Beranda › Publikasi › Tema: Hutan dan kebakaran hutan ›

Kalimantan

Minyak Sawit untuk Mega Proyek di Kalimantan Tengah

Down to Earth Nr 51  November 2001

Pengembangan usaha minyak goreng secara besar-besaran –meliputi lahan seluas 1,3 juta hektar akan dikembangkan di tempat-tempat mega proyek "PLG" yang gagal di Kalimantan Tengah.

Proyek CDC dikritik karena dampaknya

Down to Earth Nr 50  Agustus 2001

Dibalik Kerusuhan di Kalimantan Tengah

Down to Earth Nr 49  Mei 2001

Kerusuhan etnis di Kalimantan Tengah berakar pada pelanggaran yang telah berlangsung selama beberapa dekade atas pelanggaran hak-hak masyarakat adat serta pengrusakan besar-besaran atas sumber alam di propinsi tersebut.

Pulp dan kertas menghadapi kesulitan

Down to Earth Nr 48  Februari 2001

Industri pulp di Indonesia tidak berkesinambungan baik secara finansial, sosial maupun ekologi, namun pemerintah Indonesia, pemerintah daerah dan para investor sama-sama menolak untuk bertanggung jawab.

Hutan: Masyarakat Berhadapan Dengan Penebang Kayu

Down to Earth Nr 45  Mei 2000

Masyarakat Adat yang hutannya sudah dijarah oleh perusahaan penebang kayu kini menuntut ganti rugi kerusakan. Dengan dicabutnya perlindungan yang mereka nikmati di bawah Presiden Suharto, kini perusahaan tersebut harus menghadapi hal ini dengan serius.

Perlawanan Terhadap UU Kehutanan yang baru

Down to Earth No. 42, August 1999

Sebelum DTE menerbitkan artikel ini, DPR telah mengesahkan UU kehutanan yang baru. Meskipun disertai dengan janji-janji reformasi, UU kehutanan ini ternyata masih bertumpu pada pengawasan bersifat top-down dan eksploitasi komersial. Oleh karena itu, kalangan LSM, akademisi kehutanan dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menuntut agar UU tersebut dicabut kembali karena mengingkari hak-hak adat dan dirancang tanpa proses konsultasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Strategi Pembangunan Alternatif

Down to Earth No. 41, Mei 1999

Guna menyusun suatu kebijakan berorientasi kerakyatan dan berwawasan lingkungan, kaum tani, buruh, masyarakat adat, nelayan, LSM, mahasiswa dan para akademisi berkumpul bersama merumuskan suatu strategi pembangunan alternatif. Rumusan ini diharapkan dapat menggantikan praktek pembangunan yang hanya berorientasi pada keuntungan dan penuh penindasan pada masa Suharto, sebuah praktek pembangunan yang terbukti gagal dan ketinggalan jaman.