Beranda › Tema ›

Perkebunan skala besar

Semua berjalan seperti biasa di Mentawai

Down to Earth Nr 50  Agustus 2001

Wilayah yang dilindungi seperti Siberut semakin mudah di-eksploitasi - secara sah maupun tidak - karena krisis ekonomi Indonesia yang berkepanjangan, ditambah dengan dampak UU otonomi daerah dan pengalihan hak perolehan pendapatan.

Statement Down to Earth tentang Pergantian Presiden di Indonesia

London, 31 Juli 2001

"Sekali lagi terbukti bahwa perhatian international hanya terpusat pada kekuasaan politik di Jakarta dan mengabaikan nasib jutaan rakyat miskin yang terampas hak-haknya, khususnya mereka yang tinggal di 'luar Jawa'", ujar Frances Carr dari Down to Earth - lembaga Kampanye Internasional untuk Keadilan Lingkungan di Indonesia.

Pulp dan kertas menghadapi kesulitan

Down to Earth Nr 48  Februari 2001

Industri pulp di Indonesia tidak berkesinambungan baik secara finansial, sosial maupun ekologi, namun pemerintah Indonesia, pemerintah daerah dan para investor sama-sama menolak untuk bertanggung jawab.

Aceh: Ekologi Wilayah Perang

Down to Earth Nr 47  November 2000

Sumber daya alam adalah salah satu faktor utama yang melandasi perjuangan kemerdekaan di Aceh. Tetapi perampasan serakah selama beberapa dekade menyebabkannya habis terkuras.

Protes di Pabrik Pulp PT TEL

Down to Earth Nr. 44 Februari 2000

Masyarakat sekarang ini sedang melampiaskan kemarahan mereka pada pabrik yang baru rampung dibangun di Sumatra Selatan.

Perusahaan kayu berebut menggunduli Siberut

Down to Earth Nr 44   Februari 2000

Kelanjutan perjuangan menentang Pabrik kertas pulp di Sumatra

Down to Earth No. 42, August 1999

Pembangunan pabrik kertas pulp PT Tanjung Enim Lestari (PT TEL) di Muara Enim, Sumatra Selatan senilai 1 milyar dolar hampir selesai dilaksanakan. Ancaman PHK massal pun akan segera terjadi pada ratusan pekerja kontrak di tempat itu.

Sebagian besar peralatan yang ada pun telah selesai dipasang. Kesemuanya didatangkan oleh perusahaan-perusahaan asal Skandinavia, Canada dan Jerman dengan dukungan perjanjian kredit ekspor pemerintah mereka masing-masing.