikucurkan pada tahun fiskal berikutnya. Dalam pertemuan kelompok konsultatif, negara dan lembaga donor memaparkan keprihatinan dan mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara pemohon agar pinjaman dan hibah dapat diberikan. Sebaliknya, negara pemohon menjelaskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun fiskal sebelumnya dan langkah-langkah kebijakan yang akan mereka tempuh dalam tahun fiskal berikutnya.

Baru belakangan ini sajalah pertemuan kelompok konsultatif terbuka bagi kelompok masyarakat sipil sebagai pengamat. Dalam pertemuan tersebut, pengamat kelompok masyarakat sipil membawakan kertas posisi (pernyataan sikap) seperti yang dilakukan pula oleh kelompok pemerintahan atau LKI yang hadir di sana. Beberapa negara peminjam mengizinkan kelompok masyarakat sipil berpartisipasi dalam pertemuan kelompok konsultatif untuk memperlihatkan adanya demokrasi di negara mereka. Pertemuan kelompok konsultatif adalah sebuah arena yang dapat digunakan oleh kelompok masyarakat sipil untuk mengungkapkan sikap mereka dan menjalin hubungan dan memberi pengaruh terhadap pemerintah mereka dan para donor.

Pertemuan CGI 2001

Pertemuan CGI 2001 diselanggarakan pada 7-8 November 2001 di gedung Bank Indonesia. Mr. Jemal-Udddin Kassum, Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, memimpin pertemuan. Judul pertemuan adalah "Bekerjasama untuk Mengurangi Kemiskinan". Anggota dan pengamat CGI yang hadir dalam pertemuan adalah sebagai berikut:

Donor Multilateral

• Bank Pembangunan Asia (ADB)
• Komisi Eropa (EC)
• Korporasi Keuangan Internasional (IFC)
• Dana Moneter Internasional (IMF)
• Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank)
• Dana Kuwait untuk Pembangunan Ekonomi Arab
• Bank Investasi Nordic (Nordic Investment Bank)
• Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)
• Dana Saudi untuk Pembangunan (Saudi Fund for Development)
• United Nations Development Programme (UNDP)
• United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF)
• Bank Dunia

Donor Bilateral

Australia Austria Belgia Kanada Denmark Finlandia Perancis

Jerman Italia Jepang Korea Selatan Belanda Selandia Baru Norwegia

Portugal Spanyol Swedia Swis Inggris Amerika Serikat

Pengamat Ornop

• FIK (Forum Informasi Komunikasi Etika), Sulawesi Selatan
• WIM (Wahana Informasi Masyarakat), Medan, Sumatra Utara
• IDe (Indonesian Institute for Democracy Education), Jakarta
• INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), Jakarta
• Forest Watch Indonesia, Bogor, Jawa Barat
• Telapak Indonesia
• EIA (Environmental Investigation Agency) Conservation International

Isu-Isu Pokok Pertemuan CGI 2001

Diskusi berkisar pada lima isu pokok. Pesan utama yang disuarakan oleh seluruh peserta dan didukung oleh para pengamat adalah perlunya tindakan segera. Pertemuan-pertemuan CGI (baik pra maupun inti) dalam tiga tahun terakhir selalu menyerukan pemerintahan Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati untuk mengambil tindakan segera.

Pertemuan CGI 2001 didahului oleh serangkaian pertemuan kelompok kerja yang membicarakan topik-topik utama dalam agenda. Sebelum pertemuan CGI, pemerintah Indonesia dan para anggota CGI juga mengadakan pertemuan konsultasi dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil di Jakarta, 25-26 Oktober. Lima puluh tiga peserta dari Jakarta dan provinsi-provinsi lain mengikuti konsultasi.

