|
Switch to English |
Pada tanggal 8 Maret, JATAM meluncurkan kampanye 'Batubara Maut' untuk menyoroti besarnya kerusakan yang dilakukan industri batubara Indonesia, yang berpusat di Kalimantan, dan mencoba unduk menghentikan gelombang penggarukan batubara keluar Indonesia. Sebagai bagian dari kampanye itu, JATAM bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan di balik industri batubara ke muka publik-baik kepada penduduk setempat maupun di luar Kalimantan Timur. Membawa masyarakat mengikuti 'Tur racun' bertujuan untuk membangunkan opini publik mengenai dampak beracun industri ini atas kehidupan dan lingkungan setempat.
Ketika kami berkendara menyusuri pesisir sungai Mahakam, iring-iringan kelam tongkang diseret oleh kapal penarik, mengangkut batubara ke daerah hilir menuju pelabuhan Samarinda, menimbulkan kesan yang mendalam. Di Samarinda, batubara dipindahkan ke kapal-kapal yang telah menunggu untuk mengangkat muatan mereka ke pasar di Jepang, Korea, Cina dan Eropa. Ukuran setiap tongkang ini saja sudah mengesankan siapa saja yang melihat skala penjarahan ini. ('Penjarahan' betul-betul merupakan satu-satunya kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang diizinkan terjadi terhadap sumber daya alam di Kalimantan Timur saat mineral-mineral itu dikapalkan untuk memenuhi permintaan internasional yang selalu meningkat).
Setiap ponton, atau tongkang, diperkirakan mengangkut 6.000-8.000 ton. Masyarakat setempat menggambarkan bagaimana tongkang-tongkang ini beriring-iringan menyusuri sungai setiap hari dari subuh hingga senja. Kami diberi tahu bahwa dalam waktu 30 menit, sampai sekitar 10 tongkang dapat lewat. Sebagian besar batubara ini (lebih dari 80%) diekspor keluar Indonesia.
Kami berkendara sepanjang hari pada satu sisi sungai Mahakam dan kemudian kembali dari sisi yang lain. Rute kami dipenuhi dengan jajaran tambang, tempat batubara tengah dikeruk dari tanah Kalimantan Timur yang subur. Sekarang ini, terdapat lebih dari 1.000 konsesi tambang yang berbeda yang beroperasi di wilayah ini dan jumlahnya bertambah dari hari ke hari. Sejak 2001 dan diperkenalkannya otonomi daerah serta desentralisasi, industri pertambangan tumbuh sangat pesat. Disela-sela proyek-proyek pertambangan yang baru ini terdapat sisa-sisa industri kayu yang terlantar, bukti bahwa sebelumnya ada 'demam kayu' yang telah berhasil menguras hampir semua kayu yang berharga yang tersedia di wilayah itu. Dari sekitar 80.000 orang yang sebelumnya tertarik untuk datang ke wilayan itu untuk bekerja di tempat penggergajian dan pengolahan kayu, secara relatif hanya sedikit yang masih bekerja. Pekerjaan bagi masyarakat setempat di tambang batubara sangat sedikit dan secara keseluruhan hanya terbatas pada pekerjaan sebagai petugas keamanan dan pekerjaan pendukung manual. Pekerjaan yang lebih memerlukan keterampilan (dan dengan demikian lebih tinggi upahnya) biasanya dikerjakan oleh orang luar.
Alih-alih, masyarakat setempat harus menanggung beban dampak negatifnya. Riset JATAM menemukan bahwa kemiskinan, korupsi, masalah kesehatan dan -ironisnya- kekurangan pasokan listrik terkait erat dengan kabupaten yang memiliki banyak tambang batubara. Perempuan khususnya sangat terpengaruh oleh gangguan pertambangan terhadap ketahanan pangan dan air, dan juga masalah kesehatan, serta dampak sosial pertambangan, termasuk perdagangan perempuan dan prostitusi.1
Masyarakat yang kami lihat dalam tur beracun berada terdapat di sana bukan sebagai hasil dari industri ini, tetapi memang ada di sana messkipun adanya industri tersebut.
Di antara pabrik kayu yang membusuk, kami berkendara di bawah sabuk pengangkut yang menakutkan, yang membawa batubara ke tepi sungai untuk dimuatkan ke tongkang-tongkang. Para lelaki membasahi batubara dengan siraman air ketika dipindahkan ke tongkang. Di kedua sisi sungai, stasiun pemuat dan tongkang mendominasi garis pantai. Kami berhenti untuk mengambil foto struktur ini dan pemandangan dari kejauhan tambang-tambang yang terkait dengan kegiatan tersebut.Tetapi kami tak berhenti lama di setiap tempat, sadar bahwa petugas keamanan yang berpatroli di pertambangan diperintahkan untuk menghentikan siapa saja yang mendokumentasikan operasi mereka.
Sekitar satu jam dari sungai di Samarinda itu terdapat kota Tenggarong yang tengah tumbuh. Dari papan iklan pilkada, hingga taman rekreasi yang dibangun di sebuah pulau di sungai itu dan stadium sepak bola baru berkapasitas 15.000 tempat duduk, terbukti bahwa ini adalah kota dengan aspirasi. Kelihatannya, anggaran tahunan kota ini yang terbesar di Indonesia (dilaporkan sebesar Rp 4,6 triliun atau USD 500 juta setahun). Cerita tentang anak gubernur atau mantan walikota yang berlomba-lamba satu sama lain untuk mencapai posisi politik yang semakin tinggi dan tinggi mempekuat kesan bahwa kota yang berkembang sekarang ini dibangun dari dari batubara (dan sebelumnya mungkin dari kayu atau sumber daya alam lainnya). Apakah persaingan oligarki politik ini memang betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat setempat kelihatannya bukan merupakan pertanyaan yang diharapkan ditanyakan atau dijawab oleh siapapun juga.
