Hukum

Cukup Adil? Perempuan, laki-laki, komunitas dan keadilan ekologis di Indonesia

Buletin DTE edisi khusus 99-100, Oktober 2014

Unduh versi PDF lengkap atau pilih artikel tertentu...

DTE 99-100, Oktober 2014

Bagaimana situasi keadilan gender di Indonesia? Bagaimana hal itu terkait dengan komunitas dan sistem pengelolaan sumber daya alam? Apa yang terjadi dengan keadilan gender ketika investor masuk? Bagaimana dengan perubahan iklim dan upaya untuk mitigasi dan adaptasi? Dalam artikel pengantar ini kami memaparkan sejumlah tantangan bagi keadilan gender di Indonesia hari ini.

DTE 99-100, Oktober 2014

Tautan terpilih dari sejumlah sumber Indonesia dan internasional

Briefing oleh DTE, 11.11.11. Sawit Watch, WALHI, Friends of the Earth Europe, Watch Indonesia! dan Misereor

2 September 2013

Emisi karbon melonjak drastis; hutan dibakar atau diratakan dengan tanah dan habitat margasatwa dirusak; penghidupan masyarakat yang bergantung kepada hutan dihancurkan, tanah leluhur diambil tanpa ijin mereka. Di Indonesia kerugian yang menghancurkan akibat revolusi agrofuel Uni Eropa adalah jelas dan kini saatnya Eropa bertanggungjawab.

DTE 93-94, Desember 2012

Konflik atas tanah yang berkepanjangan di Aceh, yang melibatkan komunitas, perusahaan perkebunan serta pertarungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Oleh Zulfikar Arma, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA Aceh).

Down to Earth No.84, March 2010

Menteri Kehutanan Indonesia telah mengumumkan bahwa jutaan hektar 'hutan baru' bakal ditanam.

Tujuannya adalah untuk membantu negara memenuhi komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY] untuk memangkas tingkat emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020.

Sejumlah instrumen internasional terkait dengan pembangunan berkelanjutan perubahan iklim dan hak asasi manusia yang dapat diterapkan di Indonesia.

Arahan ini dimaksudkan sebagai referensi cepat bagi organisasi masyarakat sipil Indonesia dan internasional serta lainnya yang bekerja di Indonesia. Tidak dimaksudkan komprehensif, tetapi menyoroti khususnya ketentuanketentuan yang terkait dengan hakhak masyarakat adat.

Arahan khusus lengkap.