Lima isu pokok yand dibahas dalam Pertemuan CGI 2001 adalah:

1. Stabilitas Ekonomi, Pemulihan Fiskal, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
   Menteri Keuangan Boediono mengatakan bahwa pemerintah berniat mengurangi beban utang dan mencapai anggaran berimbang pada tahun 2004 sambil menurunkan rasio utang-PDB hingga 60%. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah akan menempuh pendekatan dua-jalur: (1) pada sisi anggaran melalui perbaikan mendasar dalam administrasi perpajakan, menggenjot penjualan aset, swastanisasi BUMN, dan meningkatkan secara bertahap harga minyak dan listrik; (2) pada sisi beban utang melalui pengupayaan kemudahan syarat-syarat dari Paris Club dan kreditur lain dan menjajaki pertukaran utang (debt-swap). Dari sudut penyehatan moneter, pemerintah juga mengupayakan stabilitas harga melalui penerapan kebijakan uang ketat yang disesuaikan dengan kondisi internasional.

   Para donor mencatat bahwa pemulihan yang kokoh dan sehat juga memerlukan sistem perbankan yang sehat dan iklim investasi yang kondusif yang didukung pemerintahan yang baik dan sistem hukum yang efektif.

   Pengembangan UKM diakui sebagai aspek penting untuk ekspor, ketenagakerjaan, investasi asing langsung, dan pengurangan kemiskinan. Pertemuan konsultatif menyerukan kepada pemerintah untuk membangun lingkungan kebijakan yang kondusif dan terperkirakan dan merampingkan peraturan dan undang-undang. ADB dan Jepang akan memberikan bimbingan dalam bidang ini.

2. Pemerintahan dan Korupsi
   Pembahasan yang terbuka dan alot tentang pengelolaan pemerintahan dan korupsi berlangsung selama pertemuan. Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Yudhoyono, ikut menghadiri pertemuan.

   Komunitas donor menyampaikan empat pesan, sebagai berikut:

   • Pemulihan ekonomi Indonesia bergantung pada perbaikan dalam bidang hukum untuk mempertahankan keutuhan dan stabilitas sosial. Pemerintah harus mempertimbangkan reformasi sebagai prioritas kebijakan nasional dengan alokasi perhatian dan komitmen politik yang proporsional.
   • Reformasi sektor hukum sangat memerlukan program menyeluruh dengan batas waktu dan tahapan-tahapan pencapaian yang jelas.
   • Proses reformasi membutuhkan manajemen dan koordinasi pemerintah yang kuat.
   • Sektor ini membutuhkan dana dan sumber daya yang cukup. Para donor bersedia mendukung upaya tersebut, tapi pemerintah harus mencari sumber daya dari anggaran sendiri.

   Pemerintah mengakui kelemahan sektor hukum dan mencatat bahwa reformasi sektor ini merupakan prioritas utama negara sebagaimana dinyatakan dalam GBHN dan Program Pembangunan Nasional 2000-2004 (Propenas). Sementara itu, sejumlah tindakan telah diambil untuk menyikapi beberapa masalah, misalnya disetujuinya RUU antikorupsi baru yang dan sebuah hukum untuk membentuk komisi anti korupsi; pelatihan hakim-hakim ad-hoc untuk melaksanakan mandat peradilan HAM; dan usulan tentang undang-undang anti pemutihan uang.

   Sejumlah donor mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kurangnya kemauan politik untuk menyelesaikan pelanggaran HAM dan konflik di Aceh, Maluku, dan Poso.

   Dari sisi pengelolaan hutan, pertemuan menyetujui bahwa masih belum tampak kemajuan berarti dalam penyelesaian masalah yang melibatkan berbagai sektor. Kendala utama adalah pembentukan dan konsistensi mekanisme antardepartemen yang efektif untuk mengkoordinasikan kebijakan dan proses sektoral. Pemerintah menyetujui dihidupkannya kembali Komisi Antar-Departemen untuk Masalah Kehutanan (IDCF) dan memberikan sarana kepada lembaga tersebut untuk memperoleh masukan dari pihak-pihak terkait. Para anggota CGI mempunyai tradisi menyelenggarakan pertemuan pra-CGI yang khusus membahas masalah kehutanan dan akan melanjutkan tradisi tersebut untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan hutan.

