Transmigrasi dan Pengungsi

Pada Bulan Desember, Menteri Transmigrasi Indonesia, Al Hilal Hamdi, mengumumkan bahwa pemerintah akan memulai relokasi para pengungsi dari wilayah konflik ke lokasi transmigrasi baru. Ia mengatakan akan ada tempat bagi sekitar 33.000 keluarga di lokasi baru, yang akan siap akhir bulan Maret tahun ini.

Pengumuman ini muncul saat bentrokan terus berlangsung di Maluku dan diprovokasi di pulau-pulau lain --termasuk pulau pariwisata Lombok pada Bulan Januari. Diperkirakan seribu lima ratus orang meninggal dunia akibat kekerasan di Maluku yang marak di ibukota Ambon, di Pulau Halmahera dan di tempat-tempat lainnya. Banyak diantaranya mengungsi ke Sulawesi Selatan, dimana kondisi dari para pengungsi yang berlimpahan tidak bisa dibiarkan. Di Aceh, dimana gerakan kemerdekaan mendapat dukungan RAKYAT, pasukan Indonesia menteror penduduk setempat dan membakar rumah mereka. akibatnya, puluhan ribu orang terdampar di kem pengungsi yang padat dan tidak sehat.

Pemerintah mengatakan ada 88.000 KK yang terlantar (sekitar 422.000 orang) yang tercatat pada akhir bulan November tahun lalu, namun jumlah ini merupakan angka yang konservatif. Di Aceh saja, lebih dari 300.000 orang mengungsi dari tempat tinggal mereka sejak Februari 1999, menurut angka bulan Desember yang dikeluarkan oleh Koalisi LSM Aceh. Sekitar 200.000 orang lainnya dari Maluku mengungsi atau terlantar, berdasarkan laporan-laporan media pada Bulan Januari. Jumlah ini sudah melebihi angka yang dikeluarkan pemerintah, padahal belum termasuk puluhan ribu keluarga pengungsi dari Timor Timur yang masih di Indonesia.

Transmigrasi bukanlah api yang menyalakan pergolakan di daerah ‘konflik horizontal’ seperti Maluku, dimana sebuah komunitas menyerang komunitas lainnya. Hal ini lebih disebabkan oleh penciptaan kerusuhan yang dilakukan dengan sengaja dan perebutan kekuasaan politik di Jakarta, serta pengaruh dari krisis ekonomi. Namun transmigrasi memang menyebabkan tekanan jangka panjang antar masyarakat dan menjadi lahan subur bagi provokasi dalam konflik antar masyarakat. Di Aceh dan Papua Barat, dan di Timor Timur, dimana terjadi konflik vertikal, transmigrasi dianggap sebagai alat militer untuk menguasai wilayah.

Dalam tahun-tahun belakangan ini, terdapat juga pergeseran jumlah penduduk migran di Indonesia Timur dari daerah pedesaan ke perkotaan, yang antara lain mungkin bisa dijelaskan dengan turunnya skala transmigrasi pada dekade terakhir dan kegagalan tanah transmigrasi dalam memberikan kehidupan yang berkesinambungan bagi keluarga pendatang yang terus bertambah.

Yang dikhawatirkan adalah pelaksanaan kembali sistim transmigrasi bagi para pengungsi hanya akan menyalakan api perselisihan di masa mendatang dan mendaur ulang permasalahan yang kini dihadapi. Khususnya bila tempat pemukiman baru berada di daerah konflik lama. Menurut menteri transmigrasi Al Hilal, lahan transmigrasi yang baru sedang disiapkan di Maluku, Kalimantan Barat dan Aceh - daerah-daerah dari mana para pengungsi melarikan diri. Tempat lainnya yang sedang dalam proses adalah di Sulawesi Tenggara (tempat terdamparnya sebagian besar pengungsi dari Maluku) Nusa Tenggara Timur (daerah administrasi yang mencakup Timor Barat dan pulau-pulau lainnya ke arah Barat), dan Madura (pulau asal dari salah satu kelompok di Kalimantan Barat yang terlibat perselisihan etnis)

Menjadikan mereka sebagai calon transmigran bukanlah sebuah solusi bagi para pengungsi ini karena hal itu akan mengarah ke konflik suku dan agama yang semakin besar - permasalahan paling utama yang menyebabkan mereka harus melarikan diri. Sebaliknya, dalam jangka pendek, usaha-usaha (termasuk bantuan internasional) harus diarahkan ke kem-kem pengungsi, dimana kondisi yang buruk menjadi lahan berkembangnya penyakit TBC, disentri dan penyakit lainnya. Lebih dari itu, penyelesaian konflik secara tuntas haruslah menjadi prioritas utama agar para pengungsi bisa kembali pulang ke rumahnya.

Pengungsi Timor Timur

Al Hilal mengatakan bahwa hampir setengah dari keluarga-keluarga pengungsi berasal dari Timor Timur dan “tidak semua” dari mereka “mau ikut dalam program pemukiman kembali”. Dengan kata lain sebagian besar pengungsi adalah orang Timor Timur yang ingin pulang kembali namun belum bisa pulang.

Arus pengungsi dari Timor Timur bermula sebelum referendum tentang kemerdekaan, dimana keluarga-keluarga non Timor Timur mulai meninggalkan negara itu akhir tahun 1998 sebagai antisipasi dari kekerasan yang terjadi. Pada saat itu juga, program transmigrasi resmi ke Timor Timur dihentikan. Setelah referendum Agustus, arus yang stabil menjadi meluap ketika puluhan ribu orang Timor Timur dan bukan Timor Timur melarikan diri dari kekerasan atau dengan paksa dikumpulkan dan dibawa dengan truk oleh militer Indonesia dan para milisi yang didukung oleh militer.

Menurut angka PBB pada bulan Desember, hanya 117.000 dari 260.000 pengungsi dari Timor Timur telah kembali. Laporan bulan Januari Oxfam mengatakan bahwa 129.959 kini sudah kembali ke Timor Timur, namun 100.000 lainnya masih di kem-kem Timor Barat. Dari angka ini diperkirakan hanya setengah yang akan kembali ke Timor Timur. Pemerintah Indonesia mengatakan bahwa mereka yang berada di kem-kem Timor Barat adalah prioritas utama, selanjutnya mereka yang berada di Sulawesi Selatan, Surabaya (Jawa Timur), Denpasar (Bali) dan Jakarta. Pemerintah membantah ada pengungsi yang dipaksa keluar dari Timor Timur atau dipaksa untuk dimukimkan kembali di propinsi Indonesia.

(Sumber : Jakarta Post 17/Dec/99; Surat dari Kedutaan Indonesia kepada T Maguire dan D Thorpe , 15/Nov/99; Guardian 11/Jan/99; Laporan Akhir Tahunan, Koalisi NGO HAM Aceh, 30/Des/99. Oxfam Internasional, East TImor Emergency Pogram Sitrep 16, 15/Jan/00. Angka Transmigrasi dari Transmigrasi Indonesia, Kementerian Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, 1998)