Jawa, Madura & Bali

DTE 99-100, Oktober 2014

DTE mewawancarai Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat) [1], mengenai pengalamannya terkait hal gender dalam melakukan pemetaan partisipatif bersama komunitas adat di Indonesia.

Siaran pers AMAN dan DTE

21 Mei  2013

Menyambut keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 16 Mei yang mengakui keberadaan hutan adat, AMAN dan DTE mengumumkan penerbitan buku Hutan untuk Masa Depan versi elektronik.  Edisi cetak buku ini akan terbit di kemudian hari.

Buku ini merupakan edisi pembaruan dari edisi 2009 “Keadilan Iklim dan Penghidupan yang Berkelanjutan”, yang sudah dicetak sebanyak 2.000 buku dan telah habis disebarkan, baik ke kalangan organisasi masyarat sipil, masyarakat lokal dan adat, akademisi dan kalangan pemerintahan khususnya pemerintah daerah di beberapa propinsi. Edisi kedua ini diterbitkan untuk memenuhi permintaan mereka yang disebutkan di atas yang disampaikan melalui rekan-rekan organisasi masyarakat sipil kepada DTE.

CSF Mendukung Upaya Adaptasi Perubahan Iklim

Sumber: website CSF

Jakarta, 23 Maret 2011. Dewan Perwakilan Rakyat RI mencatat utang pemerintah untuk perubahan iklim sepanjang 2008 hingga 2010 sebesar  USD 1907 juta dari Jepang, Perancis dan Bank Dunia. Sayangnya publik tidak tahu dipakai untuk apa dana tersebut.

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Keprihatinan mengenai keamanan pangan dunia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya harga beras lebih dari dua kali lipat di beberapa negara pada tahun lalu, dan stok beras dunia mencapai angka terendah dalam beberapa dekade terakhir ini. Sementara itu, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan produksi beras dan menjaga pasokan pangan bagi masyarakat miskin.

Down to Earth No 71  November 2006

Ternyata bencana bisa dijadikan obyek wisata. Itulah yang terjadi disekitar wilayah yang terkena lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Lumpur panas yang menenggelamkan empat desa yakni Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo dan Kedungbendo (sekarang bertambah, yaitu: Desa Mindi, Kecamatan Porong, Desa Kedungcangkring dan Desa Pejarakan, Kecamatan Jabon), ternyata oleh sebagian masyarakat dijadikan sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat setempat.

Down to Earth No 55  November 2002

Peristiwa-peristiwa yang diuraikan di bawah ini menunjukkan bahwa perusahaan hutan milik negara, Perhutani, tetap merupakan perusahaan seperti pada masa Suharto, yang menggunakan kekerasan dan intimidasi dalam menghadapi perlawanan dari masyarakat terhadap rencana-rencana mereka. Tindakan itu merusak upaya-upaya perusahaan untuk menampilkan diri kepada pembeli asing sebagai produser yang maju secara sosial dan lingkungan.