3. Pemberdayaan dan 'Investasi' pada Kaum Miskin
   Sebuah isu yang dibahas dalam topik ini adalah bahwa proses desentralisasi yang baru berjalan di Indonesia dapat mendukung atau mementahkan upaya pemerintah dalam pengurangan kemiskinan melalui perubahan-perubahan dalam hubungan akuntabilitas, transfer fiskal dari pemerintah pusat, peraturan pajak dan regional, dan kemampuan menegakkan aturan yang berlaku secara nasional. Pemerintah pusat harus memperkuat kemampuannya memfasilitasi dan menyokong desentraliasi yang sungguh-sungguh berpihak kepada kaum miskin.

   Dalam sektor pendidikan, Kelompok Kerja juga ingin melihat strategi reformasi sektor pendidikan yang jelas untuk menyikapi masalah mutu (tingginya angka gagal-lulus sekolah, rendahnya tingkat kelulusan, dan rendahnya mutu pasar kerja) yang melanggengkan kemiskinan.

4. Agenda Pengurangan Kemiskinan
   Menteri Koordinasi bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat akan ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi pengurangan kemiskinan. Menko berkata, "Tujuan proses ini bukanlah (menerbitkan) dokumen perencanaan, tetapi proses perubahan strategis secara lokal yang akan meningkatkan lingkungan yang kondusif bagi kaum miskin dan memunculkan proposal yang dapat dipadukan dengan seluruh aspek program nasional". Untuk itu akan dikeluarkan Keputusan Presiden tentang Pengurangan Kemiskinan.

5. Keefektifan Bantuan
   Pertemuan membahas bagaimana pinjaman harus digunakan lebih efektif dan upaya mencegah korupsi dan kolusi dalam proyek-proyek yang didanai pinjaman asing. Para donor mengakui bahwa mereka mencurahkan banyak sumber daya untuk tujuan tersebut. Para donor mengatakan bahwa penting bagi pemerintah melakukan langkah-langkah tegas dalam mereformasi pencairan dana untuk sektor publik (public procurement) dan pengelolaan keuangan. Untuk menjamin keefektifan bantuan, perlu perhatian lebih atas kepemilikan pemerintah atas proses pembangunan dan penguatan partisipasi penerima bantuan dan masyarakat sipil dalam merencanakan dan menerapkan proyek.

Pernyataan Bersama ORNOP

Pernyataan ORNOP yang dibacakan dalam pertemuan CGI juga menyerukan dilakukannya tindakan segera. Kalangan ORNOP mengatakan bahwa tanggapan dari Pemerintah Indonesia terhadap masalah multidimensional tidak memperlihatkan kesadaran akan krisis dan kebutuhan untuk bertindak segera.

Pernyataan ORNOP menyoroti empat bidang:

• Tentang ekonomi makro: Satu isu pokok adalah beban utang, tapi tidak ada pembahasan untuk mencari solusi alternatif hingga ke tingkat yang berkelanjutan. Pernyataan ORNOP mendesak pemerintah Indonesia untuk mengupayakan pemulihan utang melalui proses konsultasi internasional.
• Tentang pengelolaan pemerintahan, hak asasi manusia, dan reformasi hukum: Pemerintah Indonesia dianggap tidak sungguh-sungguh mendukung dan melindungi hak asasi manusia. Pelanggaran HAM masih sering terjadi di Aceh, Papua, dan Atambua di Timor Barat. Pembentukan peradilan HAM tidak didukung oleh partisipasi masyarakat dalam pemilihan hakim untuk peradilan ad-hoc.
• Tentang kehutanan: Penggundulan hutan dan penebangan liar masih sering terjadi akibat kurangnya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Kalangan ORNOP mengusulkan moratorium penebangan kayu komersial berskala besar dan pembentukan mekanisme lintas-sektor langsung di bawah presiden untuk menangani masalah kehutanan.
• Tentang kemiskinan: Kemiskinan masih menjadi masalah besar di Indonesia. Ada indikasi bahwa pemerintah hanya mengupayakan solusi jangka pendek terhadap kemiskinan. Indikasi ini tampak dari upaya pembersihan yang dilakukan Pemerintah Daerah Jakarta dengan mengusir para pekerja sektor informal seperti pengemudi becak dan pedagang kaki-lima. Kalangan ORNOP mengingatkan pemerintah bahwa mengurangi kemiskinan bukan berarti menghantam kaum miskin.