Dengan sedemikian besarnya eksploitasi sumber daya alam yang tengah berlangsung, tentu saja tetap ada pertanyaan; ke mana perginya semua kekayaan yang pasti dihasilkan itu? Di Samarinda, sopir taksi kami bertanya-tanya tentang isu politik dan anggaran pemerintah, saat kami melewati mesjid terbesar (kabarnya) di Asia Tenggara, yang belum lama ini dibangun oleh Gubernur dengan biaya hampir Rp 1 triliun sebelum kampanye pemilihannya kembali.
Hampir tanpa terkecuali, tambang-tambang yang kami lihat adalah tambang terbuka, di mana lapisan permukaan tanah dibuldoser untuk mendapatkan akses menuju batubara di bawahnya. Kami berkendara melalui lanskap danau limbah yang ditingalkan oleh kegiatan pertambangan sebelumnya. Kami mendengar cerita tentang tanah beracun dan pasokan air beracun sebagai peninggalan industri pertambangan di wilayah itu. Dalam perjalanan, kami melewati masyarakat yang secara perlahan tercekik oleh proses konsesi pertambangan yang semakin berkembang dan pasokan air bersih yang semakin berkurang. Di antara lanskap ini, terdapat komunitas transmigran Bali yang telah berhasil menentang rencana perluasan perusahaan. Sawah dan kebun mereka adalah saksi sejarah masa lalu tentang penanaman dan produksi pangan di daerah itu dan pengingat akan suburnya tanah yang kini dimanfaatkan secara berlebihan oleh perusahaan tambang. Sayangnya, desa itu merupakan perkecualian dan bukan sesuatu yang biasa di daerah yang kami kunjungi.
Ketika kami kembali menuju Samarinda di senja hari, kegiatan pertambangan tampak lebih sibuk dan terkonsentrasi. Perusahaan-perusahaan membangun jalan yang besar menuju bukit untuk memberi akses bagi truk mereka, dan skala kegiatan mereka semakin besar dan besar ketika kami semakin dekat dengan Samarinda lagi. Teman kami di JATAM membuat daftar perusahaan yang terlibat dalam bisnis ini: Wilaro, Anugerah Bara Kaltim, Global Energy, Fajar Bumi Sakti, Kayan, Kim Co, Jembayan Muara Bara (JMB), Mahakam Sumber Jaya (MSJ), Kiladin, Lembuswana, Bukit Baiduri Energi... daftarnya masih panjang. Perusahaan dan investasi dari Korea, Jepang, Thailand semuanya turut ambil bagian di dalam daftar itu.
Minat global yang kian meningkat akan batubara inilah yang ingin dihentikan oleh JATAM melalui kampanye internasional Batubara Maut ini. Permintaan atas batubara kian mencekik masyarakat setempat yang berada di garis depan. Kampanye ini bertujuan untuk mendokumentasikan situasi di lapangan, dan juga rantai konsumsi yang mengarah pada pelanggaran hak dan penghidupan. Pesannya adalah bahwa kita semua terkait dalam gambar ini dan dengan demikian solusi untuk mengakhiri eksploitasi yang menghancurkan ini harus datang dari kita semua.
Kampanye Batubara Maut
|
Secara nasional, JATAM menyerukan audit lingkungan di Kalimantan. Secara internasional, kampanye ini mengirimkan pesan bahwa pernghancuran hutan di Kalimantan bukan hanya merupakan isu perubahan iklim dan bukan merupakan masalah yang disebabkan oleh Indonesia dan tidak terbatas hanya Indonesia saja. Alih-alih, ini adalah masalah yang disebabkan oleh permintaan internasional dan ini mempengaruhi penghidupan nyata dan masyarakat di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita perlu mengurangi permintaan internasional atas batubara, dan memungkinkan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan lebih baik melalui cara yang berkelanjutan, yang tidak mengkompromikan kepentingan generasi sekarang dan masa depan.
BHP Billiton bertahan di KalimantanIndra Diannanjaya dari PT Juloi Coal, salah satu anak perusahaan lokal BHP di Maruwai, mengatakan bahwa perusahaan itu akan menjual saham minoritas sebesar 20-25% dari proyek tersebut. Ia dikutip Reuters mengatakan bahwa proyek itu diharapkan memulai produksi komersialnya tahun 2014, dengan hasil mencapai 6 juta ton yang meliputi baik batubara termal maupun kokas dalam waktu lima tahun. Akan diperlukan antara USD500 juta dan 1 miliar untuk memproduksi 6 juta ton, katanya.ii Sebagai salah satu penghasil dan pemasar batubara termal ekspor di dunia, kontribusi BHP Billiton atas perubahan iklim sering kali mendapat sorotan dari pelaku kampanye lingkungan hidup. Batubara adalah fosil terkotor dalam hal emisi gas rumah kaca. Perusahaan itu telah mencoba meningkatkan citranya dengan melibatkan diri dalam skema seperti Kemitraan Hutan dan Iklim Kalimantan (KFCP), proyek REED dari pemerintah Australiaâ€"yang juga merupakan proyek kontroversial.iii Terlepas dari kepentingannya di proyek batubara Maruwai, perusahaan ini merupakan agen pemasaran ekslusif untuk PT Arutmin Indonesia, penghasil batubara swasta ketiga terbesar di negara ini. Arutmin mengoperasikan enam lokasi tambang di Kalimantan Selatan.iv Tahun 2008, BHP mundur dariproyek pertambangan nikel skala besar di Pulau Gag, dekat Papua Barat.v
i Kontan 24/Nov/2009
|