Pernyataan ORNOP diakhiri dengan peringatan kepada komunitas donor dan kreditur internasional bahwa krisis yang tengah terjadi di Indonesia tidak disebabkan oleh kesalahan pemerintah Indonesia saja. Ada hubungan erat antara komunitas donor dan pemerintahan rezim Suharto, yang berakibat pada penumpukan beban utang, penyelenggaraan pemerintahan yang buruk, dan korupsi. Karena itu, komunitas donor dan pemerintah Indonesia harus mau berbagi tanggung jawab. Berdasarkan alasan tersebut, kalangan ORNOP menuntut:

• dilakukan penilaian program IMF di Indonesia oleh para pakar independen.
• para anggota CGI sebaiknya memprakarsai konsultasi internasional yang berfungsi sebagai forum yang adil untuk mempertimbangkan beban utang Indonesia berikut solusinya.
• para anggota CGI sebaiknya mencari solusi alternatif, termasuk pertukaran utang untuk pengurangan kemiskinan dan penghapusan utang.
• para anggota CGI sebaiknya memprakarsai penilaian menyeluruh dan independen serta mengaudit pinjaman-pinjaman yang pernah mereka berikan.

(Tiga pernyataan ORNOP tentang CGI dapat dilihat di situs web DTE camp.htm#for)

Tindak Lanjut Pertemuan CGI

Pemerintah Indonesia mengusulkan diadakannya pertemuan informal yang lebih sering dengan perwakilan CGI di Jakarta, agar dapat dilakukan penilaian yang berkesinambungan terhadap kemajuan isu-isu pokok. Kelompok Kerja yang dibentuk untuk menyiapkan pertemuan sedang membahas cara yang tepat untuk melanjutkan pekerjaan mereka yang bertujuan menjaga terus diperhatikannya topik-topik reformasi pokok.

Pertemuan CGI paripurna berikutnya, menurut rencana, akan diadakan pada November 2002. Tempat pertemuan belum ditentukan.

Kontak:
Binny Buchori, International NGO Forum on Indonesian Development infid@nusa.or.id
Mohamad Al-Arief, Staf Komunikasi Kantor Bank Dunia, Jakarta malarief@worldbank.org
Paul McCarthy, staf khusus urusan masyarakat sipil (civil society specialist), Kantor Bank Dunia, Jakarta pmccarthy@worldbank.org
Konservasi Internasional, Program Indonesia www.conservation.or.id

Sumber:
Bank Dunia. Eleventh Meeting of the Consultative Group on Indonesia. 4 Desember 2001.
Bank Dunia. Consultative Group Meeting for Indonesia. Jakarta, Indonesia. November 7-8, 2001. Dokumentasi Pertemuan.
Staf Perwakilan Bank Dunia di situs web Indonesia www.worldbank.or.id.
Pernyataan Bersama ORNOP untuk Pertemuan CGI ke 11. Jakarta, 7-8 November 2001, oleh INFID, IDe, Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan, Koalisi Ornop untuk Hutan dan Utang, Wahana Informasi Masyarakat Medan.
Reuters, 30 Oktober 2001, 4, 5, 7, 9 November 2001
Jakarta Post, 6, 7, 8, 10, 12 November 2001;
Dow Jones Newswires, 7, 8 November 2001;
BBC, 7 November 2001;
Financial Times, 8 November 2001;
AFP, 8, 9 November 2001;
The Strait Times, 9 November 2001;
The Wall Street Journal, 9 November 2001;
Australian Broadcasting Corporation, 9 November 2001
Detikcom, 8 November 2001
Tempo Magazine, 13-19 November 2001
Laksamana.Net, 8 November 2001
Far Eastern Economic Review, 29 November 2001